Komisi I DPR RI Sosialisasikan UU ITE di Solo

Komisi I DPR RI Sosialisasikan UU ITE di Solo

Komisi I DPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Solo, Senin (14/11/2016).

Sosialisasi UU ITE dilakukan secara langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almansyhari.

Sosialisasi ini dilakukan setelah disahkannya revisi UU ITE pada 28 Oktober 2016.

Revisi ini UU ITE ini meliputi perubahan delik umum menjadi delik aduan, tuntutan hukuman maksimal dari enam tahun menjadi empat tahun, denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta, peraturan mengenai cyber bullying dan diakomodirnya permasalahan hate speech (pengujaran kebencian).

“Pengesahan UU ITE ini dilakukan setelah pembahasan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah,” katanya.

Di dalam UU ITE hasil revisi ini juga memasukkan kewenangan pemerintah melakukan penapisan konten dan penutupan konten.

Selain itu juga adanya hak warga negara untuk meminta pemberitaan negatif di masa lalu dihapuskan melalui ketentuan di UU ITE mengenai “the right to be forgetten” atau “hak untuk dilupakan”.

“Tanggal 28 November 2016 mestinya UU ITE ini sudah mulai diberlakukan,” katanya dia.

“Karena revisi UU ITE ini sudah disahkan tanggal 28 Oktober 2016 dalam sidang Paripurna DPR RI dan semua fraksi DPR RI menyetujui,” terangnya.

Sumber : http://solo.tribunnews.com/2016/11/14/komisi-i-dpr-ri-sosialisasikan-uu-ite-di-solo

Dilantik, Ini Komitmen Abdul Kharis Almasyhari Pimpin Komisi I DPR RI

Dilantik, Ini Komitmen Abdul Kharis Almasyhari Pimpin Komisi I DPR RI

Pergantian Pimpinan Komisi I DPR RI dari Mahfudz Siddiq kepada Abdul Kharis Almayshari siang ini, Kamis (26/5), berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Ruang Rapat
Komisi I.

Usai pelantikan, Kharis menegaskan bahwa dirinya akan mengoptimalkan pengawasan di enam Panitia Kerja (Panja) yang sedang berjalan di Komisi I. Selain itu, politisi dari Dapil Solo Raya ini juga berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pertahanan, khususnya di wilayah terdepan NKRI.

“Adanya kasus penculikan terhadap WNI yang terjadi beberapa waktu lalu dan masih maraknya pencurian ikan (*Illegal Fishing*) merupakan indikasi bahwa pertahanan negara perlu mendapat perhatian khusus,” jelas Kharis.

Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan tersebut, menurut Kharis, adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun Internasional untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujar Kharis.

Selain dalam hal pengawasan, Kharis juga berkomitmen mempercepat proses legislasi demi memenuhi ekspektasi masyarakat akan kinerja DPR RI.

“Komisi ini punya tanggung jawab legislasi. Itu tetap jadi prioritas. Saat ini sedang berjalan pembahasan RUU Penyiaran, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan Revisi UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan
saya yakin teman-teman berkomitmen untuk menyelesaikan itu semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Diketahui, sebelum menjadi Ketua Komisi I, Kharis pernah menjadi anggota Komisi XI sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2015. Lalu, dari November 2015-April 2016 menjadi Wakil Ketua Komisi X.

Meskipun demikian, Kharis tetap membuka diri untuk menerima banyak masukan serta siap untuk membangun kerjasama serta bersinergi dengan seluruh Anggota Komisi I untuk kebaikan bangsa dan negara.

“Saya mengajak semua rekan-rekan di komisi I untuk terus mengawasi komitmen dan tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mulai perlindungan WNI hingga penegakan kedaulatan hukum di laut NKRI,” pinta Kharis.

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat yang berisi nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Legislatif akan segera memproses surat, yang menurut informasi berjumlah 23 nama, itu.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa surat presiden sudah diterima DPR. Namun, ia belum mengetahui mengenai rincian jumlah dan nama-nama yang diajukan.

Menurut Kharis, surat pengajuan tersebut kini masih berada di meja Pimpinan DPR dan belum diserahkan kepada Komisi I.

“Informasi yang saya terima, surat presiden sudah di pimpinan DPR, tapi belum sampai ke komisi. Saya belum lihat supresnya,” tutur Kharis saat dihubungi, Sabtu (26/11/2016).

Jika surat presiden sudah diterima Komisi I, lanjut Kharis, nama-nama yang tertera di surat tersebut segera diuji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PKS itu menambahkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada pekan kedua Desember 2016.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).

Fit and proper (uji kelayakan dan kepatutan) segera. Menunggu supres dibacakan dibacakan di paripurna, lalu di Bamus, baru fit and proper,” kata Abdul.

Salah satu nama yang diajukan adalah nama Anggota Komisi I Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi duta besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Tantowi membenarkan pengajuan tersebut. Namun ia mengatakan prosesnya masih panjang.

“Masih harus melalui proses yang cukup panjang dari pertimbangan di DPR sampai ke persetujuan dari negara akreditasi. Mungkin Januari,” ujar Tantowi.

Nama lainnya adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Yuddy diajukan sebagai duta besar Indonesia di Kiev, Ukraina. “Ya, dicalonkan bapak Presiden untuk Dubes di Kiev-Ukraina, ke DPR untuk fit and proper test dalam waktu dekat,” kata Yuddy.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/08522101/komisi.i.dpr.segera.proses.23.nama.calon.dubes

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas aksi pemboman yang terjadi di Gereja Oikumene di Samarinda dan meminta kepada Kepolisian untuk segera melakukan penindakan hukum secara cepat dan lugas.

“Saya sebagai ketua komisi I DPR RI mengutuk keras atas pemboman gereja dan tempat ibadah manapun karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara apalagi dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu saya meminta kepada Polri untuk secepatnya melakukan proses hukum secara cepat dan lugas,” kata Abdul saat dihubungi di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (13/11)

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bilamana BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat kegiatan pengeboman yang terjadi di salah satu gereja tersebut pasti dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak akan memakan korban yang cukup banyak.

” Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi Bom ini mengapa bisa sampai terjadi,” ujar Abdul.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya.

” Saya harap setelah Pak Budi Gunawan melakukan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini,” tandas dirinya.

Sumber : Kabar Parlemen