DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masyarakat harus mendapat informasi yang benar. Bukan berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” kata Abdul Kharis dalam diskusi “News or Hoax” di Media Center Gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017.

Politisi PKS ini mengatakan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan  kebohongan. “Agama mana pun melarang kebohongan,” tegasnya.

Kharis mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. Kepercayaan masyarakat mulai turun. “Kenapa? Karena masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya,” ucapnya.

Kharis menambahkan, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya kata dia, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira oleh masyarakat. Perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

SahabatKharis.com – Sulitnya membedakan berita yang benar dan hoax menjadi perbincangan yang ramai saat ini. Selain dengan menutup atau memblokir media yang ditengarai memberitakan hoax, pemerintah dituntut juga mendorong Insan Media Pers untuk berkompetisi secara Independen dan Profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menjadi narasumber diskusi bertemakan “News or Hoax” di Press Room DPR RI, Senayan, Selasa (10/1)

“Salah satu penyebab ramainya berita hoax yang terjadi saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media mainstream yang kini berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu,” ujar Kharis.

Selain Abdul Kharis, diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Kominfo, Rudiantara dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley.

Sementara itu, Dewan Pers juga segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa yang terpercaya. Label tersebut berbentuk QR Code yang akan ditempelkan baik dalam media cetak maupun online.

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

SahabatKharis.comKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis mengatakan DPR akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu tapi yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus saling menghormati.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sumber : Tempo