20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

SahabatKharis.com – Setelah menempuh proses perundingan selama hampir 20 tahun yakni dari Tahun 1994-2014, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2014 telah disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Kamis, (27/4).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa proses perundingan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia (RI) dengan Filipina saat ini telah menemukan kesepakatan bersama, sehingga bilamana terjadi persoalan di perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional, bukan dengan cara konfrontasi, militer, apalagi perang.

Tentunya menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif kepada dunia, karena menemukan kesepakatan tanpa melalui tekanan kepentingan salah satu negara melainkan dengan cara duduk bersama demi majunya antar negara.

“Ini merupakan pesan positif ke dunia internasional bahwa proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina telah berlansung lama sejak periode 1994- 2014 sekitar 20 tahun.

Maka, persetujuan ini yang nantinya akan diratifikasi oleh Komisi I kemudian DPR RI merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan itikad baik kedua negara untuk menarik garis batas dari garis pangkal kepulauan,” pungkas Kharis di ruang Pimpinan Komisi I, Gedung Nusantara II, Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin.

Efek Positif

Putra daerah asal Purworejo, Jawa Tengah ini memaparkan dengan adanya kesepakatan ini, tentunya memiliki efek positif bagi kedua negara khususnya dalam bidang perekonomian sektor perikanan karena memberi kepastian dalam pengelolaan sumber daya Kelautan yang ada.

“Akhirnya kami punya garis batas ZEE yang jelas. Ini memberi kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat RI, mendukung hak nelayan Indonesia, mencegah, mengurangi dan menghalangi tindak kejahatan pemancingan ilegal, dan menjamin pembangunan perekonomian di wilayah laut Sulawesi,” papar politisi yang hobi bersepeda ini.

Dirinya menilai dengan political will dan trust kedua negara maka pihaknya melihat instrumen pemerintahan di level teknis juga akan semakin baik menjalankan tupoksinya.

“Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan. Kekayaan alam di perairan juga lebih terlindungi,” tuturnya.

Pengakuan Hukum

Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia dengan Filipina. Selain itu politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memaparkan dengan adanya kesepakatan tersebut kiranya dapat menjadi perlindungan hukum lingkungan, konservasi SDA hayati dan non hayati.

Sumber :Koran Jakarta