Kebijakan Trump Buat Risau Negara Berpenduduk Muslim Seperti Indonesia

Kebijakan Trump Buat Risau Negara Berpenduduk Muslim Seperti Indonesia

SahabatKharis.comKetua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya tujuh warga negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif. Menurutnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus mengambil sikap terkait kebijakan Donald Trump tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya. Kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdul Kharis di Jakarta, Senin, (31/01/2017).

Baca Juga : Dianggap Diskriminatif, Parlemen Desak Pemerintah RI Kecam Trump

Ia mengakui bahwa kebijakan Trump itu membuat risau negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia. “Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS,” ujarnya.

Politisi PKS ini menilai, kebijakan Trump yang melarang tujuh negara muslim datang ke Amerika terkesan membuat stereotype bahwa tiap warga yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris. Sehingga ini bisa membuat semangat anti Islam di Amerika Serikat.

“Dengan menyebut pelarangan negara Islam datang ke Amerika Serikat, maka kebijakan tersebut terkesan membuat labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS. Hal ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Ia juga memaparkan bahwa kebijakan pelarangan itu tidak hanya berdampak pada tujuh negara muslim yang dilarang, namun juga akan berdampak pada seluruh negara muslim di dunia, salah satunya Indonesia. “Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja ber-impact terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika, termasuk indonesia,” tutup Abdul Kharis.

Sumber : dpr.go.id

Dianggap Diskriminatif, Parlemen Desak Pemerintah RI Kecam Trump

Dianggap Diskriminatif, Parlemen Desak Pemerintah RI Kecam Trump

SahabatKharis.com – Kebijakan Executive Order (EO) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai keamanan perbatasan dan penegakan peningkatan imigrasi terus mendapat kritikan masyarakat dunia. Kebijakan yang melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam ke Negeri Paman Sam untuk alasan apapun, baik yang sudah punya pemegang visa AS atau Green Card ataupun yang baru akan membuat. Ketujuh negara tersebut antara lain Syria, Libya, Irak, Somalia, Iran, Yaman, dan Sudan.

Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS. Untuk menentang adanya kebijakan itu, banyak pula yang berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan.”Saya kira memang sepatutnya Pemerintah Indonesia harus ambil sikap dan menyuarakan,” tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski hal itu menjadi urusan internal pemerintahan Trumph, namun dengan menyebut pelarangan negara Islam, maka kebijakan tersebut terkesan membuat stereotype atau labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS.

“Dan ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut. Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja ber-impact (berdampak, Red) terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika,” tegasnya.

Dan kalau memang ingin membatasi kehadiran warga negara dari tujuh negara itu, Kharis juga meminta semua agama tanpa pandang bulu. “Kalau hanya warga yang beragama Islamnya saja yang dilarang, ini jelas diskriminatif. Dan sekali lagi saya minta Pemerintah RI harus menentang kebijakan itu,” tandasnya.

Lebih lanjut Kharis juga menyatakan akan mengkaji kebijakan Trumph ini kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi saat rapat kerja di pertengahan Februari ini. “Rencananya minggu depan akan ada raker (rapat kerja) dengan Menlu. Dan pasti hal ini akan saya pertanyakan, termasuk adakah impact terhadap WNI yang bermukim di sana (AS, Red),” ungkapnya.

Sumber : Indopos

Menkominfo Minta Maaf Blokir Situs Islam

Menkominfo Minta Maaf Blokir Situs Islam

SahabatKharis.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tidak ada niat darinya untuk memblokir situs Islam. Namun, pemblokiran situs yang dilakukan kementeriannya hanya fokus kepada konten yang dianggap tidak layak.

Bahkan, yang diblokir oleh Kemkominfo bukan hanya situs, melainkan juga akun media sosial. Karena itu, ia menegaskan, pemblokiran itu bukan berbicara mengenai agama tertentu, melainkan murni karena konten yang dianggap Kemkominfo bermasalah.

”Staf saya baru, tapi kejebak dengan framing ini. Saya Islam, pengurus masjid juga. Saya mohon maaf kepada orang yang beragama Islam, tidak ada maksud seperti itu,” ucap Rudiantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Rudiantara mengungkapkan, hampir 800 ribu situs yang telah diblokir. Tapi, ia menegaskan, hanya fokus dengan konten yang merujuk pada UU ITE. ”Kalau memang harus diblok, kami fokus bukan kepada siapa yang punya atau mengelola,” ucap dia.

Rudiantara menegaskan permintaan maafnya ditujukan agar situasi tenang, teduh, dan pihaknya tidak ingin diadu. Rudiantara menyebut, dalam menertibkan situs, Kemkominfo memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersertifikasi dan dididik Kementerian Hukum dan HAM maupun penegak hukum.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya berkomitmen memerangi berita bohong dalam berbagai platform. Selain situs, Kemkominfo akan meminta platform media sosial melakukan pengawasan.

Samuel mengaku, pihaknya sudah menyurati Facebook dan Twitter untuk bertemu membahas penanganan berita palsu atau hoax. “Sudah disurati, sudah diterima, masih diatur, mereka juga waktunya masih diatur. Dalam waktu dekat, diharapkan akhir Januari atau awal Februari bisa bertemu,” katanya.

Semuel mengatakan, kementerian terinspirasi dengan berita terkait upaya Jerman untuk menangani hoax di Facebook. Pemerintah Jerman mengumumkan akan memberikan denda sebesar 500 ribu euro kepada Facebook untuk setiap berita palsu yang beredar di platform tersebut.

Menurut dia, platform media sosial, seperti Facebook dan Twitter tetap harus bertanggung jawab terhadap penyebaran berita-berita palsu tersebut. Hal ini sesuai dengan UU ITE.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situasi media daring melalui verifikasi ataupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul, Selasa (10/1)

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat ataupun Pemerintah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” ujarnya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media daring menyusul ramainya berita hoax, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan, Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten. “Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” kata dia.

Ironisnya, menurut dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita hoax meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita hoax.

Menurut dia, pada era 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media arus utama. Tetapi, sesuai dengan perkembangan media daring dan sosial, berita bohong atau hoax juga turut menjamur.

Sumber : Republika

EU, Indonesia seeks greater cooperation on maritime security

EU, Indonesia seeks greater cooperation on maritime security

SahabatKharis.com – The European Union (EU) has sought to expand security cooperation with Indonesia under the recently reactivated EU-Indonesian parliamentarian friendship group, which aims to bridge understanding between the two partners.

During a meeting on Wednesday, Abdul Kharis Almasyhari, the chairman of the House of Representatives Commission I overseeing foreign affairs and EU Ambassador to Indonesia Vincent Guérend discussed the possibility of cooperation on maritime security.

Kharis said the EU delegation particularly singled out cooperation to address the frequent kidnappings near the maritime borders between Indonesia, Malaysia and the Philippines.

“An interesting aspect of defense and security that we touched upon [in the meeting] was on the purpose to safeguard Indonesia from hijackings and kidnappings,” Kharis told The Jakarta Post on Wednesday.

“[Guérend] said the EU can draw from its experience of cooperating with the Philippines in southern Mindanao,” he added, referring to an area known as a regional hotbed for terrorist activity.

The meeting between House lawmakers and EU delegates on Wednesday was partly to follow up last month’s agreement in Brussels to revive their stagnant parliamentary cooperation mechanism. The agreement was achieved during a working visit by Indonesian delegates led by Foreign Minister Retno LP Marsudi.

Kharis indicated that the Euro bloc might be able to help prevent further kidnappings that affected Indonesian nationals.

“I told him that terrorism is a global threat and that we have to team up against it by sharing input and experiences,” said the Prosperous Justice Party (PKS) politician.

In the past year, over a dozen Indonesian nationals have been kidnapped by Filipino militant group Abu Sayyaf, with four fishermen still being held hostage.

TheJakartaPost

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya  di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Sumber : JPNN

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo,  dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapura, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,” papar Juwono.

Sumber : Fraksi PKS DPR

AGENDA HARI INI, Selasa 24 Januari 2017

AGENDA HARI INI, Selasa 24 Januari 2017

Selasa, 24 Januri 2017

09.00-Selesai

RAPAT PARIPURNA

 

  1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi RUU Usul DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

 

  1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Anggota DPR Rl tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

 

  1. Penetapan kembali Tim-tim sebagaimana berikut:
  2. Tim Pengawas DPR Rl terhadap Perlindungan Tenaga Kerja lndonesta
  3. Tim Implementasi Reformasi DPR RI.
  4. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  5. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
  6. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.
  7. Tim Pengawas DPR Rl tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan .

 

  1. Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan.
Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan bahwa penamaan pulau diberbagai daerah di Indonesia sepenuhnya berada ditangan pemerintah. Termasuk sekitar 4000 pulau yang disodorkan pemerintah kepada asing.

“Saya lebih suka kalau yang memberikan nama pemerintah. Kenapa? Itu pulau-pulau kita, pulau Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Aktual, Jumat (13/1).

Politisi PKS itu juga menekankan penamaan pulau-pulau di Indonesia mengakomodir kearifan lokal. Penamaan pulau demikian sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Kasih nama ya yang ngasih nama pemerintah, disesuaikan dengan kearifan lokal yg ada di situ,” jelasnya.

Baca Juga : Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan pihak asing boleh memberikan nama 4.000 pulau di Indonesia. Ia menekankan demikian guna menarik investor asing dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sumber : Aktual

 

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.

Sumber : Antara

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almashari mengatakan, penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara tidak akan membuat konflik internal di matra udara. Meskipun, Hadi melangkahi beberapa angkatan di Angkatan Udara.

“Semoga tidak ada konflik, Insya Allah,” kata Abdul dihubungi, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

‎Politikus ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan Hadi merupakan sosok yang baik dan tepat. Sebab, dia adalah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan KSAU.‎ Dia pun berharap, Hadi bisa bertugas dengan profesional memimpin TNI AU.

‎”Usulan panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yg dibutuhkan untuk seorang kasau. Semoga dengan dilantik KSAU baru, TNI AU semakin professional,” ujarnya.

‎Presiden Jokowi melantik Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Dia menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun.

Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Dalam kesempatan ini, Hadi sekaligus naik pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat, sesuai dengan Keppres nomor 3/TNI‎/2017 tentang kenaikan pangkat dalam golongan TNI.‎

Sumber : Suara