Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mempersilakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan konsolidasi.

Hal itu terkait keluhan Panglima TNI mengenai Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 saat rapat kerja dengan Komisi I DPR.

“Bahwa ada ungkapan dari panglima, kami Komisi I mempersilahkan dilakukan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” kata kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Rabu (7/2/2017).

Kharis mengatakan Komisi I DPR hanya mengetahui anggaran Alutsista berasal dari Menteri Pertahanan. Politikus PKS itu juga tidak mengetahui pembelian pesawat AW-101.

“Kalau kita kan tidak boleh urus satuan tiga, kita tahunya Menhan beli Alutsista  (Alat Utama Sistem Pertahanan),” kata Kharis.

Kharis menyarankan Menhan dan Panglima TNI meningkatkan koordinasi sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengeluhkan pengadaan Alutista tidak bisa dilakukan langsung melalui TNI.

Karena melalui Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah ditetapkan pengadaan harus berasal dari Kementerian Pertahanan.

Sumber : Tribunnews

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

SahabatKharis.comKomisi I DPR tidak akan memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan penyadapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, BIN telah melakukan klarifikasi mengenai kasus tersebut.

“Orang bukan BIN yang lakukan penyadapan,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).

Kharis mengatakan BIN tidak perlu membuat pernyataan kembali. Pasalnya, lembaga intelijen tersebut sudah melakukan klarifikasi.

Menurut Kharis, pihak yang harus memberi penjelasan mengenai dugaan penyadapan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Satu-satunya yang harus beri penjelasan adalah Ahok. Saya juga enggak tahu darimana Ahok dapat rekaman pembicaraan itu,” kata Politikus PKS itu.

Selain itu, Kharis juga mengaku belum mengetahui rencana hak angket terkait penyadapan SBY. Tetapi, ia menegaskan kembali pihaknya tidak memiliki rencana memanggil Kepala BIN.

“Kalau benar ada penyadapan, illegal, itu berarti pelanggaran dan yang paling tahu Ahok dan pengacaranya,” kata Kharis.

Sumber : Tribunnews