Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

Ketua Komisi I DPR RI Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI yang mendorong 6 negara Arab dan Maladewa yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

“Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah disana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita,” kata Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi Satu DPR RI di Solo, Selasa.

Sebelumnya diberitakan 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Komisi 1 DPR RI merasa prihatin dan semoga ketegangan yang terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

“Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian dan khususnya dengan adanya ketegangan baru dikawasan Timur Tengah kita menjadi prihatin, semoga bisa segera diambil langkah diplomasi untuk meredakannya,” ujar Kharis.

Kharis menekankan DPR RI khususnya Komisi 1 mendukung penuh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

Disamping itu Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah Umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.
Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

“Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci” jelas Kharis.

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Menurut Kharis, Perpres BSSN tersebut perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema cyber war harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses,” kata politisi PKS ini, Senin (5/6).

Terkait pernah disebutnya bahwa badan ini juga akan diberikan kewenangan menangani masalah hoax, Kharis menjelaskan tugas tersebut tidak tepat jika menjadi urusan BSSN.

“Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber,” imbuh Kharis.

Oleh karena itu, pihaknya memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN dan institusi terkait lainnya.

Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan dampak lain dari berdirinya BSSN, yang dinilai akan berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN.

“Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber,” pungkas Kharis.

Sumber : RMol

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

SahabatKharis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ketua Komisi 1 DPR RI sangat mengapresiasi dan memberikan beberapa catatan dan masukan akan lahirnya badan yang memang sangat dibutuhkan ini. “Dilihat dari nomenklatur kelembagaan, ini merupakan lembaga baru berbentuk Badan. Apalagi menurut Perpres ini, BSSN adalah peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)” Terang Kharis .

Dilihat dari realitas dan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada, Komisi I melihat Perpres BSSN ini perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan. Dalam perspektif Komisi I yang bermitra dengan Kemkominfo, Lemsaneg, dan juga BIN yang semuanya berbasis pengalaman terhadap kinerja dan kapabilitas masing-masing lembaga mitra Komisi I tersebut.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema _cyber war_ harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses.” Ujar Kharis yang juga merupakan Anggota Fraksi PKS ini.

Sepertinya BSSN akan mengambil seluruh fungsi dan tugas Lemsaneg, apakah dengan Perpres ini akan diambil alih semua dan untuk apa ada Lemsaneg? ” Tanya Kharis.
Seperti disebutkan dalam Pasal 56 Perpres BSSN, untuk selanjutnya: a. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN .

Kharis menambahkan “Dampak lain, berdirinya BSSN ini juga berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN. Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber” kharis menambahkan.

Terkait dengan pernah disebutnya bahwa badan siber akan diberikan mengurusi masalah hoax, tugas ini tidak tepat jika menjadi urusan BSSN. “Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber.” Jelas Kharis

Oleh karena itu Komisi I memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN, dll. ” Tutup Kharis menegaskan.