Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

Dukung Peta Baru NKRI, Ketua Komisi I DPR: Tiongkok Harus Menghormati

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proses penetapan peta baru yang dinisiasi oleh Indonesia (inisiatif unilateral).

Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia seperti sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. 

“Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Abdul Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Abdul Kharis mengatakan dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah diantaranya pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI.
 
“Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Abdul Kharis.

Sementara harapan ketiga yakni semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina. 

“Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok,” kata Abdul Kharis. 

Pihaknya pun berharap agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” demikian Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini.

Sumber : RMol

Abdul Kharis: Kemenlu Harus Berani Protes Ke PBB Soal Masjid Al-Aqsa

Abdul Kharis: Kemenlu Harus Berani Protes Ke PBB Soal Masjid Al-Aqsa

SahabatKharis.com – UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al-Aqsa adalah situs suci milik umat Islam.

Namun, polisi Israel masih bersikeras menutup masjid tersebut dan melarang warga Muslim Palestina salat Jumat di sana.

“Termasuk yang baru-baru ini menggeledah jamaah salat,  memasang metal detector dan terjadi bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan salat,” jelas Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes pada PBB terkait langkah Israel tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu, umat Muslim jadi makin sulit untuk beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan salat Jumat dan  salat lima waktu sehari.

“Persoalan Masjid Al-Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Sumber : Tribunnews