Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

Cegah Hoax, Komisi I DPR Minta Media Tingkatkan Kredibilitas

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait upaya penekanan berita hoax.

“Dalam rapat dengan kemenkominfo kita sepakat bahwa hoax itu adalah sesuatu yang harus kita eliminir semaksimal mungkin,” tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/5).

Salah satu cara yang menurutnya mungkin dilakukan yakni melalui penguatan media. “Untuk itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi hoax, tapi juga menguatkan media. Jadi hoax dan penyebaranhoax kita persempit, media kita perkuat,” katanya.

Penguatan media itu ditujukan agar masyarakat memilih sumber informasi yang kredibel dan tidak tertipu dengan informasi bohong.

“Untuk itu kita berharap media juga semakin profesional. Semakin menjunjung tinggi bagaimana kaidah jurnalistik,” jelasnya.

Selain itu, Abdul juga meminta kepada pemerintah agar segera membentuk Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional itu, kata dia, fungsinya adalah menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi orang.

“Melindungi bagaimana orang menjadi tidak dibully, kemudian tertekan. Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi juga tidak boleh melukai orang atau mengganggu orang,” ujar Kharis.

Sementara itu, lanjut dia, prinsip yang digunakan terkait upaya membentuk badan siber adalah agar orang-orang bisa menghormati orang lain di dunia siber.

“Bukan berarti bebas semau sendiri tapi melanggar hak orang lain. Koridornya itu saya kira, bebas tapi bertanggung jawab,” jelasnya

Sumber : Arah

Komisi I Terus Dorong Pembentukan Badan Cyber Nasional

Komisi I Terus Dorong Pembentukan Badan Cyber Nasional

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI sangat mendorong dibentuknya Badan Cyber Nasional yang sebelumnya digagas Kemenko Polhukam.

“Kita dorong agar segera dibentuk Badan Cyber Nasional. Selama ini sektoral masing-masing kementerian dan lembaga juga ada, jadi kita ingin terpadu, terintegrasi agar tidak sektoral-sektoral,” jelas Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR, Jakarta (Rabu, 24/5).

Dia menjelaskan, pembentukan Badan Cyber Nasional bukan untuk menekan kebebasan berekspresi masyarakat di jejaring sosial, melainkan lebih kepada upaya melindungi pengguna internet di Indonesia.

“Arahnya bukan menekan kebebasan di sosmed tapi bagaimana melindungi orang agar tidak di-bully. Kita boleh mengungkapkan pendapat tapi tidak boleh mengganggu orang, saya kira harus pada keseimbangan. Bukan bebas tapi melanggar hak orang lain, bebas tapi bertanggung jawab,” beber Kharis.

Namun demikian, Kharis mengaku belum dapat memastikan apakah Badan Cyber Nasional akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kita lihat perkembangan nanti. Kami juga berharap ini segera dibentuk,” imbuhnya.

Sumber : Rmol

DPR Berharap RUU Penyiaran Selesai pada Masa Sidang Berikutnya

DPR Berharap RUU Penyiaran Selesai pada Masa Sidang Berikutnya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap Rancangan Undang-Undang Penyiaran bisa disahkan menjadi Undang-Undang pada masa sidang berikutnya. Untuk masa sidang saat ini, kata dia, harapannya bisa disahkan di paripurna dan dilakukan pembahasan tingkat I.

“Kami harapkan di masa sidang berikutnya bisa rampung,” kata Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.
  
Abdul Kharis menuturkan saat ini RUU Penyiaran berada di Badan Legislasi. Seharusnya pembahasan di Baleg DPR hanya memakan waktu selama 20 hari. Namun padatnya jadwal Baleg, batas waktu itu pun terlewati. Dalam dua minggu kedepan, dia berharap pembahasan di Baleg rampung.

Menurut Abdul Kharis setelah paripurna, Komisi I akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dikirimkan melalui surat ke pemerintah. Pemerintah memiliki waktu maksimal selama 60 hari untuk menyerahkan DIM versi pemerintah kepada DPR.

Semakin banyak kesamaan DIM antara DPR dan pemerintah, pembahasannya yang dilakukan tidak akan memakan waktu lama. Abdul Kharis memperkirakan akan ada 400 DIM di dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran itu

Isu-isu yang akan dibahas dalam rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran di antaranya adalah isu kepemilikan media, penguatan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia, penguatan TVRI dan RRI. Selain itu juga ada migrasi penyiaran analog ke digital.

Abdul Kharis mengungkapkan RUU Penyiaran ini tak hanya berbicara soal penyiaran televisi, tapi juga penyiaran radio dan bentuk turunannya. Lebih lanjut, dia melihat dunia penyiaran di Indonesia maju karena industri penyiaran terlepas dari ekses negatif yang ditimbulkan.

Sumber : Tempo