DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

SahabatKharis.com – Ketegangan antara militer dan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar semakin meningkat. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 80 etnis Rohingya dan 12 anggota pasukan keamanan. Ribuan warga Rohingya bahkan kini terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.

“Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar,” jelas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Senin (28/8).

Dijelaskan Kharis bahwa gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya kali ini telah memperlihatkan keterlibatan komunitas agama tertentu di Rakhine. Sebelum ini, konflik bersifat vertikal antara militer melawan  masyarakat berubah menjadi konflik horizontal antara masyarakat muslim Rohingya versus masyarakat agama tertentu di Rakhine yang lebih kompleks.

Ia pun mempertanyakan peran peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi yang membisu menghadapi masalah rasial ini.

“Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam pemilihan umum? Atau sesungguhnya kelompok pro demokrasi Myanmar memang punya kecenderungan rasis?” tanyanya.

Menurutnya, Indonesia juga harus berperan dalam mengetuk hati negara-negara lain untuk peduli dengan nasib warga Rohingya. Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya.

“Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar,” imbau politisi PKS itu.

Dalam jangka menengah dan panjang, negara-negara ASEAN juga harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung jika terus melanjutkan hal tersebut.

“Apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?” tutup Kharis.

Sumber : RMol

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

SahabatKharis.com – Fakta kehadiran Jaringan pembuat dan penyebar konten hoaks dan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), Saracen, dinilai sebagai salah satu ancaman siber yang serius. Pasalnya, kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja, tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan kegiatan kelompok Saracen yang menyebarkan konten SARA dan hoaks merupakan tindakan penggunaan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar-golongan.

“Tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bineka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya,” ujar Kharis  Senin (28/8).

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian, pornografi dan hoaksmenempati urutan tertinggi pengaduan konten negatif,” kata dia lagi.

Kemenkominfo selama periode 1 Januari hingga akhir Juli 2017 telah menerima surat elektronik (surel) yang berisi pengaduan konten negatif. Kategori SARA, kebencian, pornografi, dan hoaks menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan. Sementara itu, media sosial yang berbau pornografi berjumlah 9.000 lebih dan konten hoaks sekitar 6.632.

Kharis melihat, fenomena yang terjadi harus dipahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat justru lebih mengerikan lagi. Bahkan dia yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Kharis mengatakan perkembangan TIK memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, namun di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.

Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo.

Komisi I DPR RI meminta pemerintah menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Dia menyebut adalah tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Dewan Pers.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji, kata Kharis, harus difilter sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. “Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik umat Islam,” ujar politikus asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu.

Sumber : Republika

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

SahabatKharis.com – Terbongkarnya jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti membuat kita jadi bersuka cita, justru sebaliknya membuat kita semakin waspada. Kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis. Ini harus dianggap sebagai salah satu ancaman saiber yang serius. Demikian tanggapan Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi 1 DPR RI atas peristiwa tersebut.

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199). Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo. Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017.”

“Fenomena yang terjadi harus difahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi. Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019”, terang Abdul Kharis .

“Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya”, Aleg PKS dari Dapil Jateng V itu menjelaskan.

“Apa yang dilakukan Kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Tindakan kelompok SARACEN berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya.” Tegas Kharis.

Kharis menambahkan “Tindakan Kelompok Saracen bertentangan dengan UU ITE, pasal 45A ayat dua: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut Ketua Komisi 1 yang juga Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Komisi I DPR RI meminta agar Pemerintah untuk menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Adalah tugas Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh KPI, KIP dan Dewan Pers.

“Komisi I DPR RI menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji harus difilter dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik ummat Islam”, tutup Abdul Kharis.

DPR: Tarik Semua Buku Panduan SEA Games yang Muat Bendera Merah Putih Terbalik

DPR: Tarik Semua Buku Panduan SEA Games yang Muat Bendera Merah Putih Terbalik

SahabatKharis.com – Pembukaan SEA Games ke-29 di Malaysia dihebohkan dengan insiden gambar bendera merah putih terbalik yang tertera dalam buku panduan SEA Games 2017. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta buka panduan itu ditarik semua.

Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, ini merupakan kesalahan serius yang dilakukan Malaysia. Tak hanya cukup dengan permintaan maaf, Abdul Haris meminta semua buku panduan tersebut ditarik dan dikoreksi dengan gambar bendera Indonesia yang benar.

“Ini kesalahan serius yang harus diikuti dengan permintaan maaf dari penanggung jawab SEA Games dan penarikan semua buku, souvenir atau apapun dan diganti dengan yang benar,” jelas Abdul Kharis saat dihubungi  Minggu (20/8/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan sikap petugas ataupun panitia SEA Games yang berasal dari Indonesia yang tak meneliti buku ini sebelum diedarkan.

“Saya juga sangat menyesalkan pada petugas/panitia dari Indonesia yg bertanggung jawab pada masalah ini. Harusnya dilakukan pengecekan yang teliti,” tegasnya.

Senada dengan Abdul Haris, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta juga meminta ditariknya buku-buku panduan itu. Ia bahkan meminta pemerintah maupun kontingen Indonesia memprotes keras insiden ini.

“Waduh Indonesia harus protes keras kalau gitu. Masa sampai kebalik gitu,” kata Sukamta.

Sebelumnya dalam buku bertajuk, souvenir special, yang dibagikan kepada tamu undangan, termasuk Menpora Imam Nahrawi saat upacara pembukaan pesta olahraga bangsa Asia Tenggara yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu (19/8/2017), terlihat benar keteledoran panitia pelaksana SEA Games 2017.

Di halaman ke-80 dalam buku tersebut, bendera merah putih Indonesia tercetak terbalik, yakni menjadi putih merah layaknya Pol. Posisi itu bersebelahan dengan bendera Malaysia.

Bendera Indonesia yang tercetak terbalik ini sebenarnya untuk menandakan negara yang sudah menjadi tuan rumah SEA Games. Dibawah bendera tersebut terpampang jelas tahun ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yaitu 1979, 1987, 1997 dan 2011. Kesalahan mencetak bendera hanya terjadi pada Indonesia. Sementara itu, bendera 10 negara peserta SEA Games lainnya tercetak dengan benar.

Menanggapi kekecewaan dan protes masyarakat Indonesia, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengeluarkan pernyataan resmi permohonan maaf kepada Indonesia.

Sumber : Okezone

 

Tak Hanya Minta Maaf, Komisi I DPR Desak Malaysia Lakukan Investigasi Terkait Bendera Terbalik

Tak Hanya Minta Maaf, Komisi I DPR Desak Malaysia Lakukan Investigasi Terkait Bendera Terbalik

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan kejadian bendera Indonesia yang tercetak terbalik dalam buku SEA  Games 2017 di Malaysia. Menurutnya,  kejadian dalam cetakan buku panduan SEA Games 2017 itu adalah kesalahan fatal.

“Kita meminta Malaysia segera melaksanakan investigasi mendalam dan di sampaikan kepublik siapa dan mengapa sampai terjadi kesalahan fatal di ajang internasional yang sudah berkali-kali kita lakukan bersama,” ujar Kharis, Senin (21/8).

Investigasi kata Kharis penting dilakukan dan tidak hanya sekadar permintaan maaf saja. Kharis mengakui jika Menpora Malaysia juga sudah minta maaf. Namun demikian  pihak Malaysia juga harus jelaskan ke publik insiden ini terjadi akibat kesengajaan atau bukan.

Penjelasan disejumlah media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), sebagai mitra kerja Komisi 1 DPR RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah melayangkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia mengenai hal ini.

“Kita semua Pemerintah, DPR dan masyarakat amat kecewa kok bisanya itu terjadi, kita penting tahu agar clear dan saya juga minta semua yang salah ditarik dan perbaiki,” tegas Kharis yang merupakan anggota DPR dari fraksi PKS ini.

Namun Kharis juga meminta masyarakat jangan bereaksi berlebihan dalam menyikapinya. Dia berharap masyarakat tetap tenang dan tetap fokus mendukung kesuksesan timnas Indonesia di SEA Games.

“Kita percayakan langkah diplomasinya kepada Bu Menlu Retno Marsudi untuk menindaklanjuti pembicaraannya dengan Menlu Malaysia serta kita tunggu jawaban nota diplomatik yang sudah dikirim oleh KBRI Kuala Lumpur,” demikian Kharis.

Sumber : RMol

RI-Ukraina Rayakan 25 Tahun Hubungan Bilateral

RI-Ukraina Rayakan 25 Tahun Hubungan Bilateral

SahabatKharis.com – Hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina telah menginjak usia ke 25 tahun. Saling kunjungi untuk meningkatkan kerjasama bilateral bidang ekonomi dan kebudayaan antara Indonesia dan Ukraina mewarnai 25 tahun hubungan tersebut.

Kunjungan kerja terbaru dilakukan oleh delegasi Komisi I DPR RI yang  membidangi Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan serta Intelijen, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Delegasi Komisi I dilaporkan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Sergiy Kyslytsya di Kiev.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Yuddy Krisnandi Kunjungan pejabat tinggi Indonesia kali ini merupakan kunjungan pejabat tinggi dengan jumlah terbesar ke Ukraina yaitu 24 orang. Yuddy menyebut Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua Negara dalam semangat perayaan 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Ukraina.

“Ukraina mempunyai potensi pasar yang cukup menjanjikan. Negara ini adalah Negara dengan wilayah terbesar kedua di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta jiwa. Walaupun demikian perlu upaya yang serius untuk mewujudkan hubungan mutual benefit,” ucap Yuddy, seperti tertuang dalam siaran pers Kedutaan Besar Indonesia di Kiev yang diterima Sindonews pada Senin (14/8).

Pada gilirannya Kyslytsya menyatakan,  Ukraina menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia atas kedaulatan Ukraina di forum internasional. Wakil Menlu yang pernah menjadi penasihat Politik Perwakilan Ukraina di Amerika Serikat ini, juga menghargai posisi Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan Negara anggota G-20 dalam menyikapi keutuhan integritas Ukraina.

Sementara itu, Almasyhari menyampaikan terima-kasih atas sambutan pemerintah Ukraina yang baik atas kunjungan Delegasi DPR RI. Diharapkan kedepan hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina dapat lebih meningkat. Selain kunjungan pejabat tinggi, lanjut Almasyhari  diperlukan people to people contact agar terjalin pemahaman sosial budaya antar kedua bangsa.

“Kami memberikan apresiasi kepada Duta Besar RI dan jajaran KBRI Kiev dalam upaya memantapkan dan mensosialisasikan posisi Indonesia kepada pemerintah dan masyarakat Ukraina,” ungkap Almasyhari.

Sumber : Sindonews

DPR Ingin Ada Hubungan People To People Dengan Ukraina

DPR Ingin Ada Hubungan People To People Dengan Ukraina

SahabatKharis.com – Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan Ukraina, sebanyak 24 rombongan Komisi I DPR RI berkunjung ke Kyiv pada Kamis (10/8) lalu. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Wamenlu Sergiy Kyslytsya yang menyambut para rombongan menyatakan bahwa Ukraina menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia atas kedaulatan Ukraina di forum internasional. Wakil Menlu yang pernah menjadi penasihat Politik Perwakilan Ukraina di Amerika Serikat ini, juga menghargai posisi Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan Negara anggota G-20 dalam menyikapi keutuhan integritas Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan terima-kasih atas sambutan pemerintah Ukraina yang baik atas kunjungan Delegasi DPR RI. Diharapkan ke depan hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina dapat lebih meningkat. Selain kunjungan pejabat tinggi, diperlukan people to people contact agar terjalin pemahaman sosial budaya antar kedua bangsa.

“Kami memberikan apresiasi kepada Duta Besar RI dan jajaran KBRI Kyiv dalam upaya memantapkan dan mensosialisasikan posisi Indonesia kepada pemerintah dan masyarakat Ukraina,” tutup Abdul Kharis Almasyhari  dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (13/8).

Dijelaskan Abdul bahwa posisi Indonesia dalam menghadapi konflik dunia termasuk konflik yang terjadi di Ukraina Timur adalah sejalan dengan konstitusi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian konflik bersenjata di Ukraina Timur dengan cara damai dan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ukraina, Georgia dan Armenia, Yuddy Chrisnandi menilai bahwa kunjungan ini mempunyai potensi pasar yang menjanjikan.

“Negara ini adalah Negara dengan wilayah terbesar kedua di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta jiwa. Walaupun demikian perlu upaya yang serius untuk mewujudkan hubungan mutual benefit,” ujar Yuddy.

Sumber : RMol

Victory for Palestine as Al-Aqsa reopened

Victory for Palestine as Al-Aqsa reopened

SahabatKharis.com – Israel imposed restrictions nearly two weeks ago after three Palestinians, citizens of Israel, shot dead two Israeli police officers outside the Al-Aqsa Mosque compound on July 14.

The Palestinians responsible for the attack were killed during an early-morning shootout in one of Jerusalems most holy and sensitive sites.

The compound was closed for two days and reopened with the addition of newly installed metal detectors. Surveillance cameras were also eventually installed at the gates of the holy site.

Palestinians vowed to protest and prayed on the streets surrounding the mosque compound to voice their objection to the installation of metal detectors.

Tensions between Palestinians and Israelis over the Al-Aqsa Mosque compound have prompted the international community to call for calm and a restoration of the status quo, which gives Muslims religious control over the compound.

Indonesia, Jordan, Turkey, Lebanon, the US, Saudi Arabia, Egypt, and others expressed protest over Israeli-led restriction on Palestinians at the holy site.

Israel, after facing international condemnation, removed all detectors on Friday, July 28.

Several Muslims from around the world joined the celebrations around Al-Aqsa and greeted each other.

On Saturday (July 29), thousands of Palestinians took to the streets and went into the Al-Aqsa Mosque after Israel lifted its restrictions on Muslim worshipers entering the mosque.

Following this, the Indonesian Association of Muslim Intellectuals (ICMI) called on world leaders to soon reach a decision on safeguarding Palestinians.

The ICMI views Israels actions as a measure to intimidate Palestinians.

ICMI Chairman Jimly Asshiddiqie stated that the problem should be addressed as a crucial issue not only of Muslims but also of the entire humanity.

“The Baitul Maqdis (Al Aqsa) is the legacy of the ancestors of three religions — Islam, Christianity, and Judaism — that should be safeguarded in the fight against the barbarity of the Israeli government,” Asshiddiqie noted.

Al-Aqsa is mentioned in the Quran and is believed to have been the place towards which Muslims directed their prayers before it was replaced by Mecca.

It also features in one of Islams most important miracles: the Isra and Miraj, or the miraculous night journey of the Prophet Muhammad.

According to the Quran, Muhammad traveled from Mecca to Al-Aqsa in Jerusalem in one night before ascending to heaven.

The mosque, which is architecturally important and revered as a treasure of Islamic design, is also a defining symbol for Palestinians and the residents of Jerusalem.

With regard to the stance of the government of Indonesia, Asshiddiqie remarked that the ICMI hoped to be more aggressive and take an initiative to resolve the long-standing conflict between Israel and Palestine.

“I think we can work together with other countries, such as Turkey or Egypt, to take the initiative to mobilize global solidarity to solve the Palestinian problem,” he explained.

Asshiddiqie said a coalition of world leaders can be formed, driven by Indonesia, the US, and countries from the Middle East and Europe, to resolve conflicts and immediately grant independence to the Palestinians.

“The US, as a predominantly Protestant Christian country, and Indonesia, as a Muslim majority nation, as well as other countries, in Europe, America, and the Middle East, can build an Abrahamic Coalition to solve the problems of Israel and the Palestinians,” Asshiddiqie revealed.

He stated that humanitarian problems in the world, especially relations between Islam and the West, such as the Israeli-Palestinian conflict, could be resolved if world leaders, including US President Donald Trump, act neutral.

Commission I Chairman Abdul Kharis Almasyhari said that the Organization of Islamic Cooperation should urge the UN to completely end Israeli aggression against the sanctity of Al-Aqsa Mosque.

“The government of Indonesia should urge the UN Security Council to adopt a resolution to save the Al-Aqsa Mosque compound,” he emphasized.

The UNESCO World Heritage Committee stated that the Al-Aqsa Mosque is an Islamic place of worship and an international cultural heritage site, he pointed out.

Hence, Israels actions at the Al-Aqsa Mosque should be stopped.

Support from Indonesian people. (ANTARA/ Novrian Arbi)

Support from Indonesian people. (ANTARA/ Novrian Arbi)

Palestinian Independence

The Indonesian government will always support Palestines struggle for independence despite foreign pressure calling for Indonesia not to side with Palestine, Vice President Jusuf Kalla remarked.

“Indonesia will always side with Palestine,” Kalla said.

Although support for Palestines struggle for independence has poured in, the Palestinian people must stay united to fight against the Israeli aggression, he stated.

He noted that the longstanding conflict between Hamas and Fatah will make it difficult for Palestine to gain independence.

“We continue to support their (struggle for) independence, provided that the rivalry between the two conflicting camps must be settled, and they must be united,” he remarked.

The long-drawn conflict between Hamas and Fatah has led to a civil war in Palestine. As a result of the conflict, the Palestinian territory has de facto been divided into the Gaza Strip, controlled by Hamas, and the West Bank under the control of Fatah.

However, the recent Israeli attack, which targeted civilian settlements and the Al-Aqsa Mosque, has worsened Palestines struggle for independence. (Antara)