EU, Indonesia seeks greater cooperation on maritime security

EU, Indonesia seeks greater cooperation on maritime security

SahabatKharis.com – The European Union (EU) has sought to expand security cooperation with Indonesia under the recently reactivated EU-Indonesian parliamentarian friendship group, which aims to bridge understanding between the two partners.

During a meeting on Wednesday, Abdul Kharis Almasyhari, the chairman of the House of Representatives Commission I overseeing foreign affairs and EU Ambassador to Indonesia Vincent Guérend discussed the possibility of cooperation on maritime security.

Kharis said the EU delegation particularly singled out cooperation to address the frequent kidnappings near the maritime borders between Indonesia, Malaysia and the Philippines.

“An interesting aspect of defense and security that we touched upon [in the meeting] was on the purpose to safeguard Indonesia from hijackings and kidnappings,” Kharis told The Jakarta Post on Wednesday.

“[Guérend] said the EU can draw from its experience of cooperating with the Philippines in southern Mindanao,” he added, referring to an area known as a regional hotbed for terrorist activity.

The meeting between House lawmakers and EU delegates on Wednesday was partly to follow up last month’s agreement in Brussels to revive their stagnant parliamentary cooperation mechanism. The agreement was achieved during a working visit by Indonesian delegates led by Foreign Minister Retno LP Marsudi.

Kharis indicated that the Euro bloc might be able to help prevent further kidnappings that affected Indonesian nationals.

“I told him that terrorism is a global threat and that we have to team up against it by sharing input and experiences,” said the Prosperous Justice Party (PKS) politician.

In the past year, over a dozen Indonesian nationals have been kidnapped by Filipino militant group Abu Sayyaf, with four fishermen still being held hostage.

TheJakartaPost

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya  di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Sumber : JPNN

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo,  dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapura, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,” papar Juwono.

Sumber : Fraksi PKS DPR