Author Archives: adminkharis

LOMBA PENULISAN FPKS DPR RI : Islam dan Patriotisme Kebangsaan

LOMBA PENULISAN FPKS DPR RI : Islam dan Patriotisme Kebangsaan

KETENTUAN UMUM

LOMBA PENULISAN BERTEMA KEBANGSAAN

PILIHAN TEMA

  1. Islam dan Patriotisme Kebangsaan: Tantangan untuk generasi muda
    2. Spirit Agama Sebagai Fundamental Wawasan Nasionalisme Indonesia
    3. Menumbuhkan Semangat Nasionalisme religius Pemuda Indonesia
    4. Nilai Ketuhanan sebagai Landasan Perbaikan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
    5. Perwujudan cita-cita Islam dalam Kebersamaan Kebangsaan
    6. Menggali nilai sosial Islam dalam pembangunan kerakyatan
    7. Semangat Islam dalam Sejarah Nasional Indonesia
    8. Spirit Islam, Nasionalisme & Modernitas
    9. Menggali Akar Kehidupan religius di Nusantara Pesantren dan
    10. Wawasan Kebangsaan Indonesia

PERSYARATAN PESERTA

  1. Warga Negara Indonesia.
    2. Siswa SMU atau sederajat yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar yang berlaku).
    3. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia  (dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku).
    4. Setiap peserta hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan satu tulisan asli.
    5. Panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan ini dilarang mengikuti lomba ini.

PESERTA

  1. Kategori Pelajar. Siswa SMA, Madrasah Aliyah, Pesantren atau Sederajat.
    2. Kategori Mahasiswa (Sedang Menempuh S1)
    3. Kategori Umum Lulusan S1, S2, S3 & Masyarakat Umum
    4. Kategori Ibu Rumah Tangga
    5. Kategori Wartawan

KETENTUAN PENULISAN

Tulisan yang diajukan dalam Lomba Penulisan bertema Kebangsaan 2017 FPKS DPR RI

  1. Merupakan tulisan asli dan belum pernah mendapatkan penghargaan pada lomba penulisan lain
    2. Jenis tulisan Esai Populer.
    3. Menggugah rasa religiusitas dan nasionalisme Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia
    4. Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    5. Format:
    a. Terdiri dari 1500 – 2000 kata;
    b. Font: Arial 11;
    c. Spasi: 1,5
    d. Ukuran Kertas: A4
    e. Batas Pengetikan samping kiri 4, samping kanan 3 batas atas dan bawah masing-masing 3
    6. Tulisan harus dilampiri :
    a. Biodata singkat penulis (nama, alamat, no contact, pendidikan terakhir, foto terbaru)
    b. Fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/KTP yang masih berlaku.
    7. Tulisan dikirim melalui alamat email sesuai kategori yang dipilih.
    a. esaipelajar.fpks@gmail.com
    b. esaimahasiswa.fpks@gmail.com
    c. esaiumum.fpks@gmail.com
    d. esaibunda.fpks@gmail.com
    e. esaiwartawan.fpks@gmail.com

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian karya tulis meliputi:

  1. Format penulisan (Bobot 10%)
    2. Data dan sumber informasi (25%)
    3. Kesesuaian topik dan manfaat tulisan (15%)
    4. Pembahasan dan kesimpulan (50%)

DEWAN JURI

Dewan Juri Lomba terdiri dari

  1. Ahli/Akademisi
    a. Akademisi Prof. Dr. Siti Zuhro, MA
    b. Penulis M.Irfan Hidayatullah, M.Hum
    2. Anggota FPKS Dr. Hidayat Nurwahid, MA

MEDIA PENGUMUMAN LOMBA
Lomba akan diumumkan melalui media cetak elektronik dan media sosial.

WAKTU PENGIRIMAN TULISAN
Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 8 Desember 2016 dan ditutup tanggal 28 Februari 2017 Pk. 24.00 WIB.

PENGUMUMAN PEMENANG
Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilakukan pada 20 April 2017 (menyesuaikan dengan syukuran Milad PKS ke 19). Lomba akan diumumkan melalui media cetak elektronik dan media social.

HADIAH / PENGHARGAAN
Pemenang tiap kategori lomba akan mendapatkan:
JUARA 1 Rp 7.500.000
JUARA 2 Rp 5.000.000
JUARA 3 Rp 3.500.000
E-CERTICIFATE untuk seluruh peserta

Narahubung: 085228002986 (Iken)

 

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

Uji Kompetensi Wartawan Diperlukan untuk Tangkal Hoax

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu yakni hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Selain itu kata Kharis, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya.

Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Kharis, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial. “Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

DPR Dukung Pembenahan Situs Media “Online”

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari mendukung upaya Dewan Pers melakukan pembenahan situs media “online” melalui verifikasi maupun uji kompetensi terhadap wartawan Indonesia.

“Maraknya situs media online saat ini membuat penyiaran berita menjadi kurang terkontrol karena ada situs media yang menyiarkan hoax,” kata Abdul Kharis Almarsyhari pada diskusi “News or Hoax” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Kharis, berita-berita “hoax” ini dapat meresahkan masyarakat maupun Pemerintah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa DPR RI sebelumnya telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-Undang ITE ini merupakan landasan hukum yang tujuannya, antara lain, untuk melindungi para pihak dari ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Kalau saat ini Dewan Pers akan melakukan pembenahan situs media “online” menyusul ramainya berita “hoax”, dia mendukung langkah Dewan Pers.

Abdul Kharis menambahkan bahwa Dewan Pers juga telah melakukan uji kompetensi terhadap wartawan untuk mengklasifikasi wartawan kompeten dan tidak kompeten.

“Wartawan profesional dapat menyampaikan berita-berita akurat yang menjadi harapan rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata dia, saat ini banyak orang yang menyukai berita “hoax” meskipun di sisi lain banyak juga yang risih dengan berita “hoax”.

Menurut dia, pada era tahun 1980-an masyarakat percaya pada berita-berita dari media “mainstream”, tetapi sesuai dengan perkembangan media “online”, muncul berita “hoax”.

Sumber : Antara

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masyarakat harus mendapat informasi yang benar. Bukan berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” kata Abdul Kharis dalam diskusi “News or Hoax” di Media Center Gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017.

Politisi PKS ini mengatakan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan  kebohongan. “Agama mana pun melarang kebohongan,” tegasnya.

Kharis mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. Kepercayaan masyarakat mulai turun. “Kenapa? Karena masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya,” ucapnya.

Kharis menambahkan, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya kata dia, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira oleh masyarakat. Perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

SahabatKharis.com – Sulitnya membedakan berita yang benar dan hoax menjadi perbincangan yang ramai saat ini. Selain dengan menutup atau memblokir media yang ditengarai memberitakan hoax, pemerintah dituntut juga mendorong Insan Media Pers untuk berkompetisi secara Independen dan Profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menjadi narasumber diskusi bertemakan “News or Hoax” di Press Room DPR RI, Senayan, Selasa (10/1)

“Salah satu penyebab ramainya berita hoax yang terjadi saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media mainstream yang kini berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu,” ujar Kharis.

Selain Abdul Kharis, diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Kominfo, Rudiantara dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley.

Sementara itu, Dewan Pers juga segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa yang terpercaya. Label tersebut berbentuk QR Code yang akan ditempelkan baik dalam media cetak maupun online.

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

SahabatKharis.comKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis mengatakan DPR akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu tapi yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus saling menghormati.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sumber : Tempo

 

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

“Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat,” ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

“Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif,” tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

“Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami,” kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

“Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi,” pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

SahabatKharis.com – Pemerintah berencana membuat badan cyber untuk mengatasi kasus cyber crime dan menyaring berita bohong atau hoax, yang saat ini meresahkan masyarakat. Nantinya Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, wacana pembentukan Badan Cyber sudah lama diusulkan tapi sampai saat ini belum terealisasikan.

“Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I,” kata Kharis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendukung rencana pemerintah tersebut jika tujuannya untuk menekan atau meniadakan hoax.

“Saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh hoax karena dapat mengarah pada fitnah. Karena sebuah berita mestinya harus benar dan valid tidak boleh hoax,” ucap dia.

Kendati demikian, Komisi I DPR akan mendengarkan terlebih dahulu alasan pemerintah yang akan membentuk Badan Cyber.

“Kita lihat nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” Kharis menandaskan.

 

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara.

Menurut Kharis, evaluasi harus meliputi keseluruhan untuk menetapkan negara yang kerap menyalahgunakan izin sehingga bebas visa bagi negara tersebut perlu dicabut.

Selain itu, agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa. “Bisa dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” kata Abdul Kharis melalui keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).

Adapun negara-negara yang menurutnya wajib dicabut bebas visanya adalah negara-negara yang banyak menyalahgunakan izin bebas visa, baik sebagai pekerja asing ilegal, pengedar narkoba, atau untuk kejahatan siber.

Ia meminta pemerintah tak khawatir akan kehilangan kunjungan wisatawan mancanegara karena mencabut izin bebas visa.

Menurut dia, kunjungan wisatawan mancanegara juga dipengaruhi hal-hal lain, tak hanya penggunaan visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Politisi PKS itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah mengantongi daftar negara-negara yang akan dievaluasi terkait kebijakan bebas visa.

“Tapi tentu terlalu early kalo saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait lakukan evaluasi itu,” kata Luhut, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2016).

Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi apabila visa tersebut disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia.

Sumber : Kompas