Dianggap Diskriminatif, Parlemen Desak Pemerintah RI Kecam Trump

Dianggap Diskriminatif, Parlemen Desak Pemerintah RI Kecam Trump

SahabatKharis.com – Kebijakan Executive Order (EO) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai keamanan perbatasan dan penegakan peningkatan imigrasi terus mendapat kritikan masyarakat dunia. Kebijakan yang melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam ke Negeri Paman Sam untuk alasan apapun, baik yang sudah punya pemegang visa AS atau Green Card ataupun yang baru akan membuat. Ketujuh negara tersebut antara lain Syria, Libya, Irak, Somalia, Iran, Yaman, dan Sudan.

Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS. Untuk menentang adanya kebijakan itu, banyak pula yang berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan.”Saya kira memang sepatutnya Pemerintah Indonesia harus ambil sikap dan menyuarakan,” tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski hal itu menjadi urusan internal pemerintahan Trumph, namun dengan menyebut pelarangan negara Islam, maka kebijakan tersebut terkesan membuat stereotype atau labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS.

“Dan ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut. Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja ber-impact (berdampak, Red) terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika,” tegasnya.

Dan kalau memang ingin membatasi kehadiran warga negara dari tujuh negara itu, Kharis juga meminta semua agama tanpa pandang bulu. “Kalau hanya warga yang beragama Islamnya saja yang dilarang, ini jelas diskriminatif. Dan sekali lagi saya minta Pemerintah RI harus menentang kebijakan itu,” tandasnya.

Lebih lanjut Kharis juga menyatakan akan mengkaji kebijakan Trumph ini kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi saat rapat kerja di pertengahan Februari ini. “Rencananya minggu depan akan ada raker (rapat kerja) dengan Menlu. Dan pasti hal ini akan saya pertanyakan, termasuk adakah impact terhadap WNI yang bermukim di sana (AS, Red),” ungkapnya.

Sumber : Indopos

About the Author

Leave a Reply