Tolak Perppu Ormas, Fraksi PKS Tegaskan Tetap Cinta NKRI, Pancasila dan Konstitusi

Tolak Perppu Ormas, Fraksi PKS Tegaskan Tetap Cinta NKRI, Pancasila dan Konstitusi

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS DPR Djazuli Juwaini menyatakan fraksinya tetap cinta NKRI, Pancasila dan cinta konstitusi, tapi menolak Perppu Ormas. Alasannya tidak ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perppu, tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada UU Ormas.

“Kalau dirasa pembubaran ormas terlalu panjang, PKS lebih suka revisi UU, diperpendek prosedurnya,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10).

Menurut politisi dari Dapil Banten yang juga anggota Komisi I ini, kalau Perppu disetujui maka bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena itu F-PKS masih  tetap sama sikapnya sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi II.

Kalaupun ada individu  atau kelompok bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, maka perlu diselesaikan secara hukum supaya obyektifitasnya terjaga.

“ PKS sepakat, siapapun individu atau kelompok yang radikal dan terorisme, tidak boleh hidup di negeri Nusantara ini. Kita harus perangi bersama tetapi harus berdasarkan dan dengan cara-cara hukum,” tandas Jazuli.

Menanggapi pertanyaan bahwa pemerintah hingga kini masih melakukan loby ke fraksi-fraksi untuk menggolkan Perppu ini, Jazuli mengatakan fraksinya tidak menutup loby dan komunikasi. Fraksi PKS, lanjut dia, menerima ratusan kelompok masyarakat dan disalurkan dalam rapat dengan pemerintah.

PKS menurut Jazuli, akan bersifat gentlemen apakah akan diputuskan melalui musyawarah atau voting. Yang menang yang banyak dan kalah yang sedikit itu sudah biasa.

“Initnya penolakan F PKS atas Perppu tidak dalam konteks mendukung ormas apapun yang dibubarkan. PKS tidak mendukung ormas apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan konstitusi. Ini bukan dalam konteks dengan ormas yang dibubarkan. Tidak ada kaitannya,” kata Jazuli menambahkan.

Sumber : DPR RI

Komisi I DPR Uji Kelayakan 18 Calon Dubes RI, Berikut Nama-namanya

Komisi I DPR Uji Kelayakan 18 Calon Dubes RI, Berikut Nama-namanya

SahabatKharis.com – Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat RI hari ini akan menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terakhir terhadap 18 calon duta besar Indonesia. “Kemarin sudah 13 orang, sekarang tinggal lima orang lagi,” kata Ketua Komisi Luar Negeri, Abdul Kharis Almasyhari kepada Tempo, Selasa, 24 Oktober 2017.

Sebanyak 18 nama telah diajukan oleh pemerintah untuk menjadi calon duta besar Indonesia di sejumlah negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kepolisian, advokat, hingga pejabat aktif di Kementerian. Salah satu yang dicalonkan adalah advokat Todung Mulya Lubis. Ia dicalonkan untuk menjadi dubes Indonesia untuk Norwegia.

Abdul mengatakan semua calon diperlakukan sama dalam uji kepatutan dan kelayakan. Komisi Luar Negeri menguji berbagai aspek dari 18 calon, mulai dari penguasaan bahasa, hingga pemahaman terhadap daerah penempatan nantinya. “Harus paham betul kondis negara tempat mereka nanti,” ujarnya.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap lima calon lagi sedianya digelar hari ini pukul 10.00 WIB nanti. “Namun karena ada rapat paripurna, jadi kita tunda dulu sampai rapat itu selesai,” kata Abdul.

Berikut adalah 18 calon dubes RI yang diajukan :

1. Ade Padmo Sarwono (ASEAN)
2. Arif Havas Oegroseno (Jerman)
3. Djauhari Oratmangun (Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing)
4. Hermono (Spanyol dan UNWTO)
5. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo (Portugal)
6. Inspektur Jenderal Iza Fadri (Myanmar)
7. Inspektur Jenderal M. Amhar Azeth, S.H (Romania merangkap Rep. Moldova berkedudukan di Bucharest)
8. Marina Estella Anwar Bey (Peru merangkap Negara Plurinasional Bolivia berkedudukan di Lima)
9. Muliaman Darmansyah Hadad (Swiss merangkap Keharyapatihan Liechtenstein berkedudukan di Bern)
10. Niniek Kun Naryatie (Republik Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay berkedudukan di Buenos Aires)
11. R. P. Pratito Soeharyo (Laos)
12. Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi (Republik Fiji merangkap Republik Kiribari, Republik Nauru dan Tuvalu, berkedudukan di Suva)
13. Rossalis Rusman Adenan (Sudan)
14. Salman Al Farisi (Afsel merangkap Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland dan Republik Botswana, berkedudukan di Pretoria)
15. Sinyo Harry Sarundajang (Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manilla)
16. Sudirman Haseng (Kamboja)
17. Sudjatmiko (Brunei Darussalam)
18. Todung Mulya Lubis (Norwegia)

Sumber : Tempo

Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

Komisi I DPR: Harus Ada Penjelasan AS soal Penolakan Panglima TNI

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan alasan penolakan Amerika Serikat terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyoterkait undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Francis Dunford Jr.

“Harus ada penjelasan dari pihak Amerika Serikat apa alasan penolakan itu. Saya pribadi akan menuntut penjelasan. Kalau sampai tidak ada penjelasan, berarti penghinaan,” kata Kharis dihubungi di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, menolak seseorang masuk ke wilayahnya memang merupakan otoritas sebuah negara. Sudah sering terjadi, seseorang ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Masalahnya, hal itu menimpa orang nomor satu di kemiliteran Indonesia. Apalagi, rencana kunjungan Panglima TNI itu juga atas undangan pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

“Memang Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan sudah meminta maaf dan kabarnya Panglima sudah boleh datang. Tapi ini apa-apaan? Acara yang seharusnya dihadiri Panglima sudah lewat,” tutur Kharis seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Panglima TNI diundang guna menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris atau Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober di Washington DC.