Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan setelah peristiwa bom di Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam.

“Secara khusus Komisi I berharap kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan sekaligus kapasitas cegah tangkal dini aparat keamanan terutama di pusat keramaian warga,” katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menilai aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena hal itu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia menegaskan apapun motif pelaku melakukan aksi tersebut merupakan aksi penistaan terhadap kemanusiaan.

“Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur dan terluka serta seluruh korban, kami bersama korban dan keluarga” ujarnya.

Politikus PKS itu menambahkan masyarakat Indonesia tidak boleh ada sedikitpun ketakutan lagi dan termakan teror pelaku, sehingga harus bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh bersama.

“Oleh karena itu diharapkan hadirnya sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebab serta mengasup rekomendasi kebijakan secara utuh,” katanya.

Teror Bom Kampung Melayu Aksi Biadab

Teror Bom Kampung Melayu Aksi Biadab

SahabatKharis.com – Legislator Senayan mengutuk keras aksi teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur, tadi malam (Rabu, 24/5) yang menewaskan lima korban tewas dan 10 luka-luka.

“Biadab! Saya mengutuk keras aksi pemboman tersebut,” tegas Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melalui siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).

Menurut dia, apapun motifnya, aksi itu jelas penistaan terhadap kemanusiaan. Apalagi dilakukan jelang umat Islam hendak memasuki bulan suci Ramadhan.

Ia pribadi pun menyatakan turut berbelasungkawa atas tragedi itu dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah.

“Setiap teror bom selalu menyisakan duka yang jelas tak terelakkan bagi korban dan keluarganya. Belasungkawa pun sudah selayaknya turut kita sampaikan beserta dukungan untuk keluarga para korban. Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur serta seluruh korban, kami bersama korban dan keluarga,” ucapnya.

Namun begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia jangan sedikit pun takut terhadap aksi terror. Untuk itu ia mengajak semu pihak tetap bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh. Terlebih baru-baru ini juga terjadi teror di beberapa belahan dunia.

“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra-Komisi I, baik BIN, TNI, dan Kemlu dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan kejadian di Manchester, Inggris dan Marawi, Filipina terbaru,” jelas Kharis.

Ia mendorong aparat intelijen harus meniongkatkan kapastias deteksi dan peringatan dininya sekaligus kapasitas cegah tangkal dini terhadap segala aksi teror, terutama di pusat keramaian warga.

“Ini tidak bisa diterima. Aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan” desaknya.

Sumber : Rmol

Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait upaya penekanan berita hoax.

“Dalam rapat dengan kemenkominfo kita sepakat bahwa hoax itu adalah sesuatu yang harus kita eliminir semaksimal mungkin,” tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/5).

Salah satu cara yang menurutnya mungkin dilakukan yakni melalui penguatan media. “Untuk itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi hoax, tapi juga menguatkan media. Jadi hoax dan penyebaranhoax kita persempit, media kita perkuat,” katanya.

Penguatan media itu ditujukan agar masyarakat memilih sumber informasi yang kredibel dan tidak tertipu dengan informasi bohong.

“Untuk itu kita berharap media juga semakin profesional. Semakin menjunjung tinggi bagaimana kaidah jurnalistik,” jelasnya.

Selain itu, Abdul juga meminta kepada pemerintah agar segera membentuk Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional itu, kata dia, fungsinya adalah menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi orang.

“Melindungi bagaimana orang menjadi tidak dibully, kemudian tertekan. Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi juga tidak boleh melukai orang atau mengganggu orang,” ujar Kharis.

Sementara itu, lanjut dia, prinsip yang digunakan terkait upaya membentuk badan siber adalah agar orang-orang bisa menghormati orang lain di dunia siber.

“Bukan berarti bebas semau sendiri tapi melanggar hak orang lain. Koridornya itu saya kira, bebas tapi bertanggung jawab,” jelasnya

Sumber : Arah

Komisi I Terus Dorong Pembentukan Badan Cyber Nasional

Komisi I Terus Dorong Pembentukan Badan Cyber Nasional

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI sangat mendorong dibentuknya Badan Cyber Nasional yang sebelumnya digagas Kemenko Polhukam.

“Kita dorong agar segera dibentuk Badan Cyber Nasional. Selama ini sektoral masing-masing kementerian dan lembaga juga ada, jadi kita ingin terpadu, terintegrasi agar tidak sektoral-sektoral,” jelas Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR, Jakarta (Rabu, 24/5).

Dia menjelaskan, pembentukan Badan Cyber Nasional bukan untuk menekan kebebasan berekspresi masyarakat di jejaring sosial, melainkan lebih kepada upaya melindungi pengguna internet di Indonesia.

“Arahnya bukan menekan kebebasan di sosmed tapi bagaimana melindungi orang agar tidak di-bully. Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi tidak boleh mengganggu orang, saya kira harus pada keseimbangan. Bukan bebas tapi melanggar hak orang lain, bebas tapi bertanggung jawab,” beber Kharis.

Namun demikian, Kharis mengaku belum dapat memastikan apakah Badan Cyber Nasional akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kita lihat perkembangan nanti. Kami juga berharap ini segera dibentuk,” imbuhnya.

Sumber : Rmol

DPR Berharap RUU Penyiaran Selesai pada Masa Sidang Berikutnya

DPR Berharap RUU Penyiaran Selesai pada Masa Sidang Berikutnya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap Rancangan Undang-Undang Penyiaran bisa disahkan menjadi Undang-Undang pada masa sidang berikutnya. Untuk masa sidang saat ini, kata dia, harapannya bisa disahkan di paripurna dan dilakukan pembahasan tingkat I.

“Kami harapkan di masa sidang berikutnya bisa rampung,” kata Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.
  
Abdul Kharis menuturkan saat ini RUU Penyiaran berada di Badan Legislasi. Seharusnya pembahasan di Baleg DPR hanya memakan waktu selama 20 hari. Namun padatnya jadwal Baleg, batas waktu itu pun terlewati. Dalam dua minggu kedepan, dia berharap pembahasan di Baleg rampung.

Menurut Abdul Kharis setelah paripurna, Komisi I akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dikirimkan melalui surat ke pemerintah. Pemerintah memiliki waktu maksimal selama 60 hari untuk menyerahkan DIM versi pemerintah kepada DPR.

Semakin banyak kesamaan DIM antara DPR dan pemerintah, pembahasannya yang dilakukan tidak akan memakan waktu lama. Abdul Kharis memperkirakan akan ada 400 DIM di dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran itu

Isu-isu yang akan dibahas dalam rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran di antaranya adalah isu kepemilikan media, penguatan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia, penguatan TVRI dan RRI. Selain itu juga ada migrasi penyiaran analog ke digital.

Abdul Kharis mengungkapkan RUU Penyiaran ini tak hanya berbicara soal penyiaran televisi, tapi juga penyiaran radio dan bentuk turunannya. Lebih lanjut, dia melihat dunia penyiaran di Indonesia maju karena industri penyiaran terlepas dari ekses negatif yang ditimbulkan.

Sumber : Tempo

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

SahabatKharis.com – Komisi I DPR dipimpin Ketuanya Abdul Kharis Almasyhari di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/5) menerima kunjungan Delegasi Parlemen China membahas ciber security (pengamanan siber). Masalah ini juga sedang menjadi isu proritas di Komisi I DPR.

Menurut Abdul Kharis, DPR melihat dua hal terkait keamanan siber ini. Pertama bagaimana membuat UU untuk bisa ditindaklanjuti sebab eksekutif tidak mungkin berjalan atau melakukan eksekusi apapun kecuali ada UUnya.

Ada beberapa UU yang sudah eksis, seperti UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Keterbukaan Publik. Juga sedang disiapakan UU Perlindungan Data Pribadi dan juga UU untuk merespon begitu cepatnya kejahatan cyber. Sedangkan terkait kelembagaannya seperti Badan Siber Nasional, baru persiapan pembentukannya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Haris dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota

Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Kharis dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota Komisi I Asril Tanjung, Supiadin Aris Saputra, Sukamta dan Nurdin Tampubolon.

DPR

800 Warga Simo Boyolali Subuh Berjamaah Bersama Ketua Komisi I DPR

800 Warga Simo Boyolali Subuh Berjamaah Bersama Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Hari Minggu (21/5), waktu masih menunjukan pukul 04.20 pagi, lsekitar 800 orang memadati Masjid Riyadul Jannah, Ngreni, Simo, Boyolali untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah.

Salah satunya adalah Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, yang juga menjadi pemberi tausyah tentang “Ukhuwwah Islamiyah dalam menggapai Kemenangan Islam” dalam acara tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku takjub dan bangga dengan adanya kegiatan gerakan subuh berjamaah di masjid tersebut. Selain animo masyarakat yang besar, sholat subuh berjamaah tersebut juga dilaksanakan seminggu dua kali.

“Semoga gerakan seperti ini bisa menyebar dan diikuti oleh masyarakat di berbagai masjid. Sehingga syiar Islam semakin berkibar,” ujarnya.

Kegiatan subuh berjamaah tersebut diakhiri dengan sarapan bersama.

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan tidak bisa berkomentar atau menegur Badan Intelijen Negara (BIN) terkait surat edaran yang berisi larangan memelihara jenggot, berambut panjang dan bercelana cingkrang bagi pegawai BIN. Menurutnya, hal tersebut ada di wilayah internal BIN.

“Lah kalau itu untuk internal ya kita susah komentar atau menegur,” kata Kharis, Kamis (18/5).

Dia mengatakan, jika misalnya yang edaran tersebut berisikan larangan pegawai BIN dilarang memakai jilbab, dia memastikan, komisi I akan melakukan peneguran pada BIN. “Lain halnya misalnya pegawai BIN gak boleh pakai jilbab nah ini harus ditegur gak cuma dikomentari,” tegasnya.

Sebelumnya, di media sosial beredar foto surat edaran Badan Intelijen Negara (BIN) yang berisi tentang larangan pegawai BIN memelihara jenggot dan rambut panjang, serta memakai celana cingkrang.

Sumber : Republika

Pemerintah Diminta Usut Dalang Separatis Minahasa Merdeka

Pemerintah Diminta Usut Dalang Separatis Minahasa Merdeka

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, setiap gerakan maupun benih benih separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan wilayah NKRI perku disikapi  pemerintah secara jelas dan tegas.

“Hal ini agar isu itu tidak menular ke wilayah lain, dan menjadi gerakan yang massif,” katanya dalam rilis kepada Parlementaria, Rabu (17/5/2017), saat menanggapi isu Minahasa Merdeka yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini.

Politisi F-PKS itu pun mendoorong aparat keamanan, dalam hal ini TNI, Polri, dan BIN cepat mengungkap secara jelas siapa pihak dibelakang munculnya isu yang menuntut referendum untuk lepasnya wilayah Minahasa, Sulawesi Utara dari NKRI itu.

“Saya menduga isu ini memang sengaja dihembuskan oleh pihak separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan vonis pengadilan terhadap kasus Ahok,” analisa Politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya Negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya. Deklarasi itu terjadi di tengah-tengah aksi bebaskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Gerakan Minahasa Merdeka itu diduga muncul usai vonis hukuman kepada Ahok terkait kasus penodaan agama. Kelompok yang menyuarakan ini menyampaikan kekecewaannya kepada proses hukum di Indonesia yang memvonis Ahok dua tahun penjara.

DPR

TNI Harus Evaluasi Standart Safety

TNI Harus Evaluasi Standart Safety

SahabatKharis.com – TNI harus mengevaluasi terkait standard safety dan perawatan alutsista yang selama ini kerap terabaikan. Kejadian yang menimpa anggota pasukan PPRC di Natuna Rabu (17/6) siang tadi, merupakan dampak dari minimnya evaluasi alutsista oleh TNI.

Sumber : Republika