Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

14568208_1304679579556169_1005654825441923566_nKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (10/10/2016).

Agenda rapat membahas terkait hasil penilaian KPI terhadap 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dalam waktu dekat akan habis masa izin penyiarannya.

“Pemberian perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Kominfo yang mengacu pada rekomendasi penilaian dari KPI, Oleh karena itu kami selaku wakil rakyat mengharapkan KPI menghasilkan penilaian secara objektif & berani” tegas Ketua Komisi I DPR RI.

Sebelumnya Ketua KPI Menyatakan bahwa 10 LPS stasiun TV tersebut layak diberi perpanjangan izin siaran.
“Berdasarkan 4 Aspek penilaian yakni Aspek Program siaran, Sumber daya manusia (SDM), Sistem jaringan konten lokal & Administrasi, kami menilai 10 LPS tersebut masih layak izin siarannya diperpanjang” Ujar Yuliandre disela RDP di DPR RI.

Komisi I DPR RI menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS yang izin siarannya akan berakhir pada tahun 2016 tidak didukung oleh data yang kuat & konsisten serta parameter penilaian yang kurang objektif.

“Kemenkominfo harus bijak dalam mengambil keputusan apakah rekomendasi dari KPI akan digunakan atau tidak. Selain itu kami juga mendorong apabila izin ini diberikan maka harus ada komitmen tertulis dari pihak LPS untuk memperbaiki kualitas isi siaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat” tutup aleg PKS asal jateng V.

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

14232567_1273317559359038_2752513181815822733_nKomjen Pol Budi Gunawan merampungkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR. Pria yang akrab disapa BG itu mendapat restu dari Komisi I DPR sebagai Kepala BIN, namun dengan beberapa catatan.

“Pendalaman kurang lebih 4 jam. 10 fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Berikut hasil pertimbangan kepada calon Kepala BIN, sebagaimana diatur UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara,” Ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

“Pasal 199 ayat 2 tatib. Hasil pembahasan komisi dilaporkan dalam Bamus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Pandangan 10 fraksi. Kami melakukan pertimbangan konsideran berikut,” sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pertimbangan yang dilakukan Komisi I DPR terbagi 3 tahap. Pertama, kata dia, yakni melalui seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan administrasi.

Kedua pemaparan visi dan misi. Komisi I mempertimbangkan latar belakang calon dan pengalaman Budi Gunawan di Polri.
Kharis menegaskan intelijen bukan hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan mereka berfungsi sebagai penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Fungsi Intelijen harus bisa menghasilkan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta, sehingga tidak terulang kembali kecolongan seperti peristiwa teror di thamrin dan bom di solo” Tutur Aleg asal solo.

Ketiga adalah memperhatikan sejumlah isu fundamental yang krusial yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi intelijen. Mulai dari perkembangan politik nasional, kebangsaan, dan regional serta Internasional.

“Calon Kepala BIN telah memberikan pemaparan baik dan komprehensif. Komisi I menerima dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebagai calon Kepala BIN. Pertimbangan ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan dibawa ke forum paripurna sebagai pengesahan,” Tutup Kharis.