DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memuji ketegasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memutuskan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF).

Keputusan kerja sama militer itu berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2016.

Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apa alasan menghentikan sementara kerja sama itu. Meski ada informasi keputusan diambil karena ada dugaan penghinaan terhadap lambang negara.

“Saya belum tahu sebabnya. Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI,” kata Kharis, di Jakarta, Rabu (4/1).

Namun, politikus PKS ini berharap penghentian kerja sama itu tidak sampai mengganggu hubungan TNI dengan militer Australia. Termasuk, jangan sampai hubungan bilateral kedua negara diciderai unsur penghinaan terhadap lambang negara.

“Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia, dicederai dengan penghinaan, kalau memang ada penghinaan. Kita juga pasti tak mau dihina,” tegasnya.

Secara kelembagaan, tambah Kharis, Komisi I akan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai masa reses mendatang.

Sumber : Indopos

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur Pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Abdul Kharis, Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut. Sebab, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Diketahui, sebelumnya pada tahun 2015, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.

Saat itu, Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.

 

DPR RI Sesalkan Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah

DPR RI Sesalkan Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah

SahabatKharis.com – Tragedi kemanusiaan yang menimpa Kota Aleppo, Suriah yang menewaskan warga sipil menuai kecaman. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan tindakan pemerintah Suriah yang mengancam dan mengorbankan keselamatan jiwa warga sipilnya sendiri sebagaimana yang terjadi di Aleppo, pada Rabu (14/12).

“Saya menyesalkan tindakan pasukan pemerintah suriah yang tetap melanjutkan penyerangan di kota Alleppo yang masih dipenuhi warga sipil, sehingga berdampak dengan banyak jatuhnya korban sipil,” tegas Kharis di Jakarta, Sabtu (16/12).

Kharis menyayangkan hal tersebut sebab kesepakatan untuk mengevakuasi secara damai ribuan warga sipil dari Aleppo bagian timur, batal terwujud. Menurut Kharis, batalnya kesepakatan ini dapat menimbulkan kekejaman yang luar biasa karena telah memupus harapan warga sipil, sehingga terjebak di tengah peperangan.

“Saya mendorong Menlu Retno dan Presiden Jokowi untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Suriah dan Sekutunya serta Mendorong PBB untuk bertindak tegas atas upaya yang mengarah pada tindakan kejahatan perang,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.

Harapan ini, tambah Kharis, dapat bisa tercapai, sebab dalam lawatan kerja tiga hari lalu, Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani yang merupakan salah satu sekutu Suriah.

Diketahui, rencana evakuasi di wilayah berkecamuk diumumkan pada Selasa (13/12) malam waktu setempat. Namun kenyataannya, rencana itu gagal dilaksanakan. Kegagalan terjadi setelah pada Rabu (14/12), Iran yang merupakan salah satu sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, memberlakukan syarat baru soal evakuasi dua desa Syiah lainnya.

Kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Suriah dengan oposisi pemerintah yang tengah berlangsung bersamaan dengan rencana evakuasi warga sipil itu juga ikut dilanggar, setelah pertempuran di Aleppo kembali pecah pada Rabu (14/12) waktu setempat.

Komisi I Akan Sampaikan Hasil Uji Kepatutan Dubes ke Pimpinan DPR

Komisi I Akan Sampaikan Hasil Uji Kepatutan Dubes ke Pimpinan DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan pihaknya akan segera menyampaikan hasil fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon Duta Besar kepada Pimpinan DPR. Komisi I DPR telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 23 calon Dubes yang diajukan Presiden Jokowi pada Selasa-Rabu (13-14/12/2016).

“Alhamdulillah berjalan dengan lancer. Calon duta besar sudah memaparkan visi dan misinya secara gamblang,” kata Kharis, usai memimpin rapat intern untuk membahas hasil uji kepatutan dan kelayakan, di Gedung  DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016) tengah malam.

Politisi F-PKS itu menambahkan, selama proses uji kepatutan dan kelayakan, seluruh Pimpinan  dan Anggota Komisi I DPR telah menanyakan dan mendalami secara detail paparan para calon.

“Sorotan krusial saya kira banyak. Berkaitan dengan pandalaman dan saran-saran kepada mereka (calon Dubes, RED) juga banyak. Hasilnya akan kami berikan kepada Pimpinan DPR yang akan langsung diberikan kepada Presiden,” imbuh Kharis.

Politisi asal dapil Jawa Tengah V itu juga memastikan, hasil uji kepatutan dan kelayakan bersifat rahasia, dan diharapkan menjadi pertimbangan presiden. Hasil uji kepatutan dan kelayakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR pada Kamis (15/12/2016).

Ke 23 calon Dubes itu yakni Arifin Tasrif untuk Kedubes Tokyo, Ferry Adamhar untuk Kedubes Athena, Priyo Iswanto untuk Kedubes Bogota, Kristiarto Legowo untuk Canberra, dan Sahat Sitorus untuk Dili.

Berikutnya, Hasan Kleib dicalonkan untuk Dubes Jenewa, Mayjen Dr Ir Arief Rachman untuk Kabul, Ngurah Ardiyasa untuk Kolombo, Yuddy Chrisnandi untuk Kiev, dan Nur Syahrir Rahardjo untuk Manama.

Kemudian, Esti Andayani ditempatkan di Kedubes Roma, Umar Hadi di Seoul, Darmansjah Djumala di Wina, Arto Suryodipuro di New Delhi, Rina Soemarno di Dhaka,  Andy Rachmianto di Amman, dan Wieke Adiwoso di Bratislava.

Selanjutnya, Prof Radar Pardede dicalonkan memimpin Kedubes di Dar Es Salam, Tantowi Yahya di Wellington, Komjen Sjahroedin untuk Zagreb, Rachmat Pramono di Astana, Ikrar Nusa Bhakti di Tunis, dan Rusdi Kirana untuk Kuala Lumpur.

Sumber : dpr.go.id

Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Jakarta – Rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp 133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.

Namun, pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurut DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bahwa hasil akhir Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Pertahanan, bahwasanya sudah ada kesepakatan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara dibutuhkan anggaran yang besar.

” Tetapi celah fiskal yang sekarang ini masih terbatas, sehingga Menteri Keuangan menahan sebagian anggaran untuk Kementerian Pertahanan,” ungkap Abdul Kharis Almasyhari kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 18 Oktober 2016.

Menurut Politisi PKS ini, Menteri Keuangan RI sangat konsen terhadap masalah kedaulatan negara ini. Sehingga Menteri Keuangan akan selalu mensupport sepenuhnya Kementerian Pertahanan.

” Jadi, Menteri Keuangan akan dukung sepenuhnya anggaran Kementerian Pertahanan demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Tentunya juga atas persetujuan dan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR RI,” tegas Abdul Kharis dengan mantapnya.

Abdul Kharis memaparkan, mengenai pemotongan anggaran di 2016 dan kemudian dipending ke tahun 2017, itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

” Mengenai kedaulatan negara, kita melihat bahwa di Kementerian Pertahanan itu ada 3 aspek, yakni SDM (sumber daya manusia), alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan daya dukung finansial,” tegas Ketua Komisi I DPR RI ini.

Mengenai SDM, lanjutnya, kita angkat jempol dan dunia sudah mengakui bahwa Prajurit TNI skill- nya sangat bagus. Tetapi mengenai alutsista (alat utama sistem persenjataan) kita tergolong masih kedodoran alias tertinggal.

” Kemudian mengenai daya dukung finansial dan kesejahteraan Prajurit ini harus ditingkatkan. Sebab, jangan sampai Prajurit yang bertugas mengamankan kedaulatan negara, tetapi masih mikir apakah istri dan anak- anaknya makan atau tidak. Artinya, kesejahteraan Prajurit harus diperhatikan dan ditingkatkan,” pungkas Abdul Kharis Almasyhari di penghujung wawancara.

Sumber : seputarnusantara.com