Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

SahabatKharis.com – Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.

Ketua Komisi I DPR TNI Abdul Kharis Almasyhari menilai TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tersebut.

” Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).

Menurut Politikus PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Sehingga ia yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan.

Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” terang Kharis.

“Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tutup Kharis.

Sumber : Tribunnews

Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget dengan isu bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengundurkan diri dari jabatannya. Abdul meyakini isu itu tidak benar.

“Kalau ada isu, biasanya saya dengar duluan. Biasanya juga saya jawab (jika benar, belum tahu). Saya belum bisa komentar. Tapi kalau ini (dipastikan) tidak ada,” kata Abdul kepada Metrotvnews.com, Kamis 9 November 2017

Politikus PKS ini menuturkan dirinya pada Rabu 8 November 2017 bertemu dengan Menhan. Namun, dalam pertemuan itu tidak ada pernyataan apapun soal isu mengundurkan diri tersebut.

Apalagi Ryamizard juga dikabarkan telah pamitan dengan jajarannya di Kementerian Pertahanan. Politikus asal Solo, Jawa Tengah ini pun, tambah tidak yakin.

“Menteri Pertahanan? Pak Ryamizard? Masak iya? Kalau lihat konstalasi politiknya itu kayaknya tidak mungkin,” ucap dia.

Abdul enggan membeberkan alasan ketidakmungkinan Ryamizard tiba-tiba mundur tersebut dari sisi politik. Abdul pun menilai kesehatan Ryamizard selama menjadi mitra kerja komisi I DPR tetap stabil. “Menurut saya, (kesehatannya) tidak ada menurun. Biasa saja,” ujar dia.

Abdul memuji sosok Ryamizard sebagai sosok yang disiplin hadir dalam rapat-rapat. Termasuk rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Dia rapat malah rajin banget dia. Datang duluan malah. Kita malah enggak enak belum datang, dia sudah datang. Kadang beliau sudah menunggu hampir satu jam. Itu objektif ya. Kalau ada isu seperti itu, saya malah enggak tahu,” tandas dia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Menhan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Beredar pula kabar bahwa Menhan telah pamitan kepada jajarannya di kementerian.

Sumber : Metro Tv

KETUA KOMISI 1 DPR RI : Kominfo segera TINDAK Konten Pornografi di WA

KETUA KOMISI 1 DPR RI : Kominfo segera TINDAK Konten Pornografi di WA

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan GIF atau format animasi sederhana yang memuat konten asusila atau pornografi yang bisa diakses oleh para pengguna WhatsApp di Android maupun IOS.

“Menkominfo harus segera memblokir konten WA yang terkait konten porno yang terdapat dalam aplikasi GIFnya” tegas Kharis.

“GIF yang berisi konten asusila itu tersembunyi di balik ‘search’, alias pengguna perlu mencari jika menginginkan GIF tertentu. Berbahayanya tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut, ini sangatlah memprihatinkan” jelas Kharis.

Munculnya berbagai keprihatinan pengguna WA, terkait hal diatas, maka Kharis yang merupakan legislator asal Solo ini meminta agar Kemenkominfo menggunakan kewenangannya yang dimana diatur dalam pada pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

“Memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, yang ada pada pasal 40. UU ITE maka pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang” tegas Kharis yang merupakan anggota DPR dari fraksi PKS ini.

” Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, karena itu Kemenkominfo bisa segera bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan konten porno dalam aplikasi WA tersebut , jika tidak mau blokir WhatsApp secara keseluruhan ,” tegas Kharis dalam penjelasan tertulisnya kepada media.

Yang terakhir, Kharis juga tetap meminta kepada orang tua dan masyarakat agar tetap mengawasi penggunaan internet baik pesan singkat, sosial media dan berbagai aplikasi dunia maya sehingga upaya bersama Pemerintah dan masyarakat membuat internet sehat termasuk aplikasi yang bisa dipakai oleh anak Indonesia secara baik dan benar,” tutup Kharis.

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

SahabatKharis.com – Komisi I DPR-RI mempelajari undang-undang tentang siber di Cina yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Tujuannya guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Tadi kami banyak belajar bagaimana membuat undang-undang untuk mengamankan negara kita dari ancaman kedaulatan melalui siber. Dan bisa diterapkan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari sesuai bertemu dengan para pejabat Badan Siber Cina (CAC) di Beijing, Selasa (31/10).

Kharis menganggap fungsi dan peran CAC sangat bagus dalam menjaga kedaulatan Cina dari pengaruh atau kemungkinan serangan siber dari negara lain atau dalam negeri.

“Mereka tetap menjaga prinsip internet sebagai suatu yang terbuka, tapi harus tunduk terhadap hukum. Jadi, mereka buat peraturan perundang-undangan yang betul-betul melindungi dan menjaga kedaulatan negara Cina, termasuk salah satunya menangkal hoaks,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengaku sependapat dengan kebijakan yang diterapkan di Cina dengan memblokir platform media sosial global, seperti WhatsappGoogle, dan lain sebagainya guna memastikan warga negara dan kedaulatan negaranya benar-benar aman dari pengaruh negatif siber.

“Bukan WA-nya dan Google-nya, tapi pengguna-penggunanya yang mungkin saja membahayakan negara sehingga mudah dikontrol oleh undang-undang,” kata ketua komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu.

Dia pun menegaskan bahwa sistem kontrol penuh seperti yang dilakukan oleh CAC itu sangat mungkin bisa diterapkan di Indonesia.

“Sepanjang undang-undang ada, nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Masalahnya undang-undang kita mesti diperbaiki dan kita buat undang-undang yang memang akan menjadi payung hukum agar bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dari ancaman siber ini,” ujar Kharis.

Turut mendampingi Kharis dalam kunjungannya ke Beijing dan Xi’an, Provinsi Shaanxi, pada 30 Oktober-3 November 2017 itu adalah Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I/Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), dan Budi Youyastri (anggota/PAN). Selain CAC di Beijing, Komisi I juga mengunjungi industri elektronik Huawei, Kongres Nasional Rakyat China (NPC), Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Masjid Niujie.

Komisi I DPR kunjungi Masjid Niujie Beijing

Komisi I DPR kunjungi Masjid Niujie Beijing

SahabatKharis.com – Pimpinan dan anggota Komisi I DPR-RI mengunjungi Masjid Niujie, Beijing, Selasa, di sela kunjungan kerja di China pada 30 Oktober-3 November 2017.

Enam pimpinan dan anggota komisi yang membidangi luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu tiba di Masjid Niujie setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Siber China (CAC).

Begitu memasuki kompleks masjid terbesar di Beijing itu, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari langsung menuju makam dua imam Masjid Niujie, Syekh Ali bin Al Qadir Imaduddin Bukhori dan Syekh Al Burthoni Al Qazwayni.

Setelah mengambil air wudhu, mereka menunaikan shalat zuhur berjemaah dengan sesama anggota Komisi I beserta istri.

Mereka menyempatkan diri foto bersama di dalam dan halaman masjid di Distrik Xuanwu yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2017 dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 3 Desember 1999 itu.

Kharis dan Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung tampak mengagumi jam “bentes” atau penunjuk waktu shalat berdasarkan perputaran matahari yang masih berdiri kokoh di depan menara sebelah utara bangunan utama masjid.

“Masih ada jam beginian ya. Dulu di masjid kampung saya ada,” kata Kharis, politikus Partai Keadilan Sejahtera, kepada rekannya dari Partai Gerindra itu.

Keduanya pun foto bersama istrinya masing-masing di depan jam “bentes” yang terbuat dari batu pualam.

“Saya sangat kagum karena di tengah Kota Beijing ada satu masjid yang sangat eksotik dibangun pada 1700-an. Ini menandai dakwah Islam sudah sampai di China,” katanya kepada Antara. 

Turut mendampingi Kharis dan Asril saat mengunjungi Masjid Niujie adalah Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), Budi Youyastri (anggota/PAN), dan Suargana Pringganu (Konsuler Politik KBRI Beijing).

Di Beijing mereka dijadwalkan bertemu dengan pihak PT Huawei, CAC, Kongres Nasional Rakyat China (NPC) selain juga mengunjungi Tembok Besar dan Kota Terlarang.

Mereka akan bertolak menuju Xian, Provinsi Shanxi, Rabu (1/11), untuk bertemu dengan parlemen daerah dan komunitas Muslim setempat.