DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almashari mengatakan, penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara tidak akan membuat konflik internal di matra udara. Meskipun, Hadi melangkahi beberapa angkatan di Angkatan Udara.

“Semoga tidak ada konflik, Insya Allah,” kata Abdul dihubungi, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

‎Politikus ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan Hadi merupakan sosok yang baik dan tepat. Sebab, dia adalah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan KSAU.‎ Dia pun berharap, Hadi bisa bertugas dengan profesional memimpin TNI AU.

‎”Usulan panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yg dibutuhkan untuk seorang kasau. Semoga dengan dilantik KSAU baru, TNI AU semakin professional,” ujarnya.

‎Presiden Jokowi melantik Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Dia menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun.

Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Dalam kesempatan ini, Hadi sekaligus naik pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat, sesuai dengan Keppres nomor 3/TNI‎/2017 tentang kenaikan pangkat dalam golongan TNI.‎

Sumber : Suara

Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengharapkan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bisa semakin profesional dalam menjalankan tugas jabatan yang baru.

Bagaimana pun, kata Kharis, diangkatnya Hadi menjadi KSAU merupakan usulan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sehingga, segala pertimbangannya dapat dipastikan berjalan dengan baik.

“KSAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima TNI. Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KSAU,” kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertekad menekan kecelakaan penerbangan setelah resmi dilantik.

“Saya sudah memiliki program perencanaan yang transparan sampai dengan pengadaan barang atau alutsista. Dengan demikian maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan, terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari kecelakaan penerbangan, itu yang akan benar benar saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” katanya usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Ia menyatakan, akan terus melakukan evaluasi dan menjadikan temuan fakta di lapangan sebagai bahan koreksi supaya kecelakaan penerbangan tidak berulang.

Menurut Hadi, manajemen yang baik, mulai dari pengadaan barang sampai pembinaan, sangat penting dalam upaya menghindari kecelakaan pesawat.

“Kalau kita memiliki manajemen yang baik niscaya kecelakaan pesawat bisa dihindari,” tuturnya.

Hadi, yang menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, juga menyatakan akan meremajakan armada pesawat sesuai rencana strategis.

“Sesuai dengan Renstra 2024 kita akan melakukan satu peremajaan pesawat yakni pesawat F5. Karena pesawat F5 ini sudah satu tahun tidak terbang. Penggantinya itu apa, masih dalam perencanaan,” katanya.

Sumber : Teropong Senayan

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mempertimbangkan sosok kepala staf Angkatan Udara (KASAU) dari tiga perwira tinggi yang diajukan kepada presiden.

Termasuk, dengan terpilihnya Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang tadi.

“Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KASAU. Dan KASAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan panglima TNI,” terang Kharis, di Jakarta, Rabu (18/1).

Politisi PKS itu berharap,dengan dilantiknya KASAU baru ini TNI AU ke depan semakin profesional. Ia juga berharap pelantikan KASAU baru tidak menimbulkan konflik di internal Angkatan Udara, karena KASAU terpilih melompati dua tingkat diatasnya.

“Semoga tidak ada konflik (internal) insya-Allah,” pungkasnya.

Sumber : Aktual

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

“Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),” tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ‘perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

“MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar,” tutur Abdul Kharis.

Sumber : Republika