Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengharapkan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bisa semakin profesional dalam menjalankan tugas jabatan yang baru.

Bagaimana pun, kata Kharis, diangkatnya Hadi menjadi KSAU merupakan usulan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sehingga, segala pertimbangannya dapat dipastikan berjalan dengan baik.

“KSAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima TNI. Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KSAU,” kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertekad menekan kecelakaan penerbangan setelah resmi dilantik.

“Saya sudah memiliki program perencanaan yang transparan sampai dengan pengadaan barang atau alutsista. Dengan demikian maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan, terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari kecelakaan penerbangan, itu yang akan benar benar saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” katanya usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Ia menyatakan, akan terus melakukan evaluasi dan menjadikan temuan fakta di lapangan sebagai bahan koreksi supaya kecelakaan penerbangan tidak berulang.

Menurut Hadi, manajemen yang baik, mulai dari pengadaan barang sampai pembinaan, sangat penting dalam upaya menghindari kecelakaan pesawat.

“Kalau kita memiliki manajemen yang baik niscaya kecelakaan pesawat bisa dihindari,” tuturnya.

Hadi, yang menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, juga menyatakan akan meremajakan armada pesawat sesuai rencana strategis.

“Sesuai dengan Renstra 2024 kita akan melakukan satu peremajaan pesawat yakni pesawat F5. Karena pesawat F5 ini sudah satu tahun tidak terbang. Penggantinya itu apa, masih dalam perencanaan,” katanya.

Sumber : Teropong Senayan

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mempertimbangkan sosok kepala staf Angkatan Udara (KASAU) dari tiga perwira tinggi yang diajukan kepada presiden.

Termasuk, dengan terpilihnya Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang tadi.

“Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KASAU. Dan KASAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan panglima TNI,” terang Kharis, di Jakarta, Rabu (18/1).

Politisi PKS itu berharap,dengan dilantiknya KASAU baru ini TNI AU ke depan semakin profesional. Ia juga berharap pelantikan KASAU baru tidak menimbulkan konflik di internal Angkatan Udara, karena KASAU terpilih melompati dua tingkat diatasnya.

“Semoga tidak ada konflik (internal) insya-Allah,” pungkasnya.

Sumber : Aktual

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

“Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),” tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ‘perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

“MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar,” tutur Abdul Kharis.

Sumber : Republika

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menerima kunjungan dari pengelola situs situsberitaislam24h.net di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Selasa (17/1). Hal tersebut dalam rangka Hari aspirasi Fraksi PKS DPR-RI yg dilaksanakan tiap hari Selasa.

Dalam kunjungannya, pengelola web menyampaikan aspirasi terkait maraknya pemblokiran terhadap situs dan media Islam. Pemblokiran tersebut dinilai kurang adil dan tidak memiliki standard yang jelas karena terdapat situs dan media lain yang dinilai dirasa lebih pantas untuk diblokir. Web situsberitaislam24h.net merupakan salah satu web yang diblokir oleh pemerintah akhir-akhir ini.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis Mengatakan saat ini ada puluhan ribu situs yang memproduksi berita, sehingga pemerintah mengalami kesulitan. Aspirasi tersebut Juga akan disampaikan ke Menteri Kominfo pada saat rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2017 mendatang.

“Oleh karena itu dalam waktu dekat ini Kominfo dan Komisi I akan ada rapat kerja bersama yang didalamnya juga membahas pemblokiran situs-situs,” ujar Politisi asal Solo itu.

LOMBA PENULISAN FPKS DPR RI : Islam dan Patriotisme Kebangsaan

LOMBA PENULISAN FPKS DPR RI : Islam dan Patriotisme Kebangsaan

KETENTUAN UMUM

LOMBA PENULISAN BERTEMA KEBANGSAAN

PILIHAN TEMA

  1. Islam dan Patriotisme Kebangsaan: Tantangan untuk generasi muda
    2. Spirit Agama Sebagai Fundamental Wawasan Nasionalisme Indonesia
    3. Menumbuhkan Semangat Nasionalisme religius Pemuda Indonesia
    4. Nilai Ketuhanan sebagai Landasan Perbaikan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
    5. Perwujudan cita-cita Islam dalam Kebersamaan Kebangsaan
    6. Menggali nilai sosial Islam dalam pembangunan kerakyatan
    7. Semangat Islam dalam Sejarah Nasional Indonesia
    8. Spirit Islam, Nasionalisme & Modernitas
    9. Menggali Akar Kehidupan religius di Nusantara Pesantren dan
    10. Wawasan Kebangsaan Indonesia

PERSYARATAN PESERTA

  1. Warga Negara Indonesia.
    2. Siswa SMU atau sederajat yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar yang berlaku).
    3. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia  (dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku).
    4. Setiap peserta hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan satu tulisan asli.
    5. Panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan ini dilarang mengikuti lomba ini.

PESERTA

  1. Kategori Pelajar. Siswa SMA, Madrasah Aliyah, Pesantren atau Sederajat.
    2. Kategori Mahasiswa (Sedang Menempuh S1)
    3. Kategori Umum Lulusan S1, S2, S3 & Masyarakat Umum
    4. Kategori Ibu Rumah Tangga
    5. Kategori Wartawan

KETENTUAN PENULISAN

Tulisan yang diajukan dalam Lomba Penulisan bertema Kebangsaan 2017 FPKS DPR RI

  1. Merupakan tulisan asli dan belum pernah mendapatkan penghargaan pada lomba penulisan lain
    2. Jenis tulisan Esai Populer.
    3. Menggugah rasa religiusitas dan nasionalisme Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia
    4. Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    5. Format:
    a. Terdiri dari 1500 – 2000 kata;
    b. Font: Arial 11;
    c. Spasi: 1,5
    d. Ukuran Kertas: A4
    e. Batas Pengetikan samping kiri 4, samping kanan 3 batas atas dan bawah masing-masing 3
    6. Tulisan harus dilampiri :
    a. Biodata singkat penulis (nama, alamat, no contact, pendidikan terakhir, foto terbaru)
    b. Fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/KTP yang masih berlaku.
    7. Tulisan dikirim melalui alamat email sesuai kategori yang dipilih.
    a. esaipelajar.fpks@gmail.com
    b. esaimahasiswa.fpks@gmail.com
    c. esaiumum.fpks@gmail.com
    d. esaibunda.fpks@gmail.com
    e. esaiwartawan.fpks@gmail.com

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian karya tulis meliputi:

  1. Format penulisan (Bobot 10%)
    2. Data dan sumber informasi (25%)
    3. Kesesuaian topik dan manfaat tulisan (15%)
    4. Pembahasan dan kesimpulan (50%)

DEWAN JURI

Dewan Juri Lomba terdiri dari

  1. Ahli/Akademisi
    a. Akademisi Prof. Dr. Siti Zuhro, MA
    b. Penulis M.Irfan Hidayatullah, M.Hum
    2. Anggota FPKS Dr. Hidayat Nurwahid, MA

MEDIA PENGUMUMAN LOMBA
Lomba akan diumumkan melalui media cetak elektronik dan media sosial.

WAKTU PENGIRIMAN TULISAN
Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 8 Desember 2016 dan ditutup tanggal 28 Februari 2017 Pk. 24.00 WIB.

PENGUMUMAN PEMENANG
Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilakukan pada 20 April 2017 (menyesuaikan dengan syukuran Milad PKS ke 19). Lomba akan diumumkan melalui media cetak elektronik dan media social.

HADIAH / PENGHARGAAN
Pemenang tiap kategori lomba akan mendapatkan:
JUARA 1 Rp 7.500.000
JUARA 2 Rp 5.000.000
JUARA 3 Rp 3.500.000
E-CERTICIFATE untuk seluruh peserta

Narahubung: 085228002986 (Iken)

 

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu yakni hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Selain itu kata Kharis, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya.

Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Kharis, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial. “Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situs media “online” melalui verifikasi maupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul Kharis Almarsyhari pada diskusi “News or Hoax” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat maupun Pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain, untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media “online” menyusul ramainya berita “hoax”, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan bahwa Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten.

“Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita “hoax” meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita “hoax”.

Menurut dia, pada era tahun 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media “mainstream”, tetapi sesuai dengan perkembangan media “online”, muncul berita “hoax”.

Sumber : Antara

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masyarakat harus mendapat informasi yang benar. Bukan berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” kata Abdul Kharis dalam diskusi “News or Hoax” di Media Center Gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017.

Politisi PKS ini mengatakan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan  kebohongan. “Agama mana pun melarang kebohongan,” tegasnya.

Kharis mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. Kepercayaan masyarakat mulai turun. “Kenapa? Karena masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya,” ucapnya.

Kharis menambahkan, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya kata dia, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira oleh masyarakat. Perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

SahabatKharis.com – Sulitnya membedakan berita yang benar dan hoax menjadi perbincangan yang ramai saat ini. Selain dengan menutup atau memblokir media yang ditengarai memberitakan hoax, pemerintah dituntut juga mendorong Insan Media Pers untuk berkompetisi secara Independen dan Profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menjadi narasumber diskusi bertemakan “News or Hoax” di Press Room DPR RI, Senayan, Selasa (10/1)

“Salah satu penyebab ramainya berita hoax yang terjadi saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media mainstream yang kini berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu,” ujar Kharis.

Selain Abdul Kharis, diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Kominfo, Rudiantara dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley.

Sementara itu, Dewan Pers juga segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa yang terpercaya. Label tersebut berbentuk QR Code yang akan ditempelkan baik dalam media cetak maupun online.