Author Archives: adminkharis

Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Amankan Negara, Kemenhan Butuh Dana Besar

Jakarta – Rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp 133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.

Namun, pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurut DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bahwa hasil akhir Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Pertahanan, bahwasanya sudah ada kesepakatan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara dibutuhkan anggaran yang besar.

” Tetapi celah fiskal yang sekarang ini masih terbatas, sehingga Menteri Keuangan menahan sebagian anggaran untuk Kementerian Pertahanan,” ungkap Abdul Kharis Almasyhari kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 18 Oktober 2016.

Menurut Politisi PKS ini, Menteri Keuangan RI sangat konsen terhadap masalah kedaulatan negara ini. Sehingga Menteri Keuangan akan selalu mensupport sepenuhnya Kementerian Pertahanan.

” Jadi, Menteri Keuangan akan dukung sepenuhnya anggaran Kementerian Pertahanan demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Tentunya juga atas persetujuan dan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR RI,” tegas Abdul Kharis dengan mantapnya.

Abdul Kharis memaparkan, mengenai pemotongan anggaran di 2016 dan kemudian dipending ke tahun 2017, itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

” Mengenai kedaulatan negara, kita melihat bahwa di Kementerian Pertahanan itu ada 3 aspek, yakni SDM (sumber daya manusia), alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan daya dukung finansial,” tegas Ketua Komisi I DPR RI ini.

Mengenai SDM, lanjutnya, kita angkat jempol dan dunia sudah mengakui bahwa Prajurit TNI skill- nya sangat bagus. Tetapi mengenai alutsista (alat utama sistem persenjataan) kita tergolong masih kedodoran alias tertinggal.

” Kemudian mengenai daya dukung finansial dan kesejahteraan Prajurit ini harus ditingkatkan. Sebab, jangan sampai Prajurit yang bertugas mengamankan kedaulatan negara, tetapi masih mikir apakah istri dan anak- anaknya makan atau tidak. Artinya, kesejahteraan Prajurit harus diperhatikan dan ditingkatkan,” pungkas Abdul Kharis Almasyhari di penghujung wawancara.

Sumber : seputarnusantara.com

 

PROFIL ABDUL KHARIS ALMASYHARI

PROFIL ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Abdul Kharis Almasyhari

Abdul Kharis Almasyhari

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

No.Anggota : 111
Fraksi : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Daerah Pemilihan : JAWA TENGAH V

*Abdul Kharis Almasyhari lahir pada 25 Agustus 1968 dari pasangan KH. Syaibani dan Muslimah.  Merupakan anak sulung dari seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah.

Lulus dari pendidikan TK dan SD Tersidi Lor, Purworejo, Kharis berhasil melanjutkan sekolah SMP Negeri I Kutoarjo kemudian lanjut ke SMA Negeri I Kutoarjo.

Sejak TK hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ia selalu menjadi siswa terbaik dan juara di kelas. Bahkan saat SD ia sempat menjadi siswa teladan ke-empat se-Kabupaten Purworejo.

Di SMA ia mulai aktif berorganisasi, baik organisasi kesiswaan di sekolah maupun organisasi remaja mesjid. Diantaranya ia pernah menjadi Ketua Takmir Masjid, sekaligus menjadi pengkotbah di Masjid SMAN I Kutoarjo.

Selepas SMA tahun 1987, Kharis diterima di Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Akutansi  di Universitas  Negeri  Sebelas Maret, Surakarta Solo.

Di semester kedua kuliahnya ia mulai mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Tidak kurang empat kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya, yakni Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam- red), Beladiri Merpati putih, BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam) serta Badan Pers Mahasiswa. Dan sejak itulah ia mulai berkenalan dengan dunia pers, penerbitan dan percetakan.

Ketika ada tawaran dari Badan Pers Mahasiswa untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tepatnya di Majalah Tempo, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi saat itu jumlah mahasiswa yang boleh mengikuti pelatihan itu sangat terbatas, yakni hanya tiga mahasiswa untuk satu kampus.

Siapa sangka jika pelajaran dalam pelatihan jurnalistik di Tempo yang hanya beberapa hari itu begitu membuat Kharis tertarik. Bahkan saat itu juga muncul ide untuk mendirikan usaha percetakan di sekitar kampusnya. Di semester dua itulah ia mulai merintis bisnis percetakan hingga sukses kini.

Memiliki cukup materi di usia muda diakui Kharis menjadi ujian tersendiri dari hidupnya. Tak ingin terpeleset oleh hal negatif, ia pun memilih untuk segera mengakhiri masa lajangnya alias menikah di usia muda.

Meski belum mengantongi gelar sarjana, Kharis muda menikah dengan pujaan hatinya hingga memiliki tiga anak, kini ia memiliki 7 orang anak.

Setelah berhasil meraih gelar akuntan, Kharis kemudian mendirikan CV Citra Islami Press pada tahun 1993 dan menjadi Direktur Utamanya. Empat tahun kemudian ia mendirikan PT Era Adicitra Intra Media yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku Islami dan menjabat sebagai Direktur Utama .

Pada tahun 1995, ia dipercaya menjadi dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dan sebagai pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, ia pun aktif dalam kepengurusan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sejak tahun 1997. Bahkan di tahun 2007, Kharis menjabat sebagai Ketua IKAPI Propinsi Jawa Tengah, baru pada tahun 2013 lalu ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengurus IKAPI Pusat.

Pada tahun 2013, Kharis merasa bisnis penerbitannya sudah tergolong mapan. Ia pun mencoba mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg). Hal tersebut menjadi konsekuensi bagi karirnya sebagai dosen UMS, yaitu ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen tetap UMS.

Dan tahun 2014, Kharis mulai bertarung di kancah politik. Dia berhasil merebut suara yang cukup tinggi di daerah pemilihannya, Dapil Jawa Tengah V yang meliputi wilayah Surakarta, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bersama 559 anggota DPR RI lainnya, Kharis pun resmi menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, bahkan kini dia dipercaya menjadi Ketua Komisi I DPR RI. Sebelumnya dia pernah menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Peraih program doktor di bidang akuntansi UNS ini, akan terus berjuang demi rakyat. Baginya, hidup ini harus terencana dan tidak mengikuti arah arus.  (www.dpr.go.id)

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Solo – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan silaturahim ke Korem 074 Warastratama Solo, Rabu (28/12). Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan reses Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Dalam lawatannya tersebut, Kharis, sapaan akrabnya, ditemui langung oleh Danrem Kol Maruli Simandjuntak beserta jajarannya.

Anggota legislatif asal Solo ini mengatakan silaturahim tersebut bermaksud sekedar menjalin pertemanan dan membicarakan beberapa poin diantaranya keutuhan NKRI. (AR)

Komisi I DPR RI Sosialisasikan UU ITE di Solo

Komisi I DPR RI Sosialisasikan UU ITE di Solo

Komisi I DPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Solo, Senin (14/11/2016).

Sosialisasi UU ITE dilakukan secara langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almansyhari.

Sosialisasi ini dilakukan setelah disahkannya revisi UU ITE pada 28 Oktober 2016.

Revisi ini UU ITE ini meliputi perubahan delik umum menjadi delik aduan, tuntutan hukuman maksimal dari enam tahun menjadi empat tahun, denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta, peraturan mengenai cyber bullying dan diakomodirnya permasalahan hate speech (pengujaran kebencian).

“Pengesahan UU ITE ini dilakukan setelah pembahasan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah,” katanya.

Di dalam UU ITE hasil revisi ini juga memasukkan kewenangan pemerintah melakukan penapisan konten dan penutupan konten.

Selain itu juga adanya hak warga negara untuk meminta pemberitaan negatif di masa lalu dihapuskan melalui ketentuan di UU ITE mengenai “the right to be forgetten” atau “hak untuk dilupakan”.

“Tanggal 28 November 2016 mestinya UU ITE ini sudah mulai diberlakukan,” katanya dia.

“Karena revisi UU ITE ini sudah disahkan tanggal 28 Oktober 2016 dalam sidang Paripurna DPR RI dan semua fraksi DPR RI menyetujui,” terangnya.

Sumber : http://solo.tribunnews.com/2016/11/14/komisi-i-dpr-ri-sosialisasikan-uu-ite-di-solo

Dilantik, Ini Komitmen Abdul Kharis Almasyhari Pimpin Komisi I DPR RI

Dilantik, Ini Komitmen Abdul Kharis Almasyhari Pimpin Komisi I DPR RI

Pergantian Pimpinan Komisi I DPR RI dari Mahfudz Siddiq kepada Abdul Kharis Almayshari siang ini, Kamis (26/5), berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Ruang Rapat
Komisi I.

Usai pelantikan, Kharis menegaskan bahwa dirinya akan mengoptimalkan pengawasan di enam Panitia Kerja (Panja) yang sedang berjalan di Komisi I. Selain itu, politisi dari Dapil Solo Raya ini juga berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pertahanan, khususnya di wilayah terdepan NKRI.

“Adanya kasus penculikan terhadap WNI yang terjadi beberapa waktu lalu dan masih maraknya pencurian ikan (*Illegal Fishing*) merupakan indikasi bahwa pertahanan negara perlu mendapat perhatian khusus,” jelas Kharis.

Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan tersebut, menurut Kharis, adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun Internasional untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujar Kharis.

Selain dalam hal pengawasan, Kharis juga berkomitmen mempercepat proses legislasi demi memenuhi ekspektasi masyarakat akan kinerja DPR RI.

“Komisi ini punya tanggung jawab legislasi. Itu tetap jadi prioritas. Saat ini sedang berjalan pembahasan RUU Penyiaran, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan Revisi UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan
saya yakin teman-teman berkomitmen untuk menyelesaikan itu semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Diketahui, sebelum menjadi Ketua Komisi I, Kharis pernah menjadi anggota Komisi XI sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2015. Lalu, dari November 2015-April 2016 menjadi Wakil Ketua Komisi X.

Meskipun demikian, Kharis tetap membuka diri untuk menerima banyak masukan serta siap untuk membangun kerjasama serta bersinergi dengan seluruh Anggota Komisi I untuk kebaikan bangsa dan negara.

“Saya mengajak semua rekan-rekan di komisi I untuk terus mengawasi komitmen dan tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mulai perlindungan WNI hingga penegakan kedaulatan hukum di laut NKRI,” pinta Kharis.

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat yang berisi nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Legislatif akan segera memproses surat, yang menurut informasi berjumlah 23 nama, itu.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa surat presiden sudah diterima DPR. Namun, ia belum mengetahui mengenai rincian jumlah dan nama-nama yang diajukan.

Menurut Kharis, surat pengajuan tersebut kini masih berada di meja Pimpinan DPR dan belum diserahkan kepada Komisi I.

“Informasi yang saya terima, surat presiden sudah di pimpinan DPR, tapi belum sampai ke komisi. Saya belum lihat supresnya,” tutur Kharis saat dihubungi, Sabtu (26/11/2016).

Jika surat presiden sudah diterima Komisi I, lanjut Kharis, nama-nama yang tertera di surat tersebut segera diuji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PKS itu menambahkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada pekan kedua Desember 2016.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).

Fit and proper (uji kelayakan dan kepatutan) segera. Menunggu supres dibacakan dibacakan di paripurna, lalu di Bamus, baru fit and proper,” kata Abdul.

Salah satu nama yang diajukan adalah nama Anggota Komisi I Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi duta besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Tantowi membenarkan pengajuan tersebut. Namun ia mengatakan prosesnya masih panjang.

“Masih harus melalui proses yang cukup panjang dari pertimbangan di DPR sampai ke persetujuan dari negara akreditasi. Mungkin Januari,” ujar Tantowi.

Nama lainnya adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Yuddy diajukan sebagai duta besar Indonesia di Kiev, Ukraina. “Ya, dicalonkan bapak Presiden untuk Dubes di Kiev-Ukraina, ke DPR untuk fit and proper test dalam waktu dekat,” kata Yuddy.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/08522101/komisi.i.dpr.segera.proses.23.nama.calon.dubes

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Komisi I minta BIN usut tuntas Kasus Samarinda

Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas aksi pemboman yang terjadi di Gereja Oikumene di Samarinda dan meminta kepada Kepolisian untuk segera melakukan penindakan hukum secara cepat dan lugas.

“Saya sebagai ketua komisi I DPR RI mengutuk keras atas pemboman gereja dan tempat ibadah manapun karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara apalagi dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu saya meminta kepada Polri untuk secepatnya melakukan proses hukum secara cepat dan lugas,” kata Abdul saat dihubungi di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (13/11)

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bilamana BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat kegiatan pengeboman yang terjadi di salah satu gereja tersebut pasti dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak akan memakan korban yang cukup banyak.

” Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi Bom ini mengapa bisa sampai terjadi,” ujar Abdul.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya.

” Saya harap setelah Pak Budi Gunawan melakukan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini,” tandas dirinya.

Sumber : Kabar Parlemen

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

14568208_1304679579556169_1005654825441923566_nKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (10/10/2016).

Agenda rapat membahas terkait hasil penilaian KPI terhadap 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dalam waktu dekat akan habis masa izin penyiarannya.

“Pemberian perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Kominfo yang mengacu pada rekomendasi penilaian dari KPI, Oleh karena itu kami selaku wakil rakyat mengharapkan KPI menghasilkan penilaian secara objektif & berani” tegas Ketua Komisi I DPR RI.

Sebelumnya Ketua KPI Menyatakan bahwa 10 LPS stasiun TV tersebut layak diberi perpanjangan izin siaran.
“Berdasarkan 4 Aspek penilaian yakni Aspek Program siaran, Sumber daya manusia (SDM), Sistem jaringan konten lokal & Administrasi, kami menilai 10 LPS tersebut masih layak izin siarannya diperpanjang” Ujar Yuliandre disela RDP di DPR RI.

Komisi I DPR RI menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS yang izin siarannya akan berakhir pada tahun 2016 tidak didukung oleh data yang kuat & konsisten serta parameter penilaian yang kurang objektif.

“Kemenkominfo harus bijak dalam mengambil keputusan apakah rekomendasi dari KPI akan digunakan atau tidak. Selain itu kami juga mendorong apabila izin ini diberikan maka harus ada komitmen tertulis dari pihak LPS untuk memperbaiki kualitas isi siaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat” tutup aleg PKS asal jateng V.

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

14232567_1273317559359038_2752513181815822733_nKomjen Pol Budi Gunawan merampungkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR. Pria yang akrab disapa BG itu mendapat restu dari Komisi I DPR sebagai Kepala BIN, namun dengan beberapa catatan.

“Pendalaman kurang lebih 4 jam. 10 fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Berikut hasil pertimbangan kepada calon Kepala BIN, sebagaimana diatur UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara,” Ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

“Pasal 199 ayat 2 tatib. Hasil pembahasan komisi dilaporkan dalam Bamus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Pandangan 10 fraksi. Kami melakukan pertimbangan konsideran berikut,” sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pertimbangan yang dilakukan Komisi I DPR terbagi 3 tahap. Pertama, kata dia, yakni melalui seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan administrasi.

Kedua pemaparan visi dan misi. Komisi I mempertimbangkan latar belakang calon dan pengalaman Budi Gunawan di Polri.
Kharis menegaskan intelijen bukan hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan mereka berfungsi sebagai penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Fungsi Intelijen harus bisa menghasilkan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta, sehingga tidak terulang kembali kecolongan seperti peristiwa teror di thamrin dan bom di solo” Tutur Aleg asal solo.

Ketiga adalah memperhatikan sejumlah isu fundamental yang krusial yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi intelijen. Mulai dari perkembangan politik nasional, kebangsaan, dan regional serta Internasional.

“Calon Kepala BIN telah memberikan pemaparan baik dan komprehensif. Komisi I menerima dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebagai calon Kepala BIN. Pertimbangan ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan dibawa ke forum paripurna sebagai pengesahan,” Tutup Kharis.