Komisi I DPR Pilih Lima Orang Ini Jadi Dewan Pengawas TVRI

Komisi I DPR Pilih Lima Orang Ini Jadi Dewan Pengawas TVRI

‎SahabatKharis.com – Komisi I DPR memilih lima orang sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang baru dalam proses pemilihan yang dilaksanakan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Kelima anggota Dewas TVRI itu adalah Maryuni Kabul Budiono yang memperoleh 50 suara; Supra Wimbarti (50); Made Aty Dwie Mahenny (46); Arief Hidayat Thamrin (44); dan Pamungkas Trishadiatmoko (34).

Mereka mengalahkan enam calon lainnya yakni Yazirwan Uyun (15 suara); Dudi Hendrakusuma Syahlani (10); Adam Bachtiar (1); Antar Sianturi (0); Eddy Kurnia (0); Edi Winarto (0).

“Selanjutnya nama-nama ini akan diserahkan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk disahkan di rapat paripurna DPR,” kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis.

Setelah disahkan paripurna DPR, nama-nama akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.

Sumber : Berita Satu

Read More »

BIN Perlu Lebih Waspada Agar Tak Kecolongan Aksi Teror

BIN Perlu Lebih Waspada Agar Tak Kecolongan Aksi Teror

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan terjadinya aksi teror di Tuban merupakan peringatan keras agar peran Badan Intelejen Negara (BIN), perlu meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, bilamana BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat, kegiatan serangan kemarin seharusnya dapat ditanggulangi lebih awal.

“Zaman sekarang, memantau bukan berarti mengikuti secara fisik namun dengan teknologi yang canggih. Seharusnya bilamana perlengkapan memadai hal seperti ini (serangan Tuban) dapat diantisipasi,” ujar Kharis ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

Putra daerah asal Purworejo asal Jawa Tengah ini, berharap Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dipimpin Budi Gunawan untuk lebih meningkatkan kinerja.

”Harapannya BIN tidak kecolongan lagi. Kalau saya melihat, peralatannya masih relatif kurang canggih ya kita dukung dengan peralatan yang canggih,” paparnya.

Sumber : Koran Jakarta

DPR Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewas TVRI

DPR Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewas TVRI

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI mulai hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 11 (sebelas) calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI periode 2017 – 2021.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan serta pengambilan keputusan dilaksanakan selama dua hari, yakni hari ini dan besok.

“Hari ini [kemarin,red] pukul 10.00 pelaksanaan fit and proper test dilakukan terhadap 8 orang yang terbagi 2 sesi, sedangkan 3 orang lagi dilaksanakan besok [hari ini,red] dan dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan,” jelas Abdul Kharis di sela rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Abdul Kharis berharap dengan adanya uji kepatutan dan kelayakan ini dapat memberikan gambaran untuk menentukan siapa yang layak untuk duduk sebagai Dewas LPP TVRI, terutama di era perkembangan TV swasta yang semakin maju saat ini.

“LPP TVRI menghadapi tantangan besar di tengah persaingan televisi swasta. Masukan dari masyarakat terhadap para calon anggota Dewas LPP TVRI serta hasil Fit and Proper Test menjadi pertimbangan penting bagi Komisi I,” ujar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.

Adapun nama-nama calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebagai berikut, yaitu Adam Bachtiar, Antar MT Sianturi, Arief Hidayat Thamrin, Dudi Hendrakusuma Syahlani, Eddy Kurnia, Edi Winarto, Made Ayu Dwie Mahenny, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, Supra Wimbarti, dan Yazirwan Uyun

Sumber : Fraksi PKS DPR RI

Rayakan HUT ke-54 Merpati Putih, Abdul Kharis Ikuti Gowes Jogja-Solo-Ngawi

Rayakan HUT ke-54 Merpati Putih, Abdul Kharis Ikuti Gowes Jogja-Solo-Ngawi

SahabatKharis.com – Persatuan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih (PPS Betako MP) Ngawi memperingati Hari Ulang Tahun ke-54, Sabtu (8/4/2017), dengan menyelenggarakan reli sepeda dari Jogja-Solo-Ngawi.

“Ini reli sepeda sehat dengan rute Jogja-Solo-Ngawi, kami tempuh selama dua hari,” kata Yuwono Darpito Hudoyo, penggagas reli sepeda dalam rangka HUT PPS MP Ngawi kepada Solopos.com, Minggu.

Menurut Yuwono, anggota MP senior di Ngawi ini, kegiatan gowes dimulai dari Jogja sebagai tempat kelahiran PPS Betako Merpati Putih, Jumat (7/4/2017) siang, diikuti anggota MP senior dari Medan, Jakarta, dan Bogor.

“Salah satu di antaranya adalah Mas Abdul Kharis yang juga Ketua Komisi I DPR. Kami berangkat siang, kemudian menginap di Solo. Dari Solo bergabung sekitar 62 anggota MP Solo dan berangkat Sabtu pagi menuju Ngawi,” paparnya.

Jarak Solo-Ngawi yang sekitar 50 km itu, menurut Yuwono, ditempuh dalam waktu sekitar empat jam.

“Sesampainya di Ngawi, kami disambut Muspida Ngawi antara lain Bapak Wakil Bupati Ngawi, serta para pengurus Pengda MP Jawa Timur serta pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia,” jelasnya.

Acara ultah MP dihadiri Ketua Dewan Guru MP Nardjo dan dimeriahkan demonstrasi silat Merpati Putih Ngawi dan Madiun. Pada kesempatan itu sekaligus peresmian Gedung Padepokan PPS Merpati Putih Ngawi yang dibangun secara swadaya para anggota.

Sumber : Solopos

DPR Dukung KBRI Qatar Miliki Gedung Kantor Baru

DPR Dukung KBRI Qatar Miliki Gedung Kantor Baru

SahabatKharis.com – DPR RI mendukung KBRI di Qatar untuk memiliki gedung kantor baru pada tahun 2017 yang diungkapkan dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi I DPR RI dipimpin Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dengan Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi di Doha.

Pelaksana Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan, kepada Antara London, Rabu menyebutkan selama kunjungan di Qatar, Delegasi Komisi I DPR melakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait setempat antara lain Parlemen Qatar, (Majelis Shura), Kantor Televisi Aljazeera dan kunjungan lainnya terkait dengan ruang lingkup Komisi I DPR.

Dalam acara dengan pendapat, Dr. Abdul Kharis menyampaikan tujuan kunjungan Komisi I DPR guna memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan DPR terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN termasuk tugas Dubes atau Perwakilan RI.

Delegasi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS), Marinus Gea (PDIP), Fayakhun Andiadi (Golkar), Dave Akbarsyah Laksono (Golkar), Biem Triani Benjamin (Garindra), Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra), Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat), Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP), Andika P. Puragabaya (Gerindra)

Dubes Basri mengatakan KBRI telah menyampaikan proposal untuk pembelian gedung kantor baru kepada pemerintah pusat. Biaya sewa gedung perkantoran saat ini relatif mahal, bahkan pada 2016 sewanya naik hingga 30 persen sehingga lebih menguntungkan membeli kantor baru untuk jangka panjang. Selain itu kantor yang ada saat ini dianggap kurang representatif, termasuk dalam segi keamanan dan estetika.

KBRI memperoleh beberapa alternatif penawaran untuk calon gedung kantor yang baru salah satunya terletak di kawasan Azziyah seluas tanah 2.011 m2 dengan harga penawaran USD 4.533.000 (sekitar Rp61.195.500.000). Anggota DPR berjanji untuk mengupayakan agar KBRI segera untuk memiliki gedung baru pada 2017.

Delagasi Komisi I DPR mendukung KBRI untuk segera memiliki gedung baru “Kawan kawan akan memperjuangkan beli gedung,” ujar Syaifullah Tamhila Djaperi. Elnino M. Husein Mohi juga menyatakan dukungannya agar KBRI penya gedung baru setelah melihat kantor KBRI yang disewa sejak 1999. “Alhamdulilah, DPR mendukung kita untuk beli kantor baru,” ungkap mantan anggota DPR ini dengan sumringah.

Proposal pembelian gedung disampaikan dan jika disetujui maka pembelian dapat dilakukan pada tahun 2017 dengan mekanisme beli cicil yaitu dengan mengubah biaya sewa menjadi biaya cicilan.

Dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi pemerintah, ujar mantan Irjen TNI ini. Diutarakan pula bahwa pembelian gedung tersebut akan menjadi hadiah terindah bagi peringatan 40 tahun hubungan bilateral RI-Qatar. Dr. Sjarifuddin Hasan juga menegaskan perlu meningkatkan citra Indonesia dengan memiliki gedung baru tersebut selain akan meningkatkan citra Indonesia di Qatar.

Sumber : Antara

DPR Apresiasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Qatar

DPR Apresiasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Qatar

SahabatKharis.com – Indonesia menganggap Qatar sebagai mitra strategis dalam hubungan bilateral kedua negara dan DPR menyampaikan pujiannya atas peran dan kontribusi Majlis Shura (Parlemen Qatar) dalam meningkatkan kerjasama RI-Qatar serta mengundangnya berkunjung ke Indonesia guna memperingati 40 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Hal ini terungkap ketika Delegasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Dalam Negari dan Luar negeri serta Pengawas Parlemen Qatar (Majlis as-Shura) yang dipimpin H.E. Muhamad Abdullah Al-Sulaiti, pada 1 Maret 2017.

Delegasi yang didampingi Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS); Marinus Gea  (PDIP); Fayakhun Andiadi (Golkar); Dave Akbarsyah Laksono (Golkar); Biem Triani Benjamin (Garindra); Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra); Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat); Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP); Andika P. Puragabaya (Gerindra).

Kharis menjelaskan tujuan kunjungan Komisi I antara lain bertujuan untuk memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan DPR.

Al-Sulaiti mengutarakan kesamaan pandangan dengan Indonesia sebagai mitra strategis yang ditandai kuatnya hubungan kedua negara.

Diutarakannya, keberadaan Majlis as-Shura sebagai lembaga legislatif dengan komposisi 45 orang, 30 anggota dipilih rakyat dan 15 anggota sisanya ditunjuk Emir. Majlis as-Shura berwenang terkait anggaran, mengawasi menteri dan membuat undang-undang, katanya. Disampaikan pula bahwa as-Shura memiliki komisi-komisi yaitu ekonomi, luar negeri, dalam negeri, infrstruktur dan undang-undang.

Kharis menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama ekonomi, investasi dan tenaga kerja kedua negara. Diutarakan pula harapannya agar Majlis Shura untuk terus berperan dalam peningkatkan hubungan kerjasama RI-Qatar dengan memfokuskan pada sektor ekonomi, investasi termasuk ekspansi tenaga kerja trampil Indonesia yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 40 ribu WNI di Qatar.

Dubes Basri mengungkapkan kunjungan DPR merupakan momen yang tepat bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara khususnya menjelang kunjungan Emir Qatar ke Indonesia yang rencananya pada 2017.

Ini ditandai pesatnya hubungan investasi. Pada akhir Desember 2016, BUMN Qatar, Nebras Power meningkatkan investasinya dengan mengakusisi 35,5% saham PT Paiton Energy senilai  USD  1,35 Milyar. Nebras Power  akan membangun pembangkit listrik di Belawan, Sumatra Utara  senilai senilai USD 750 juta.

KBRI Doha tengah menjajaki rencana investasi Sheikh Fahad bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, guna membangun mall di Aceh dan menfasilitasi investor Qatar pada sektor perhotelan dan pertanian guna mengejar visi ketahanan pangan Qatar 2030.

Pemerintah RI tengah membahas berbagai proyek investasi senilai USD 1 Milyar bersama Qatar Investment Authority. investasi Qatar pada Qatar National Bank (QNB) dan Ooredoo Indosat terus mengalami peningkatan. Selain itu, Qatar juga memberi kuota tambahan 24 ribu bagi tenaga kerja trampil Indonesia termasuk di antaranya untuk persiapan Piala Dunia FIFA 2022.

“Kunjungan DPR ini merupakan diplomasi yang efektif guna mendukung upaya pemerintah,” ujarnya,” ujar Dubes Basri.

Abdul Kharis juga menyampaikan apresiasinya kepada Qatar yang banyak membantu korban bencana di Indonesia  Menurut  Al Sulaiti, bantuan tersebut merupakan upaya guna meningkatkan sistem pendidikan dan pengentasan buta huruf. Bantuan tersebut merupakan kontribusi warga Qatar guna menurunkan kemiskinan.

Menurut Pelaksana Fungsi KBRI Doha, Boy Dharmawan, beberapa lembaga turut membantu Indonesia antara lain EID Charity, Qatar Charity (QC), RAF Charity, Sheikh Hamad bin Khalid Al Thani Foundation dan Awqaf Qatar sebagai bagian dari  diplomasi sosial budaya kedua negara.

Qatar Charity (QC) mengucurkan 741 proyek pada tahun 2016. Sejak beroperasi di Indonesia pada 2004, QC telah melaksanakan 5.802 proyek bantuan di berbagai propinsi.

Sumber : Kemlu

Alutsista TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Masih Perlu Bantuan Pemerintah Pusat

Alutsista TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Masih Perlu Bantuan Pemerintah Pusat

SahabatKharis.com – Kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI AU yang ada di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, masih perlu banyak perhatian dari pemerintah pusat. Untuk mencapai kata maksimal maka secara nasional diperlukan anggaran yang tidak sedikit mencapai Rp 108 Triliyun di Tahun 2017.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan usai pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Henri Alfiandi, Pekanbaru, Kamis (30/3’2017) lalu.

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, untuk kondisi Alutsista yang ada di Lanud Roesmin Nurjadin dalam kondisi bagus.

“Ya kondisinya lumayan baik, tapi belum maksimal, tidak buruk. Untuk mencapai maksimal perlu perjuangan anggaran yang lebih besar lagi,” kata Kharis.

Apalagi sekarang ini untuk pertahanan udara, Indonesia sedang menuju ke taraf Minimum Essential Force (MEF).

“Sebagai MEF memang belum terpenuhi. Untuk mencapai ke angka maksimal ini akan dilihat dari segi penganggarannya. Tahun 2017 baseline untuk mememuhi MEF itu sekitar Rp 209 Triliyun, akan tetapi baru terpenuhi Rp 108 Triliyun, dan ini harus diperjuangkan,” jelasnya dengan berharap, mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan agar bisa direalisasikan.

Mengenai runway yang belum bisa maksimal juga menjadi pembahasan. Ini akan dibahas dengan tegas lagi supaya bisa diperpanjang sekaligus juga untuk taxi way parallel agar tidak mengantre.

“Komisi I sudah mendapatkan semua informasi itu. Ini bentuk pengawasan dari DPR RI atau kerja dari mitra Komisi I, dalam hal ini Kemenhan yang tentunya akan jadi bahan ketika kami gelar rapat-rapat di DPR, baik masalah anggaran, pengawasan maupun bidang legislasi di Komisi I,” ujar Kharis.

Yang jelas, lanjutnya, Komisi I sudah mendapatkan informasi yang sangat akurat dari Danlanud Roesmin Nurjadin berkaitan dengan kondisi Alutsista. “Kita berharap bisa ditingkatkan lagi sehingga nanti pertahanan TNI ini bisa disegani negara lain dan berwibawa,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Henri Alfiandi berharap apa yang sudah dibahas bersama Komisi I DPR RI tadi bisa diperjuangkan dan tentunya untuk membuat pertahanan udara semakin kuat. “Mudah-mudahan direalisasikan,” harapnya.

Sumber : DPR RI

Tim Kunspek Komisi I Saksikan Pesawat Tempur F-16 Yang Tergelincir

Tim Kunspek Komisi I Saksikan Pesawat Tempur F-16 Yang Tergelincir

SahabatKharis.com – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI tinjau keberadaan Skadron Udara 16 dan melihat langsung pesawat tempur F-16 A/B TS-1603 yang rusak (muncong pesawat patah, sayap pesawat patah dan kaca penutup keamanan pecah) akibat tergelincir beberapa waktu lalu dilandasan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II), di Lanud Roesmin Nurjadin (RsN), Pekanbaru, baru-baru ini.

“Kunspek Komisi I ini dilaksanakan dalam rangka ingin mengetahui secara langsung dan pasti pesawat F-16 A/B TS-1603 yang tergelincir di landasan SSK II dan kesiapan Alutsista Lanud Roesmin Nurjadin dalam rangka menunjang pelaksanaam tugas TNI AU dan kendala apa yang dihadapi oleh Lanud RsN,” kata Abdul kharis Almasyhari selaku Ketua Tim Kunspek disela-sela peninjauannya.

Intinya Komisi I ingin melihat lebih dekat lagi kesiapan mereka seperti apa sih, bagaimana menangani pesawat yang tergelincir ini apakah pesawat ini masih dapat digunakan lagi dan bagaimana perawatannya.

“Ini bentuk pengawasan dari Komisi I, dan hasil temuan dari kunspek ini menjadi bahan untuk kita bahas di DPR dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra Komisi I dalam hal ini Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Sementara Danlanud RsN Marsma TNI Henri Alfiandi berharap melalui Kunspek ini nantinya Komisi I DPR RI dapat mengetahui tentang kesiapan Lanud RsN dalam menunjang tugas TNI AU serta permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memperoleh informasi akurat yang dapat dijadikan sebagai masukkan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.

“Karena Lanud RsN merupakan satu-satunya Lanud operasional di Pulau Sumatera yang memiliki kekuatan dua skadron tempur yakni Skadron Udara 12 dengan pesawat Hawk 100/200 dan Skadron 16 dengan pesawat F-6, yang dituntut untuk selalu siap dalam tugas pengamanan udara,” pungkasnya.

Rombongan tim kunspek Komisi I dipimpin langsung Ketua Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) didampingi anggota Komisi I lintas fraksi, yakni Martin Hutabarat dari F-Gerindra, Sjarifuddin Hasan dan Djoko Udjianto dari F-PD, Syafruddin dari F-PAN, Jazuli Juwaini dari F-PKS, dan Bachtiar Aly dari F-NasDem.

Sumber : DPR RI

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

SahabatKharis.com – Dalam kurun waktu setahun terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan dari luar negeri.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi, di ruang rapat Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (30/3’2017).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada permasalahan besar yang harus direfleksikan oleh institusi TNI dalam melakukan modernisasi alutsista. Masalah tersebut, kata Kharis (panggilan akrabnya) adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan alutsista dari luar negeri.

“Ketergantungan ini sangatlah membahayakan,” ungkapnya.

Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnasi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia. Embargo tersebut berdampak sangat luas dalam kinerja TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI, karena sebagian besar alutsista yang dipergunakan merupakan produk dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Ketergantungan terhadap pasar luar negeri ini, sambung Kharis, ibarat sebuah lingkaran setan bagi alutsista Indonesia. Bisa dibayangkan rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 30 tahun sehingga mau tidak mau harus bergantung pada komponen luar negeri.

Oleh karena, lanjut Kharis, pada Tahun Anggaran 2017 Kemenhan/TNI perlu memastikan kelayakan alutsista yang akan dibeli dan jaminan akan kelengkapan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang utuh.

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Menurutnya, UU No 16 Tahun 2012 memang memberikan peluang untuk pengadaan alutsista dari luar negeri apabila industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, kata Kharis, UU tersebut juga mengamanatkan agar dalam melaksanakan peremajaan, hendaknya melibatkan industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sehingga peremajaan tersebut dijamin kelayakan operasinya oleh PT. DI.

Ia menambahkan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga memiliki peran untuk memberikan semacam jaminan atas kelayakan sebuah alutsista.

“Peran KKIP dalam mengawasi kelayakan kontrak setiap alutsista TNI menjadi tanggungjawab yang melekat apakah alutsista yang akan dibeli telah sesuai secara spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional TNI,” jelasnya dengan menambahkan, Komisi I perlu melakukan evaluasi/pendalaman terkait tergelincirnya pesawat F-16.

Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi merespon, bahwa pesawat tempur F-16 tipe B tergelincir dari landasan pacu sekitar 150-200 meter. Pesawat yang tergelincir merupakan pesawat yang baru dibeli pada tahun 1991 hingga 1992. Dijelaskan, sebelumnya pesawat F-16 ini beroperasi di Lanud Iswahyudi, dan operasi di Lanud Roesmin Nurjadin pada April 2016.

Saat itu, kata Henri, pesawat melakukan pendaratan dengan sempurna. Setelah dilakukan pemberhentian sesuai prosedur, upaya ini tidak berhasil yang mengakibatkan pesawat terbalik dan bagian ekor pesawat patah.”Pesawat ini dalam latihan rutin. Latihan yang dimaksud adalah latihan konversi, yakni adanya siswa penerbang dari pesawat jenis Hawk untuk pindah ke pesawat F-16,” pungkasnya.

Sumber : DPR RI