Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah berhati-hati ketika nantinya memutuskan untuk mengirim TNI ke Marawi, Filipina, untuk memberantas ISIS.

Ia menyatakan, Komisi I memang mengimbau pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk terlibat aktif dalam berbagai upaya mengamankan wilayah NKRI dan salah satu caranya bisa dengan mengirim pasukan ke Filipina.

Namun, ia mengingatkan agar pengiriman pasukan tidak menghadirkan dampak negatif.

Sebab bisa saja nantinya ISIS menaruh dendam kepada TNI dan memindahkan operasi militernya ke Indonesia.

“Tujuan kita kan mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur di sana. Oleh karena itu, fokusnya mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur dengan negara orang,” ujar Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Hingga saat ini, Kharis mengaku Komisi I belum menerima surat terkait konsultasi pengiriman pasukan ke Filipina.

“Intinya kita minta agar Kemhan ikut aktif dalam mengamankan wilayah NKRI. termasuk apabila diminta bantuan oleh Filipina untuk kita terlibat. Tentu dengan penuh perhitungan,” papar Kharis.

“Sehingga kekhawatiran mereka (ISIS) dendam ke kita bisa kita hindari. Jadi kita amankan negara kita tanpa kita harus memperpanas situasi,” lanjut politisi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

“Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya,” ujar Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

“Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu,” kata Ryamizard.

Sumber : Kompas

 

Komisi I Minta KBRI Mesir Upayakan Pembebasan 4 Mahasiswa Indonesia

Komisi I Minta KBRI Mesir Upayakan Pembebasan 4 Mahasiswa Indonesia

SahabatKharis.com – Empat mahasiswa Indonesia ditahan oleh aparat kemanan Mesir. Penahanan empat mahasiswa Al-Azhar University itu sejak 3 Juni 2017.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, khusunya Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Mesir, terus memberikan pendampingan kepada empat mahasiswa Indonesia tersebut.

“Dan upaya untuk bisa segera membantu mereka untuk bisa segera kembali,” kata Abdul, di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, pihaknya akan membahas polemik penahanan empat mahasiswa Indonesia tersebut dengan Kemenlu. Kebetulan, kata dia, dalam waktu dekat Komisi I DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemenlu.

“Kita minggu depan akan rapat dengan kemenlu,” ungkap dia.

Ketika ditanya apakah Komisi I DPR RI juga akan memanggi Duta Besar Mesir untuk Indonesia untuk mendalami penahanan empat mahasiswa tersebut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjawab, belum perlu.

“Jadi tidak memanggil secara khusus, akan tetapi memang minggu depan sudah dijadwalkan ya, kita akan rapat dengan mereka (Kemenlu),” jelasnya.

Selain itu, Abdul mengimbau agar KBRI dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri harus sensitif terhadap situasi sosial dan politik yang terjadi di negara yang ditempati. Sehingga, WNI bisa meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan, di antaranya penahanan yang dialami oleh empat mahasiswa Indonesia di Mesir.

“Sesungguhnya memang di negara mana pun, kita harus mengerti situasi tempat kita berada. Kalau  tempat itu tidak boleh dikunjungi, ya jangan dikunjungi,” kata Abdul, mengingatkan.

Sumber : Metrotvnews