Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

SahabatKharis.com – Dugaan kekerasan etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar jelas melanggar HAM. Hal itu dikatakan Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Menurut Kharis, Aung San Suu Kyi sebagai tokoh Myanmar yang juga pemimpin partai penguasa, seharusnya dapat memperjuangkan nilai kemanusiaan etnis Rohingya.

“Saya berharap San Suu Kyi dapat mencontoh toleransi yang ada di Indonesia. Kami berbeda agama tapi tetap hidup rukun,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu(2/9).

Kharis mengatakan, sebagai muslim terbesar di Indonesia, kejahatan kemanusiaan yang berlangsung terhadap siapapun tidak bisa dibiarkan. Apalagi terhadap muslim di Rohingya.

Untuk itu, Kharis pun mengecam bahwa San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemengang nobel perdamaian. Karena, sikapnya yang seolah acuh mengarah seperti orang yang anti demokrasi.

“Jadi San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemegang nobel perdamaian kerena dengan jelas dia anti demokrasi,” sesal Kharis.

Selain itu, San Suu Kyi juga memperingatkan Indonesia agar tidak ikut campur dalam hal tersebut. Hanya saja, Kharis menilai siapa pun berhak peduli terkait persoalan pelanggaran HAM.

“San Suu Kyi menghimbau Indonesia tak ikut campur dalam hal ini. Tapi, jika yang dilakukan adalah melanggar HAM, maka siapapun berhak untuk mengingatkan termasuk Indonesia,” pungkas politisi PKS itu.

Sumber : RMol

Dari Mekkah, Kharis : Semoga Masyarakat Jawa Tengah Semakin Sejahtera

Dari Mekkah, Kharis : Semoga Masyarakat Jawa Tengah Semakin Sejahtera

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI DR H Abdul Kharis Almasyhari SE MSi, saat ini masih berada di tanah suci Mekkah. Kharis sapaan akrab Abdul Kharis Almasyhari sudah menyelesaikan seluruh prosesi ibadah haji.

Dihubungi kabarjateng.co.id, dari Mekkah politiku dan pengusaha sukses asasl Purworejo Jawa Tengah ini, mendoakan agar masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera.
“Kami mendoakan semoga masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera. Dan juga semoga pilkada Jawa Tengah 2018 mendatang, berjalan dengan lancar dan tertib,” harap Kharis, Senin (4/9/2017) malam.

Kendati sebagai politikus dan pengusaha sukses, Kharis tetap rendah hati, ramah dan hangat dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Sikap ramah dan peduli dengan masyarakat, membuat Kharis juga banyak didukung untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Salah satunya dari pengamat politik dan sosial budaya Jawa Tengah Drs Nur Kholis SH yang juga ketua tim 120 relawan dari 14 kabupaten di Jawa Tengah, dimana Nur Kholis mengharapkan Ganjar Pranowo dapat berpasangan dengan Abdul Kharis.

Kharis yang pengalaman di bidang politik, tak pernah gegabah. Dirinya tetap selalu fokus dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, yang kini diberi amanah sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

Sosok muda cerdas ini, kelahiran Purworejo, 5 Agustus 1968 dari pasangan KH Syaibani-Muslimah. Kharis merupakan anak sulung seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo. Abdul Kharis Almasyari, lulus TK dan SD Tersidi Lor, Purworejo, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kutoarjo dan SMAN 1 Kutoarjo. Abdul Kharis semenjak TK hingga SMA, merupakan siswa terbaik dan juara kelas. Saat SD Abdul Kharis sempat menjadi siswa teladan keempat se-Kabupaten Purworejo.

Pada 1987, Abdul Kharis masuk Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Akutansi di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta. Aktif di kegiatan kemahasiswaan, tidak kurang empat kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya, yakni Mapala, Beladiri Merpati putih, BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam) serta Badan Pers Mahasiswa.

Dan sejak itulah ia mulai berkenalan dengan dunia pers, penerbitan dan percetakan. Ketika ada tawaran dari Badan Pers Mahasiswa untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tepatnya di Majalah Tempo, ia tak menyia-nyiakannya. Dari pelajaran dalam pelatihan jurnalistik di Tempo yang hanya beberapa hari itu begitu membuat Abdul Kharis tertarik. Muncul ide untuk mendirikan usaha percetakan di sekitar kampusnya. Di semester dua itulah ia mulai merintis bisnis percetakan hingga sukses.

Setelah berhasil meraih gelar akuntan, Abdul Kharis kemudian mendirikan CV Citra Islami Press pada tahun 1993 dan menjadi Direktur Utamanya. Empat tahun kemudian ia mendirikan PT Era Adicitra Intra Media yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku Islami dan menjabat sebagai Direktur Utama.

Bersama 559 anggota DPR RI lainnya, kini Abdul Kharis menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Kharis dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Abdul Kharis yang meraih doktor di bidang akuntansi UNS, selalu siap berjuang untuk masyarakat.
Sumber : Kabar Jateng

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tegas dan penyesalan atas tindakan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap
etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman, tetapi juga dengan aksi nyata,” kata Abdul Kharis Almasyhari melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Abdul Kharis, pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya, sudah lama ditunggu dan dirinya mendukung penuh, agar tidak muncul lagi kekerasan berikutnya.

Kharis mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa perlu aksi nyata menyikapi krisis kemanusiaan terhadap penduduk muslim dari etnis Rohingya.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa semua yang bersalah harus diadili di
Mahkamah Internasional,” tegas Kharis.

Anggota Fraksi PKS DPR RI menambahkan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia di Myanmar telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif
dengan berbagai pihak untuk meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, sekaligus melindungi semua warga negaranya, termasuk warga muslim.

“Saya apresiasi langkah Menlu dan Dubes, tapi Pemerintah Indonesia harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN mengembargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” kata Kharis.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjelaskan, untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan, menurut Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan
obat-obatan, pada Januari dan Februari 2017, sebanyak 10 kontainer.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit mulai Oktober mendatang.

“Bantuan untuk etnis Rohingya ini harus diberikan langsung, jangan diserahkan ke Pemerintah Myanmar, baik bantuan dari LSM maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan
terhadap rakyat muslim,” katanya.