DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa, Palestina. Apalagi, masjid ini merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Ia meminta Pemerintah RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) aklamasi menyusun resolusi untuk menyelamatkan Al-Aqsa termasuk melindunginya.

“Kali ini dibutuhkan resolusi yang dapat dieksekusi, bukan resolusi yang lemah dan seperti sebelum-sebelumnya yang dapat begitu saja tidak dihormati Israel,” tegas Kharis, disela-sela menerima elemen Aliansi Pemuda Islam (API) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan itu, Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung.

Selain itu, politisi F-PKS itu meminta Pemerintah RI dapat mendesak OKI untuk menggelar sidang istimewa, untuk bersatu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari aksi teroris Israel. Serta menghapus sepenuhnya praktik penjagaan berlebihan di komplek Al-Aqsa, seperti detektor logam, cctv dan penjagaan tentara Israel yang disertai perilaku represif.

“Adakalanya harus diplomasi. Namun memasuki musim dingin mendatang sekiranya kita juga harus terus mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” himbau Kharis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kharis menjelaskan praktek Israel sejak 14 Juli 2017 sebagai kebiadaban kesekian kalinya. Apalagi dengan Israel yang melarang sholat Jum’at di masjid Al-Aqsa untuk pertama kalinya sejak setengah abad tentara Yahudi menguasai masjid Al Aqsa tahun1967. Masjid Al -Aqsa sebagai masjid suci Umat Islam dan warisan budaya internasional berdasarkan resolusi UNESCO, seharusnya dilindungi dari teror radikal zionis Israel.

“Status sebagai warisan budaya internasional maka Al-Aqsa dan Al-Baldah Al Qodimah (kota lama) tidak layak ditetapkan sebagai kawasan militer. Apalagi tempat penganiayaan penjaga masjid, perampasan telpon, dan pengusiran jama’ah sholat dari Al-Aqsha. Kawasan ini berhak untuk selalu terbuka, tidak ditutup pintu-pintu masjidnya,” pesan politisi asal dapil Jateng itu. (dpr.go.id)

Abdul Kharis Ajak Masyarakat Gelar Aksi Nyata Bebaskan Al-Aqsha

Abdul Kharis Ajak Masyarakat Gelar Aksi Nyata Bebaskan Al-Aqsha

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengajak masyarakat dapat ikut aktif mengulurkan tangan melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu warga Palestina khususnya di Masjid Al-Aqsha.

“Permasalahan di Masjid Al-Aqsha tidak selesai hanya dengan teriak-teriak saja (demonstrasi), namun juga harus dengan aluran tangan,” ujarnya saat ditemui oleh perwakilan dari Aliansi Pemuda Islam Indonesia untuk Pembebasan Al-Aqsha, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7).

Ia menjelaskan, aksi solidaritas nyata yang harus dilakukan masyarakat yaitu dengan cara menggalang dana, setelah dana terkumpul lalu bisa diberikan kepada lembaga kemanusiaan untuk disalurkan ke warga Palestina.

Untuk itu Abdul Kharis berharap kepada Aliansi Pemuda Islam Indonesia ataupun organisasi peduli Palestina yang lain, lebih intensif lagi dalam mengenalkan kepada masyarakat pentingnya Masjid Al-Aqsha.

“Saya harapkan kepada aliansi pemuda muslim ini, untuk lebih intensif lagi dalam mengenalkan Al-Aqsha kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memaparkan DPR RI adalah forum diplomasi, adapun langkah yang sudah dilakukan yaitu, kecaman, saran untuk melakukan hubungan diplomasi dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

“Langkah yang kita (DPR dan pemerintah-red) lakukan adalah melobi hubungan diplomasi untuk mempengaruhi atau mendorong negara-negara lain, agar melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di suatu negara, seperti saat ini yaitu Palestina,” tambahnya.

Aksi Solidaritas untuk Al-Aqsha ini selain diinisiasi oleh FSLDK juga didukung dan diikuti oleh berbagai perwakilan organisasi dan lembaga lembaga Islam seperti, BKPRMI, JPRMI, PP Pemuda Al-Irsyad, PP Pemuda PUI, KAMMI, KNRP, ADARA, RISKA, KAPMI, Pemuda Muslimin Indonesia, Gema Mathla’ul Anwar dan Syabab Hidayatullah.

Sebelumnya para aksi tersebut melakukan shalat dzuhur berjamaah di Masjid Al-Bina, Glora Bung Karno lalu dilanjut dengan long march (gerak jalan) menuju gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Sumber : MirajNews

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah tepat dalam menyikapi adanya konflik antara Palestina dan Israel. Terutama peristiwa akhir-akhir ini yakni pemasangan metal detector oleh pihak keamanan negara zionis itu di pintu masuk Masjid Al Aqsa yang menyebabkan sulitnya umat Muslim untuk beribadah di sana.

Menurut Abdul Kharis, tak hanya mengecam, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga aktif berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid AlAqsa, Menlu Turki dan Menlu Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras kepada Israel.

Kepada Menlu Palestina dan Sekjen OKI juga bahwa Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Palestina dan AlAqsa” ungkap Abdul Kharis , Jumat (28/7/2017).

Sikap aktif Indonesia, menurut Kharis tak hanya sekedar kecaman namun selalu membawa persoalan Kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik dan selalu mendorong negara sahabat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

“Karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” jelas Kharis.

Sebelumnya, selama hampir dua pekan terakhir umat Islam Palestina diimbau untuk tidak memasuki kompleks Masjid Al Aqsa karena langkah Israel menempatkan detektor logam. Muslim Palestina akhirnya melakukan protes dengan menunaikan salat di depan pintu masuk yang dijaga ketat.

Namun, Israel akhirnya sudah mencabut pagar serta kamera pengawas dari kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem. Langkah tersebut disambut dengan imbauan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar umat Islam kembali memenuhi Haram al Sharif untuk menunaikan ibadah salat.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin sampai kehabisan kata-kata dalam mengecam tindakan tentara Israeal yang melarang muslim Palestina untuk menjalakan ibadah di masjid Al Aqsa.

“Sudah habis kata-kata untuk mengecam, mengutuk atau yang lainnya atas tindakan tentara zionis Israel karena sudah menyentuh lambang suci umat Islam,” katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 27 Juli 2017 kemarin.

Sumber : Okezone

Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh dan mengapresiasi  langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri RI yang megecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa dan juga segala daya upaya diplomasi Menteri Luar Negeri hingga hari ini dan kedepannya.

Dikabarkan, Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid Al-Aqsa, Menlu Turki dan Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras Indonesia kepada Israel serta Menlu Palestina dan Sekjen OKI.

“Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap  warga Palestina dan Al-Aqsa,” tegas Kharis dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (26/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga mengamini dan mendukung segala sikap kementerian Luar Negeri RI terhadap Palestina. Apalagi dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menlu RI selalu menekankan akan membawa upaya kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik Kemenlu dan setiap kesempatan pertemuan dengan negara sahabat.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, yakni kemerdekaan Palestina,” papar Kharis.

Kharis juga mengapresiasi langkah Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani yang melobi Dewan Keamanan PBB guna membahas tindakan Israel yang sewenang-wenang menutup Masjid Al-Aqsa yang melanggar HAM dan kebebasan beragama.

Kendati saat ini Israel sudah mencabut metal detector di Kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi masih memasang CCTV dan belum menyatakan mencabut pembatasan ibadah. Sleian itu, tidak ada jaminan Israel tidak akan mengulangi kejahatannya terhadap umat di Masjid Al- Aqsa.

“Oleh karena itu, langkah Israel yang berupaya mengontrol Masjid Al-Aqsa dengan kekerasan dan upaya licik lainnya seperti pemasangan CCTV dengan dalih yang dibuat-buat adalah langkah yang tidak dibenarkan,” tegas.

Menurutnya, perlu ada langkah perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa agar kembali sebelum kejadian 14 Juni terulang dibawah pengelolaan Pemerintah Yordania dan Palestina. Semua upaya Israel terhadap Al-Aqsa harus di bongkar dan di hancurkan.

“Sikap politik luar negeri kita soal Palestina sudah dijelaskan oleh Menlu Retno. Jelas dan jernih sekali, Palestina ada di jantungnya politik luar negeri Indonesia dan disetiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, disitu ada Palestina,” tutup politisi asal dapil Jateng itu.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, dalam pernyataan yang dikeluarkan usai rapat Kabinet Israel, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat “pemeriksaan cerdas” yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi. (DPR.go.id)

Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proses penetapan peta baru yang dinisiasi oleh Indonesia (inisiatif unilateral).

Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia seperti sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. 

“Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Abdul Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Abdul Kharis mengatakan dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah diantaranya pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI.
 
“Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Abdul Kharis.

Sementara harapan ketiga yakni semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina. 

“Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok,” kata Abdul Kharis. 

Pihaknya pun berharap agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” demikian Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini.

Sumber : RMol

Abdul Kharis: Kemenlu Harus Berani Protes Ke PBB Soal Masjid Al-Aqsa

Abdul Kharis: Kemenlu Harus Berani Protes Ke PBB Soal Masjid Al-Aqsa

SahabatKharis.com – UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al-Aqsa adalah situs suci milik umat Islam.

Namun, polisi Israel masih bersikeras menutup masjid tersebut dan melarang warga Muslim Palestina salat Jumat di sana.

“Termasuk yang baru-baru ini menggeledah jamaah salat,  memasang metal detector dan terjadi bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan salat,” jelas Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes pada PBB terkait langkah Israel tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu, umat Muslim jadi makin sulit untuk beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan salat Jumat dan  salat lima waktu sehari.

“Persoalan Masjid Al-Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Sumber : Tribunnews

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid.

Kharis menegaskan, UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB, telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al Aqsa (kompleks Haram Asy-Syarif) adalah situs suci milik umat Islam. Sehingga, upaya penutupan masjid atau segala tindakan kekerasan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali.

“Termasuk yang baru-baru ini menutup akses ke masjid, menggeledah jamaah sholat dan  memasang metal detector dan bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan sholat,” tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah Israel tersebut. Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, dengan meminta PBB agar melindungi Masjid Al Aqsa dari penjajahan dan kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al Aqsa bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan  sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

“Persoalan Masjid Al Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut. (dpr.go.id)

 

Dokumentasi liputan Le Tour de Jogja 2017 (LTDJ 2017)

Dokumentasi liputan Le Tour de Jogja 2017 (LTDJ 2017)

Dokumentasi liputan Le Tour de Jogja 2017 (LTDJ 2017)

Dimana saya mengikutinya dan membuka kegiatan tersebut.
Terimakasih untuk panitia, para rider dan terimakasih untuk berbagai pihak yang telah ikut serta dan mendukung terselenggaranya event ini.


Tetap semangat and keep cycling.


Persiapkan dirimu dan sampai jumpa di event Le Tour de Jogja 2018 

TNI Bisa Bantu Polisi Atasi Geng Motor

TNI Bisa Bantu Polisi Atasi Geng Motor

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan TNI dapat membantu mengatasi geng motor yang meresahkan. Hal itu dapat terjadi apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian.

Bentuk bantuan yang dapat diberikan pun tergantung dari permintaan polisi.

Ya, sepanjang ada permintaan dari polisi ya nggak masalah. Bantuannya ya apa yang diminta bantuannya, tergantung polisi nanti minta bantuannya apa,” ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (11/7).

Seandainya hal itu terjadi, dia menyarankan semua pihak tidak melihat bantuan tersebut sebagai aksi balas dendam TNI kepada geng motor. “Jangan terus diidentikan dengan TNI langsung bunuh dan tembak. Jangan begitu,” kata dia.

Selama ini kepolisian pun sudah meminta bantuan kepada TNI. Misalnya saat shalat Idul Fitri di mana TNI ikut melakukan pengamanan atas permintaan kepolisian. Normatifnya, kata Abdul, apabila polisi meminta bantuan diperbolehkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan siap bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak geng motor. Selama ini geng motor kerap membuat masyarakat, bahkan prajurit TNI, menjadi korban tidak kejahatan.

“Bila dari polda bekerja sama dengan satuan-satuan TNI di wilayah untuk menertibkan itu, ya tentu kami menyambut baik kalau ada ajakan untuk bekerja sama,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Alfret Denny Tuejeh kepada wartawan di sela halalbihalal di Kartika Media Center Dispenad, Jakarta, Senin (10/7).

Sumber : Republika