Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

SahabatKharis.com – MoU (memorandum of understanding) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai penetapan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina dilaporkan sudah disetujui oleh Komisi I DPR. Ketua Komisi I DPR RI, Dr Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif ke dunia.

Proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina sebenarnya berjalan alot. Pasalnya perundingan ini sudah berjalan sekira 20 tahun (1994-2014). Walau sudah disepakati pada 2014, sayangnya hingga kini kesepakatan ZEE tersebut masih belum diratifikasi.

Abdul Kharis Al Masyhari menyatakan ratifikasi ZEE Filipina-Indonesia dapat mendukung hak nelayan Indonesia. Sebab, kepastian garis batas kedaulatan dapat mencegah, mengurangi, serta menghalangi tindak kejahatan illegal fishing.

“Ini pesan positif ke dunia internasional bahwa persoalan perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional bukan dengan cara konfrontasi militer apalagi perang,” ucap Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

Selain masalah pencurian ikan, penetapan garis batas negara juga dapat membantu meningkatkan keamanan perairan RI. “Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan,” tambah politikus dari Partai PKS itu.