Ini Harapan Ketua Komisi I DPR Saat Raja Salman Kunjungi Indonesia

Ini Harapan Ketua Komisi I DPR Saat Raja Salman Kunjungi Indonesia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada 1 hingga 9 Maret 2017, sangat kental dengan warna investasi.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang dari kunjungan tersebut untuk menggerakan roda perekonomian tanah air.

“Ini tantangan bagi Indonesia apakah mampu kita memanfaatkan peluang investasi ini sekaligus memberikan stimulus bagi ekonomi nasional kita,” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (27/2/2017).

Terlebih kunjungan Raja Salman terbilang spektakuler karena membawa serta rombongan yang jumlahnya mencapai 1.500 orang. Menjadi tujuan investasi Arab Saudi dianggap membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Sebab, Arab Saudi melakukan investasi murni, jarang mensyaratkan penyertaan tenaga kerja dari negara itu sendiri.

“Ini investasi murni yang sangat menguntungkan daripada negara-negara yang menginvestasikan tapi dengan catatan tenaga kerja harus dari sana,” ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hanya saja, Abdul Kharis menilai, Arab Saudi harus lebih kreatif, mengingat tren harga minyak yang cenderung turun.

“Arab Saudi harus kreatif. Tidak hanya menginvestasikan dengan bentuk minyak. Harus kreatif menginvestasikan dananya,” ucap dia.

Terlepas dari keuntungan di bidang investasi, kedatangan Raja Salman juga diharapkan mampu memperbaiki kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Dimana sejumlah permasalahan seperti perkosaan, kekerasan dan penganiayaan terhadap TKI bisa diminimalisasi.

Namun, di sisi lain Indonesia juga diimbau mengirimkan TKI dengan kemampuan yang terbaik dan terdidik, sehingga saat bekerja tidak menjadi nasalah di negeri sana.

“Dengan menguatnya hubungan bilateral ini kami berharap TKI di Arab Saudi, bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” kata Abdul Kharis.

Sumber : Tribunnews

 

Pesan Ketua Komisi I DPR RI untuk Generasi Muda Indonesia

Pesan Ketua Komisi I DPR RI untuk Generasi Muda Indonesia

SahabatKharis.com – Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDKI) seluruh Indonesia menyelenggarakan Rapimnas III yang bertempat di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada 24 hingga 26 Februari 2017.

Acara ini dihadiri oleh 120 peserta yang merupakan pimpinan dari 37 Pusat Komunikasi Daerah sebagai perwakilan dari Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia. Salah satu agenda penting dari acara ini adalah mendeklarasikan “Gerakan Nasional Peduli Negeri” yang akan berfokus pada upaya pencegahan narkoba dan minuman keras (miras) dalam rangka membangun Nasionalisme mahasiswa.

Menanggapi antusiasme ratusan mahasiswa itu, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari memberikan pesan agar para pemuda Indonesia hendaknya terus menjaga kedaulatan NKRI. Sebab, apa yang dikerjakan para mahasiswa itu akan menjadi tonggak sejarah untuk memersiapkan kepemimpinan tanah air.

“Kita adalah anak kandung Indonesia, yang berhak mewarisi negeri ini adalah kita, bukan bangsa lain. Maka membangun dan menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Abdul Kharis dalam keynote speech acara, Minggu (26/2).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dengan mahasiswa berjuang penuh untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan miras, akan meminimalisir degradasi moral di kalangan usia anak muda saat ini.

“Miras adalah salah satu gerbang menuju kepada penggunaan narkoba. Sebagai generasi muda kita harus lawan miras dengan peran kita masing masing,” tegas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.

Oleh karena, DPR bersama dengan MUI, DPD RI, dan seluruh elemen masyarakat siap untuk membantu serta memfasilitasi para mahasiswa ini agar siap menjadi satgas anti narkoba.

“Aktivis dakwah harus siap untuk melawan narkoba, kami siap memfasilitasi pelatihan untuk menjadi satgas anti narkoba,” tegas Abdul Kharis.

Diketahui, Rapimnas yang terselenggara dengan kerjasama antara DPR RI Komisi I, GANAS ANAR (Gerakan Nasional Anti Narkoba) MUI, Genam (Gerakan Anti Miras), dan DPD RI ini, akan menindaklanjuti pertemuan dengan menyusun beberapa langkah strategis.

Di antaranya adalah adanya advokasi kurikulum anti narkoba, anti miras, dan wawasan kebangsaan pada saat orientasi mahasiwa baru.

Turut pula hadir Anggota DPD RI Fahira Idris (Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras), Titik Haryati (Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba), serta perwakilan dr FSLDK Indonesia yang diwakili Hanafi Ridwan Dwiatmojo selaku Ketua Puskomnas FSLDK Indonesia.

Fraksi PKS DPR RI

 

Galeri Pernikahan Putri Pertama : Aliya Kamila dan Hasmeinda Marindratama

Galeri Pernikahan Putri Pertama : Aliya Kamila dan Hasmeinda Marindratama

SahabatKharis.com – Sabtu 18 Februari 2017 kunikahkan putriku Aliya Kamila dengan Hasmeinda Marindratama di Masjid Raya Fatimah, Solo dan menggelar resepsi pernikahan di Diamond Convention Center, Solo, Ahad 19 Februari 2017.

Berikut foto-fotonya :

Berfoto bersama setelah Akad Nikah bersama rekan di Fraksi PKS, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hidayat Nur Wahid (Sekaligus saksi pernikahan), Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman, Rekan Dapil dari PAN, Bapak M. Hatta

Berfoto bersama setelah Akad Nikah bersama rekan di Fraksi PKS, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hidayat Nur Wahid (Sekaligus saksi pernikahan), Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman, Rekan Dapil dari PAN, Bapak M. Hatta

 

Bersama penganten baru

Bersama penganten baru

Diamond Convention Center

Diamond Convention Center

Saat gelaran resepsi pernikahan di Diamond Convention Center

Saat gelaran resepsi pernikahan di Diamond Convention Center

Berfoto bersama Tamu Undangan

Berfoto bersama Tamu Undangan

BERITA FOTO – Aktivis LDK Harus Jadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI

BERITA FOTO – Aktivis LDK Harus Jadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI

SahabatKharis.com – Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) mengadakan serangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) FSLDK Indonesia yang bertemakan “Membangun Generasi Pewaris Negeri Menuju Indonesia Jaya”.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di kampus Universitas Sebelas Maret, Solo, Ahad (26/2).

Salah satu pembicara dalam acara tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan Peran penting mahasiswa dalam menjaga keutuhan NKRI.

Kharis mengajak Aktivis mahasiswa Dakwah Kampus untuk menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga NKRI.

Simak foto-fotonya :

Menjadi Pemateri dalam kegiatan Rapimnas FSLDK di Solo, Ahad (26/2)

Menjadi Pemateri dalam kegiatan Rapimnas FSLDK di Solo, Ahad (26/2)

PesertaRapat Pimpinan Nasional Forum Silahturahim Lembaga Dakwah Kampus (RAPIMNAS FSLDK) Indonesia menyimak materi tentang wawasan kebangsaan

Peserta Rapat Pimpinan Nasional Forum Silahturahim Lembaga Dakwah Kampus (RAPIMNAS FSLDK) Indonesia menyimak materi tentang wawasan kebangsaan

Pembicara lain dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), Fahira Idris, S.E., M.H. dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI a.n. Wakil Pimpinan Pusat, Dr. Hj. Titik Haryati, M.A.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), Fahira Idris, S.E., M.H. dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI a.n. Wakil Pimpinan Pusat, Dr. Hj. Titik Haryati, M.A.

Deklarasi Gerakan Generasi Peduli Negeri

Menyepakati Deklarasi Gerakan Generasi Peduli Negeri

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam bernegara bersama puluhan tokoh masyarakat Banjarsari, Solo. Acara tersebut digelar di Hotel Grand Setia Kawan, Solo, Selasa (22/2/2017).

“Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenyam pendidikan pancasila dan kebhinekaan di era Pak Harto, butir-butir Pancasila pasti pernah kita pelajari. Namun kadang harus senantiasa kita ulang karena untuk mengingatnya. Seperti penghafal Qur’an, kalu tidak di muroja’ah  juga gogrok  hafalannya,” kata Abdul Kharis.

Abdul Kharis mengatakan bahwa salah satu permasalahan empat pilar saat ini adalah adanya virus informasi sampah yang membanjiri kita sehingga membentuk pola dalam pikiran manusia. Hal tersebut menjadi salah satu pemecah kebhinekaan.

“Satu Tahun terakhir ini, otak kita dibanjiri dengan informasi kebanyakan adalah info hoax. Kalau kita punya whatsapp, setiap hari kita diguyur dengan ribuan informasi berbeda, sampai akhirnya kita bingung memilah mana info yang benar,” ujarnya.

Hoax sudah mulai merambah ke permasalahan empat pilar ini. Kadang informasi hoax tersebut sampai menjadi penyesatan-penyesatan tertentu pada masalah empat pilar.

“Misalnya, Pancasila kemarin diplesetke dan disebar sampai akhirnya oleh tentara Australia dibuat kurikulum disana. Ini yang menjadikan kita marah dan kerjasama militer kita diberhentikan sementara. Darimana orang Australia dapat plesetan Pancasila,” lanjut Kharis.

Tak hanya itu, lanjut Kharis, belum lama ini juga kedutaan Indonesia di Australian diterobos orang dan menggantikan bendera merah putih menjadi bendera bitang kejora. Ini menjadi salah satu tantangan empat pilar.

Kebhinekaan kita ini sudah mulai tercemar dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mampu membayar informasi bagi masyarakat. Hal tersebut yang sedang melanda media mainstream akhir-akhir ini. Ini juga  menjadikan masyarakat akhirnya bergeser ke media sosial.

“Pada awal Januari 2017 lalu, ada koran nasional besar di Indonesia mengatakan Ekonomi Indonesia 2017 Membaik, koran nasional besar satunya mengatakan Ekonomi Indonesia memburuk. Lalu kita harus percaya yang mana?” kata dia.

Karenanya, pada saat melakukan diskusi dengan wartawan di DPR tentang hoax ini, kami sudah mendorong insan pers untuk berkompetisi secara independen dan profesional.

“Masyarakat Indonesia harus mendapatkan informasi dan berita yang benar,” pungkasnya.

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI resmi menggunakan Hak Angket tentang Pengangkatan Kembali Basuki (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pengangkatan ini mengundang kontroversi publik karena status Ahok berstatus terdakwa.

Sehingga, hal ini akan bertentangan dengan undang-undang dan menciderai Indonesia sebagai negara hukum.

Diketahui, selain Fraksi PKS, Hak Angket juga diusung oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN. Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, DPR perlu merespon kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan Saudara Ahok tersebut. Sehingga, tegas Jazuli, cara yang paling tepat dan konstitusional untuk mempertanyakan itu adalah menggunakan Hak Angket DPR.

“Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggunakan Hak Angket Dewan ini agar Pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran,” terang Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Selanjutnya, inisiator akan menggalang dukungan Anggota DPR lintas Fraksi agar Hak Angket ini dapat segera diproses secara kelembagaan DPR.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Diketahui, berbagai pihak mulai tokoh masyarakat hingga pakar Hukum Tata Negara menilai pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, memiliki cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) itu adalah:

  1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
  3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berkenaan dengan itu, status Ahok saat ini adalah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun.

Pemberhentian sementara ini juga bukan kali pertama tapi sudah lazim dilakukan sebelumnya, seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Wakil Walikota Probolinggo, Bupati Ogan Ilir, Bupati Subang, dan lain-lain. Semuanya diberhentikan tidak lama setelah yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa. Tanpa harus menunggu dan bergantung pada tuntutan (requisitor) yang diajukan Jaksa di persidangan.

Sumber : Fraksi PKS

 

Hari Pers Nasional, Pers Diharapkan Mampu Jaga Keutuhan NKRI

Hari Pers Nasional, Pers Diharapkan Mampu Jaga Keutuhan NKRI

SahabatKharis.com – Keberadaan pers di era reformasi saat ini memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat tidak akan bisa beredar secara cepat tanpa adanya pers.

Terkait dengan Hari Pers Nasional yang diperingati tiap 9 Februari, Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pers memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga keutuhan NKRI. Demikian disampaikan saat dihubungi Parlementaria pada Rabu, (08/01/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia pun berharap, dengan diperingatinya Hari Pers Nasional itu dapat menjadi momentum bagi insan media untuk mampu menyajikan berita yang benar dan objektif dengan sumber yang akurat. Sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2017. Semoga Pers Indonesia senantiasa menyajikan berita yang benar dan obyektif dengan rujukan sumber yang akurat,” ujar Abdul Kharis.

Politisi PKS ini pun meyakini bahwa keberadaan pers yang akurat mampu menjadi benteng dalam menjaga keutuhan NKRI. Terlebih saat ini dengan hiruk pikuk pilkada sangat banyak informasi hoax yang beredar di masyarakat, sehingga keberadaan pers yang objektif menjadi penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Berita yang benar dan obyektif dengan rujukan sumber yang akurat  mampu turut menjaga keutuhan NKRI,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V ini.

Sebagaimana diketahui, penetapan Hari Pers Naisonal pada tanggal 9 Februari diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985.  Pada tahun 2017 ini, peringatan Hari Pers Nasional dipusatkan di Kota Ambon.

Sumber : dpr.go.id

Komisi I DPR Minta Masalah Pengadaan Heli tak Berkepanjangan

Komisi I DPR Minta Masalah Pengadaan Heli tak Berkepanjangan

SahabatKharis.comKomisi I DPR meminta Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI berkonsolidasi untuk menyelesaikan masalah pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Hal ini menyusul saling lempar tanggung jawab atas helikopter yang saat ini sudah tiba di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Abdul kharis Almasyhari, Komisi I DPR tidak sampai mengurusi secara detail satuan anggaran alutsista, termasuk halnya heli AW 101 tersebut.

“Kami Komisi I mempersilahkan dilakuan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. Kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” ujar Abdul Kharis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Menurutnya, koordinasi dua pihak tersebut harus ditingkatkan guna menyelesaikan persoalan yang kini mengemuka tersebut.

Apalagi, heli yang kadung dibeli tersebut sudah tiba di Indonesia.

Sumber : Republika