PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memandang persoalan banyaknya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online di Jawa Tengah adalah karena batasan kuota siswa Gakin tidak didasarkan pada kuota anggaran. Hal itu dikatakan Abdul Kharis saat menemui sejumlah wartawan di Solo, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya kita memberikan afirmasi kepada Gakin, tidak berdasarkan pada jumlahnya. Melainkan pada besaran anggaran (yang dimiliki pemerintah) untuk Gakin. Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, maka tidak salah jika sekolah menerima 100 persen Gakin,” kata Abdul Kharis Almasyhari.

Pemerintah seharusnya melihat bahwa kuota Gakin yang bisa masuk ke sekolah harus disesuaikan dengan jumlah anggarannya. Sebab jika tidak, maka akan banyak orang yang mengaku Gakin, hanya untuk bisa lolos pada seleksi PPDB.

“Seharusnya bisa dilihat, anggarannya berapa, yang mau diafirmasi berapa. Sebab jika tidak, orang akan berbondong-bondong mencari surat keterangan miskin agar bisa diterima. Padahal permasalahan Gakin ini bukan permasalahan diterima atau tidak, melainkan ketidakmampuan bayar dari Gakin.” imbuhnya.

Dirinya juga memandang bahwa kuota ini menjadi persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan tempat duduk di sekokah. Sebab, hanya dengan selembar surat Gakin, sudah bisa menganulir prestasi-prestasi yang dimiliki siswa lain.

Dikatakan, seharusnya pihak penyelenggara PPDB juga mempertimbangkan dua faktor lainnya, yakni kemampuan bayar siswa, dan prestasi akademik.

“Dan jika seperti itu justru malah terbalik dengan tujuan bangsa, anak-anak yang sudah dicerdaskan malah tergusur dengan orang-orang yang mengaku miskin,” katanya.

Abdul Kharis mengapresiasi siswa dari keluarga miskin (Gakin) untuk bisa bersekolah. Namun ada sistem yang harus dibenahi dalam penerimaan siswa (PPDB) kali ini.

“Saya sangat membela dan mendorong siswa Gakin untuk bisa sekolah, tetapi sistemnya yang harus dibenahi. Sekali lagi pemerintah seharusnya mengafirmasi kemampuan bayar Gakin dengan jumah anggaran yang disediakan.” tegasnya. [ Timlo.net]

About the Author

Leave a Reply