Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu yakni hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Selain itu kata Kharis, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya.

Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Kharis, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial. “Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situs media “online” melalui verifikasi maupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul Kharis Almarsyhari pada diskusi “News or Hoax” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat maupun Pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain, untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media “online” menyusul ramainya berita “hoax”, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan bahwa Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten.

“Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita “hoax” meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita “hoax”.

Menurut dia, pada era tahun 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media “mainstream”, tetapi sesuai dengan perkembangan media “online”, muncul berita “hoax”.

Sumber : Antara