Author Archives: adminkharis

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat yang berisi nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Legislatif akan segera memproses surat, yang menurut informasi berjumlah 23 nama, itu.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa surat presiden sudah diterima DPR. Namun, ia belum mengetahui mengenai rincian jumlah dan nama-nama yang diajukan.

Menurut Kharis, surat pengajuan tersebut kini masih berada di meja Pimpinan DPR dan belum diserahkan kepada Komisi I.

“Informasi yang saya terima, surat presiden sudah di pimpinan DPR, tapi belum sampai ke komisi. Saya belum lihat supresnya,” tutur Kharis saat dihubungi, Sabtu (26/11/2016).

Jika surat presiden sudah diterima Komisi I, lanjut Kharis, nama-nama yang tertera di surat tersebut segera diuji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PKS itu menambahkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada pekan kedua Desember 2016.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).

Fit and proper (uji kelayakan dan kepatutan) segera. Menunggu supres dibacakan dibacakan di paripurna, lalu di Bamus, baru fit and proper,” kata Abdul.

Salah satu nama yang diajukan adalah nama Anggota Komisi I Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi duta besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Tantowi membenarkan pengajuan tersebut. Namun ia mengatakan prosesnya masih panjang.

“Masih harus melalui proses yang cukup panjang dari pertimbangan di DPR sampai ke persetujuan dari negara akreditasi. Mungkin Januari,” ujar Tantowi.

Nama lainnya adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Yuddy diajukan sebagai duta besar Indonesia di Kiev, Ukraina. “Ya, dicalonkan bapak Presiden untuk Dubes di Kiev-Ukraina, ke DPR untuk fit and proper test dalam waktu dekat,” kata Yuddy.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/08522101/komisi.i.dpr.segera.proses.23.nama.calon.dubes

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas aksi pemboman yang terjadi di Gereja Oikumene di Samarinda dan meminta kepada Kepolisian untuk segera melakukan penindakan hukum secara cepat dan lugas.

“Saya sebagai ketua komisi I DPR RI mengutuk keras atas pemboman gereja dan tempat ibadah manapun karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara apalagi dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu saya meminta kepada Polri untuk secepatnya melakukan proses hukum secara cepat dan lugas,” kata Abdul saat dihubungi di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (13/11)

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bilamana BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat kegiatan pengeboman yang terjadi di salah satu gereja tersebut pasti dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak akan memakan korban yang cukup banyak.

” Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi Bom ini mengapa bisa sampai terjadi,” ujar Abdul.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya.

” Saya harap setelah Pak Budi Gunawan melakukan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini,” tandas dirinya.

Sumber : Kabar Parlemen

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

14568208_1304679579556169_1005654825441923566_nKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (10/10/2016).

Agenda rapat membahas terkait hasil penilaian KPI terhadap 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dalam waktu dekat akan habis masa izin penyiarannya.

“Pemberian perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Kominfo yang mengacu pada rekomendasi penilaian dari KPI, Oleh karena itu kami selaku wakil rakyat mengharapkan KPI menghasilkan penilaian secara objektif & berani” tegas Ketua Komisi I DPR RI.

Sebelumnya Ketua KPI Menyatakan bahwa 10 LPS stasiun TV tersebut layak diberi perpanjangan izin siaran.
“Berdasarkan 4 Aspek penilaian yakni Aspek Program siaran, Sumber daya manusia (SDM), Sistem jaringan konten lokal & Administrasi, kami menilai 10 LPS tersebut masih layak izin siarannya diperpanjang” Ujar Yuliandre disela RDP di DPR RI.

Komisi I DPR RI menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS yang izin siarannya akan berakhir pada tahun 2016 tidak didukung oleh data yang kuat & konsisten serta parameter penilaian yang kurang objektif.

“Kemenkominfo harus bijak dalam mengambil keputusan apakah rekomendasi dari KPI akan digunakan atau tidak. Selain itu kami juga mendorong apabila izin ini diberikan maka harus ada komitmen tertulis dari pihak LPS untuk memperbaiki kualitas isi siaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat” tutup aleg PKS asal jateng V.

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

14232567_1273317559359038_2752513181815822733_nKomjen Pol Budi Gunawan merampungkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR. Pria yang akrab disapa BG itu mendapat restu dari Komisi I DPR sebagai Kepala BIN, namun dengan beberapa catatan.

“Pendalaman kurang lebih 4 jam. 10 fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Berikut hasil pertimbangan kepada calon Kepala BIN, sebagaimana diatur UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara,” Ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

“Pasal 199 ayat 2 tatib. Hasil pembahasan komisi dilaporkan dalam Bamus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Pandangan 10 fraksi. Kami melakukan pertimbangan konsideran berikut,” sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pertimbangan yang dilakukan Komisi I DPR terbagi 3 tahap. Pertama, kata dia, yakni melalui seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan administrasi.

Kedua pemaparan visi dan misi. Komisi I mempertimbangkan latar belakang calon dan pengalaman Budi Gunawan di Polri.
Kharis menegaskan intelijen bukan hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan mereka berfungsi sebagai penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Fungsi Intelijen harus bisa menghasilkan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta, sehingga tidak terulang kembali kecolongan seperti peristiwa teror di thamrin dan bom di solo” Tutur Aleg asal solo.

Ketiga adalah memperhatikan sejumlah isu fundamental yang krusial yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi intelijen. Mulai dari perkembangan politik nasional, kebangsaan, dan regional serta Internasional.

“Calon Kepala BIN telah memberikan pemaparan baik dan komprehensif. Komisi I menerima dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebagai calon Kepala BIN. Pertimbangan ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan dibawa ke forum paripurna sebagai pengesahan,” Tutup Kharis.

Wawancara dengan CNN Terkait Persiapan Fit & Properti Test Calon Kepala BIN

Wawancara dengan CNN Terkait Persiapan Fit & Properti Test Calon Kepala BIN

14238285_1272492049441589_3444176815843697095_nWawancara dengan CNN terkait persiapan fit n properti test calon kepala BIN.
Kita menegaskan bahwa fit & proper test kepala BIN yang akan dilaksanakan besok bukanlah sekedar formalitas..
Anggota komisi akan mempelajari visi & misi serta meminta komitmen calon kepala BIN agar bisa menjalankan peran & fungsinya dalam penangkalan & penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional