Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan draf mengenai BCN sudah masuk dalam tahap finalisasi. Namun, dia tidak menyebutkan waktu pastinya kapan draf tersebut akan ditandatangani presiden.

“Tentunya dalam timing yang tepat akan segera disampaikan,” katanya di Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Mei 2017.

Pramono mengatakan, pemerintah pada dasarnya sepakat mengenai BCN. Pasalnya, persoalan serangan cyber saat ini dinilai mengkhawatirkan. Termasuk dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hoax. Cepat atau lambat, menurut Pramono, hal itu akan mengganggu demokrasi negara.

“Dengan demikian, kalau ada badan yang menangani persoalan cyber akan lebih baik,” ujarnya.

Badan Cyber Nasional mendesak

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong dibentuknya Badan Cyber Nasional. Peran dan fungsi Badan Cyber Nasional, menurut dia, untuk menghadapi cyber war dan perang digital di dunia maya. Badan Cyber Nasional ini juga berperan dalam perlindungan terhadap kemanan data Negara dan warga.

Abdul mengatakan, dalam berbagai kesempatan, BCN telah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan berbagai lembaga terkait lainnya. Pembahasan mengarah pada pentingnya pembentukan segera Badan Cyber Nasional.

“Sudah saatnya, Pemerintah mempercepat berbagai persiapan untuk menuju pembentuk badan tersebut,” ujarnya.

Menurut Abdul, BCN tidak saja fokus pada defence tapi juga public utilities. Untuk itu, berbagai pihak harus dilibatkan baik pemerintah, kalangan bisnis, akademisi hingga praktisi. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk melindungi data pribadinya.

“Sejauh ini penanganan dan pengawasan terhadap permasalahan cyber nasional masih bersifat sektoral di lingkup Kementerian/Kelembagaan dan belum bersifat koordinatif. Belum ada badan yang mampu mengkoordinasikan secara integral,” kata Abdul.

Dalam pandangan Abdul, Indonesia merupakan negara dengan wilayah sangat luas berikut jumlah pengguna internet sepertiga lebih dari jumlah penduduk. Dia mengatakan, sangat disayangkan negara seluas Indonesia belum memiliki Badan Cyber Nasional.

Sumber : Pikiran Rakyat