Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

Agar Tidak Salah Paham, Komisi I Minta Menhan dan Panglima TNI Konsolidasi

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mempersilakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan konsolidasi.

Hal itu terkait keluhan Panglima TNI mengenai Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 saat rapat kerja dengan Komisi I DPR.

“Bahwa ada ungkapan dari panglima, kami Komisi I mempersilahkan dilakukan konsolidasi dulu antara Menhan dan Panglima, ini kan urusan eksekutif, bukan urusan kami. kalau disampaikan ke kami, selesaikan dulu di antara mereka,” kata kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Rabu (7/2/2017).

Kharis mengatakan Komisi I DPR hanya mengetahui anggaran Alutsista berasal dari Menteri Pertahanan. Politikus PKS itu juga tidak mengetahui pembelian pesawat AW-101.

“Kalau kita kan tidak boleh urus satuan tiga, kita tahunya Menhan beli Alutsista  (Alat Utama Sistem Pertahanan),” kata Kharis.

Kharis menyarankan Menhan dan Panglima TNI meningkatkan koordinasi sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengeluhkan pengadaan Alutista tidak bisa dilakukan langsung melalui TNI.

Karena melalui Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah ditetapkan pengadaan harus berasal dari Kementerian Pertahanan.

Sumber : Tribunnews

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

SahabatKharis.comKomisi I DPR tidak akan memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan penyadapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, BIN telah melakukan klarifikasi mengenai kasus tersebut.

“Orang bukan BIN yang lakukan penyadapan,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).

Kharis mengatakan BIN tidak perlu membuat pernyataan kembali. Pasalnya, lembaga intelijen tersebut sudah melakukan klarifikasi.

Menurut Kharis, pihak yang harus memberi penjelasan mengenai dugaan penyadapan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Satu-satunya yang harus beri penjelasan adalah Ahok. Saya juga enggak tahu darimana Ahok dapat rekaman pembicaraan itu,” kata Politikus PKS itu.

Selain itu, Kharis juga mengaku belum mengetahui rencana hak angket terkait penyadapan SBY. Tetapi, ia menegaskan kembali pihaknya tidak memiliki rencana memanggil Kepala BIN.

“Kalau benar ada penyadapan, illegal, itu berarti pelanggaran dan yang paling tahu Ahok dan pengacaranya,” kata Kharis.

Sumber : Tribunnews

Kesejahteraan TNI Belum Sesuai Standar

Kesejahteraan TNI Belum Sesuai Standar

SahabatKharis.com – Profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan prajurit saat ini belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan dasar yang layak mencakup sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak dan jaminan hari tua.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) saat pertemuan Tim Panja (Panitia Kerja) Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmat) Laksamana Muda TNI Darwanto, di ruang rapat Diskes Koarmatim, Ujung Surabaya, Kamis (02/02’2017).

Terkait pengendalian mutu dan pelayanan Rumkit TNI, lanjut dia, tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, keluarga dan para PNS di lingkungan Kemhan/TNI tetapi juga kepada masyarakat umum. Karena itu, mutu dan pelayanan yang diberikan harus dijaga dan ditingkatkan. Terutama, dengan semakin meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah.

Selain itu, kata Abdul Kharis, Rumkit TNI dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, ramah dan bermutu. Makanya,  fungsi Rumkit TNI sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. “Berdasarkan hal itu, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumkit TNI mutlak dilakukan,” ungkap politisi PKS ini.

Menurutnya, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap Kesejahteraan Prajurit TNI AL yang bertugas di Koarmatim, serta pelayanan Rumkital dr. Idris P Siregar dalam beroperasi. Harapannya, agar kesehatan prajurit dapat ditingkatkan maka keaejahteraan bukan hanya dari uang lauk pauk tetapi juga jaminan kesehatan melalui rumah sakit TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kualitas dan kuantitas kesejahteraan dapat dirasakan prajurit beserta keluarga.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I atas kedatangan di Mako Koarmatim dalam rangka untuk mengetahui upaya rumah sakit TNI dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, pengendalian mutu dan standar pelayanan serta sarana/prasarana.

Pangarmatim mengatakan, Rumkital dr. Idris P Siregar sebagai salah satu fasilitas kesehatan Diskes Koarmatim, terus memberikan pelayanan terbaik untuk prajurit melalui uji pemeriksaan kesehatan yang rutin dilaksanakan, dan memanfaatkan waktu olahraga secara maksimal sehingga kesehatan prajurit tetap terpelihara.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim secara kontinyu melaksanakan bakti sosial pelayanan kesehatan dan donor darah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, PMI, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak swasta.

Kepala Sub Dinas Kesehatan Umu (Kasubdis Kesum) Diskes Koarmatim Mayor Laut (K) dr. M Solikhin menyampaikan paparan tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Tugas dan fungsi Rumkit saat ini mengacu pada standar rumah sakit tingkat IV (PPK 1).

Sumber : dpr.go.id