Author Archives: adminkharis

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

Dugaan Penyelundupan Senjata Di Sudan, Pemerintah Harus Investigasi Sendiri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya  di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Sumber : JPNN

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

SahabatKharis.com – Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo,  dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapura, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,” papar Juwono.

Sumber : Fraksi PKS DPR

AGENDA HARI INI, Selasa 24 Januari 2017

AGENDA HARI INI, Selasa 24 Januari 2017

Selasa, 24 Januri 2017

09.00-Selesai

RAPAT PARIPURNA

 

  1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi RUU Usul DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

 

  1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Anggota DPR Rl tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

 

  1. Penetapan kembali Tim-tim sebagaimana berikut:
  2. Tim Pengawas DPR Rl terhadap Perlindungan Tenaga Kerja lndonesta
  3. Tim Implementasi Reformasi DPR RI.
  4. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  5. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
  6. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.
  7. Tim Pengawas DPR Rl tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan .

 

  1. Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan.
Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

Pulau Pulau Kita, Pulau Indonesia, Kok Mau Diberi Nama Asing

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan bahwa penamaan pulau diberbagai daerah di Indonesia sepenuhnya berada ditangan pemerintah. Termasuk sekitar 4000 pulau yang disodorkan pemerintah kepada asing.

“Saya lebih suka kalau yang memberikan nama pemerintah. Kenapa? Itu pulau-pulau kita, pulau Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Aktual, Jumat (13/1).

Politisi PKS itu juga menekankan penamaan pulau-pulau di Indonesia mengakomodir kearifan lokal. Penamaan pulau demikian sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Kasih nama ya yang ngasih nama pemerintah, disesuaikan dengan kearifan lokal yg ada di situ,” jelasnya.

Baca Juga : Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan pihak asing boleh memberikan nama 4.000 pulau di Indonesia. Ia menekankan demikian guna menarik investor asing dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sumber : Aktual

 

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.

Sumber : Antara

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

DPR Yakin Tidak Ada Konflik Internal Saat Hadi Jabat KSAU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almashari mengatakan, penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara tidak akan membuat konflik internal di matra udara. Meskipun, Hadi melangkahi beberapa angkatan di Angkatan Udara.

“Semoga tidak ada konflik, Insya Allah,” kata Abdul dihubungi, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

‎Politikus ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan Hadi merupakan sosok yang baik dan tepat. Sebab, dia adalah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan KSAU.‎ Dia pun berharap, Hadi bisa bertugas dengan profesional memimpin TNI AU.

‎”Usulan panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yg dibutuhkan untuk seorang kasau. Semoga dengan dilantik KSAU baru, TNI AU semakin professional,” ujarnya.

‎Presiden Jokowi melantik Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Dia menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun.

Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Dalam kesempatan ini, Hadi sekaligus naik pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat, sesuai dengan Keppres nomor 3/TNI‎/2017 tentang kenaikan pangkat dalam golongan TNI.‎

Sumber : Suara

Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

Ini Permintaan DPR Kepada KSAU Baru

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengharapkan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bisa semakin profesional dalam menjalankan tugas jabatan yang baru.

Bagaimana pun, kata Kharis, diangkatnya Hadi menjadi KSAU merupakan usulan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sehingga, segala pertimbangannya dapat dipastikan berjalan dengan baik.

“KSAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan Panglima TNI. Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KSAU,” kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertekad menekan kecelakaan penerbangan setelah resmi dilantik.

“Saya sudah memiliki program perencanaan yang transparan sampai dengan pengadaan barang atau alutsista. Dengan demikian maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan, terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari kecelakaan penerbangan, itu yang akan benar benar saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” katanya usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Ia menyatakan, akan terus melakukan evaluasi dan menjadikan temuan fakta di lapangan sebagai bahan koreksi supaya kecelakaan penerbangan tidak berulang.

Menurut Hadi, manajemen yang baik, mulai dari pengadaan barang sampai pembinaan, sangat penting dalam upaya menghindari kecelakaan pesawat.

“Kalau kita memiliki manajemen yang baik niscaya kecelakaan pesawat bisa dihindari,” tuturnya.

Hadi, yang menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, juga menyatakan akan meremajakan armada pesawat sesuai rencana strategis.

“Sesuai dengan Renstra 2024 kita akan melakukan satu peremajaan pesawat yakni pesawat F5. Karena pesawat F5 ini sudah satu tahun tidak terbang. Penggantinya itu apa, masih dalam perencanaan,” katanya.

Sumber : Teropong Senayan

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

Komisi I DPR Berharap KSAU Baru Bawa TNI AU Lebih Profesional

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mempertimbangkan sosok kepala staf Angkatan Udara (KASAU) dari tiga perwira tinggi yang diajukan kepada presiden.

Termasuk, dengan terpilihnya Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang tadi.

“Usulan Panglima tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang KASAU. Dan KASAU baru adalah sosok yang baik dan tepat, karena beliau adalah salah satu dari tiga perwira tinggi yang diusulkan panglima TNI,” terang Kharis, di Jakarta, Rabu (18/1).

Politisi PKS itu berharap,dengan dilantiknya KASAU baru ini TNI AU ke depan semakin profesional. Ia juga berharap pelantikan KASAU baru tidak menimbulkan konflik di internal Angkatan Udara, karena KASAU terpilih melompati dua tingkat diatasnya.

“Semoga tidak ada konflik (internal) insya-Allah,” pungkasnya.

Sumber : Aktual

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

“Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),” tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ‘perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

“MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar,” tutur Abdul Kharis.

Sumber : Republika

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menerima kunjungan dari pengelola situs situsberitaislam24h.net di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Selasa (17/1). Hal tersebut dalam rangka Hari aspirasi Fraksi PKS DPR-RI yg dilaksanakan tiap hari Selasa.

Dalam kunjungannya, pengelola web menyampaikan aspirasi terkait maraknya pemblokiran terhadap situs dan media Islam. Pemblokiran tersebut dinilai kurang adil dan tidak memiliki standard yang jelas karena terdapat situs dan media lain yang dinilai dirasa lebih pantas untuk diblokir. Web situsberitaislam24h.net merupakan salah satu web yang diblokir oleh pemerintah akhir-akhir ini.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis Mengatakan saat ini ada puluhan ribu situs yang memproduksi berita, sehingga pemerintah mengalami kesulitan. Aspirasi tersebut Juga akan disampaikan ke Menteri Kominfo pada saat rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2017 mendatang.

“Oleh karena itu dalam waktu dekat ini Kominfo dan Komisi I akan ada rapat kerja bersama yang didalamnya juga membahas pemblokiran situs-situs,” ujar Politisi asal Solo itu.