Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Jakarta – Rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp 133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.

Namun, pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurut DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bahwa hasil akhir Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Pertahanan, bahwasanya sudah ada kesepakatan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara dibutuhkan anggaran yang besar.

” Tetapi celah fiskal yang sekarang ini masih terbatas, sehingga Menteri Keuangan menahan sebagian anggaran untuk Kementerian Pertahanan,” ungkap Abdul Kharis Almasyhari kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 18 Oktober 2016.

Menurut Politisi PKS ini, Menteri Keuangan RI sangat konsen terhadap masalah kedaulatan negara ini. Sehingga Menteri Keuangan akan selalu mensupport sepenuhnya Kementerian Pertahanan.

” Jadi, Menteri Keuangan akan dukung sepenuhnya anggaran Kementerian Pertahanan demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Tentunya juga atas persetujuan dan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR RI,” tegas Abdul Kharis dengan mantapnya.

Abdul Kharis memaparkan, mengenai pemotongan anggaran di 2016 dan kemudian dipending ke tahun 2017, itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

” Mengenai kedaulatan negara, kita melihat bahwa di Kementerian Pertahanan itu ada 3 aspek, yakni SDM (sumber daya manusia), alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan daya dukung finansial,” tegas Ketua Komisi I DPR RI ini.

Mengenai SDM, lanjutnya, kita angkat jempol dan dunia sudah mengakui bahwa Prajurit TNI skill- nya sangat bagus. Tetapi mengenai alutsista (alat utama sistem persenjataan) kita tergolong masih kedodoran alias tertinggal.

” Kemudian mengenai daya dukung finansial dan kesejahteraan Prajurit ini harus ditingkatkan. Sebab, jangan sampai Prajurit yang bertugas mengamankan kedaulatan negara, tetapi masih mikir apakah istri dan anak- anaknya makan atau tidak. Artinya, kesejahteraan Prajurit harus diperhatikan dan ditingkatkan,” pungkas Abdul Kharis Almasyhari di penghujung wawancara.

Sumber : seputarnusantara.com