Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

Ketua Komisi 1 DPR RI: Peresmian Kedubes AS di Yerusalem menyakitkan dan saya mengutuk keras

SahabatKharis.com – Desember lalu, pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB, mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia, beberapa hari lagi Amerika akan memindahkan secara resmi kedutaannya ke Yerussalem, jelas ini adalah sikap terkutuk dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Rabu, 9 Mei 2018.

Langkah sepihak Presiden Trump deklarasi Yerussalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga

“ketika AS benar-benar akan meresmikan kedubesnya di Yerussalem pada 14 Mei besok, ini langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya”, tegas Kharis Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan hentikan langkah anda Trump !!!” tegas Kharis.

Yerusalem atau AlQuds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri. Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu didepan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita.

” Sejengkal pun kami takkan pernah mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadikan AlQuds/ Yerusalem sebagai ibukota nya, selama nafas masih dikandung badan selama itu pula NKRI akan memperjuangkan Kemerdekaan Palestina” tutup Kharis.