Pilih Dewas LPP TVRI, Komisi I Akan Himpun Masukan Masyarakat

Pilih Dewas LPP TVRI, Komisi I Akan Himpun Masukan Masyarakat

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sebelas nama yang diusulkan Presiden untuk dipilih menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2017-2021. Namun, sebelumnya Komisi I akan terlebih dahulu menghimpun masukan masyarakat terhadap para calon tersebut agar hasilnya sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almashyari mengatakan, saat ini sedang dalam proses pengumuman di surat kabar agar mendapat masukan dari masyarakat luas. “Sudah, akan segera di proses. Sekarang sedang proses pengumuman di surat kabar agar mendapat masukan dari masyarakat luas,” tutur Abdul Kharis saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (22/03/2017).

Uji kelayakan dan kepatutan Dewas LPP TVRI ini diperkirakan akan berlangsung pada minggu kedua pada bulan April, untuk sementara menunggu selesainya masukan dari masyarakat.  “fit and proper test sekitar minggu kedua bulan april. Tanggalnya masih nunggu selesainya masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Sebagai televisi yang dimiliki olen negara, LPP TVRI memiliki tantangan yang cukup besar di tengah persaingan televisi swasta. Oleh karenanya, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan penting bagi Komisi I dalam memilih enam calon dari sebelas nama yang diajukan Presiden. Partisipasi  masyarakat dalam memberi masukan ke Komisi I diharapkan akan membawa LPP TVRI menjadi lebih baik.

Adapun sebelas nama calon Dewas LPP TVRI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I adalah Adam Bachtiar, Antar MT Sianturi, Arief Hidayat Thamrin, Dudi Hendrakusuma Syahlani, Eddy Kurnia, Edi Winarto, Made Ayu Dwie Mahenny, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, Supra Wimbarti dan Yazirwan Uyun.

 

PKS Usulkan Pengoptimalan Zakat Sebagai Pengurang Beban Pajak

PKS Usulkan Pengoptimalan Zakat Sebagai Pengurang Beban Pajak

SahabatKharis.com – Berbagai terobosan terus dilakukan guna mengoptimalkan potensi zakat dari masyarakat. Di Jawa Tengah, zakat digagas sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (umat Islam).

Anggota DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, contoh konsep zakat pengurang pajak ini telah dilakukan di Malaysia. Pada 1978, Pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi pengurang pajak.

Pada 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil. Jika pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100 persen, pada 2005 Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 25 persen.

Hingga saat ini, Pemerintah Malaysia masih belum menerima usulan agar zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 100 persen. Dengan adanya zakat sebagai pengurang pajak, bisa meningkatkan kesadaran berzakat umat Islam di Malaysia.

“Sementara cara pembayaran zakat yang paling banyak dilakukan oleh muzakki di Malaysia adalah melalui pemotongan secara langsung gaji para pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan swasta,” ujarnya di sela-sela acara Rakorwil PKS Jawa Tengah..

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah pernah mengusulkan melalui Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mengoptimalkan zakat dari umat Islam.

“Saat itu, Komisi E pernah menggunakan hak inisitaif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang zakat ini,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah KH Kamal Fauzi, Senin (20/3).

Dengan adanya Perda zakat, diharapkan zakat bisa dikelola secara profesional dan sesuai dengan syariah. Termasuk ke depan, zakat bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pajak yang dibayar oleh masyarakat.

Secara rinci, PKS sendiri sebenarnya berharap zakat bisa menjadi sarana untuk mengurangi pajak. Jika bisa terealisasi tentu meringankan beban masyarakat, khususnya umat Islam.

“Karena kewajiban membayar zakat dapat mengurangi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh seorang Muslim sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang taat pajak,” ujarnya.

Contohnya, ketentuan zakat yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Jadi, jika membayar zakat itu -secara otomatis— akan mengurangi jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan.

Pada akhirnya, masyarakat akan memiliki kemauan untuk mengeluarkan zakat guna mengurangi beban pajak. Dengan begitu maka perolehan zakat dari masyarakat juga akan semakin besar.

Kamal mengungkapkan, jika zakat itu benar-benar mengurangi pajak, banyak yang membayar zakatnya di lembaga zakat yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. Hanya saja, pertanggungjawaban pengelolaan zakat oleh lembaga yang bakal menangani harus benar-benar transparan dan masyarakat bisa melakukan kontrol langsung.

“Untuk itu, jika raperda zakat nantinya bisa disahkan menjadi Perda, maka akan dibentuk dua lembaga yang akan menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) selaku lembaga pengawas dan lembaga amil zakat (LAZ) selaku pelaksana,” ujarnya.

Sumber : Republika