Author Archives: adminkharis

Kapal Motor Cepat Kodam Jaya Tenggelam, DPR Sarankan Investigasi

Kapal Motor Cepat Kodam Jaya Tenggelam, DPR Sarankan Investigasi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka cita atas kecelakaan laut Kapal KMC milik Kodam Jaya yang tenggelam di Kepulauan Seribu. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (12/3/2018) hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB.

KMC milik Kodam Jaya diketahui tiba di Pulau Seribu untuk persiapan hari ulang tahun (HUT) ke-72 Persatuan Istri Prajurit (Persit) yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kharis berharap peristiwa yang terjadi tak terulang lagi.

“Atas peristiwa ini saya menyampaikan duka cita mendalam, semoga segera dan cepat di berikan pertolongan. Saya harap ada investigasi mendalam kenapa terjadi. Apakah faktor alam atau apa, harapan saya tak terulang lagi,” kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulis kepada Wartawan di Jakarta.

Politisi PKS ini merasa prihatin atas musibah itu. Sebab kata dia, dalam beberapa hari sudah dua musibah yang menghampiri.

“Berbagai faktor bisa berpengaruh baik cuaca, manusia dan alatnya, rasanya kesedihan kita belum usai kemarin musibah Satu unit tank M113 milik TNI AD tenggelam di Sungai Bogowonto, Purworejo, Sabtu (10/3/2018), hari ini kapal motor TNI.”

“Keprihatinan mendalam semoga tidak ada korban jiwa, semua penumpang saya harap selamat semua, perlu segera dilakukan pengecekan menyeluruh dan terintegrasi semua alutsista TNI,” lanjut Kharis

Sumber : kabar news

Komisi I Berniat Datangi Lokasi Kecelakaan Tank di Purworejo

Komisi I Berniat Datangi Lokasi Kecelakaan Tank di Purworejo

SahabatKharis.com -Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka cita atas peristiwa kecelakaan tank di Purworejo, Jawa Tengah. Dia berharap peristiwa ini tak terulang lagi.

“Atas peristiwa ini kepada prajurit yang gugur dan guru yang meninggal saya menyampaikan duka cita mendalam. Saya harap ada investigasi mendalam kenapa terjadi. apakah faktor alam atau apa, harapan saya tak terulang lagi,” kata Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (11/3/2018).
“TNI mendekatkan diri ke masyarakat kan sudah lama. Dahulu kita kalau mau ada acara outdoor sering minta instruktur dari TNI, pinjam alat seperti tenda dari TNI, juga pinjam truk untuk angkutan,” ujarnya.
Abdul berpendapat, kegiatan mengikutsertakan anak PAUD dan TK menumpangi kendaraan tempur (ranpur) sebagai bagian mendekatkan diri TNI kepada masyarakat. Upaya mendekatkan diri TNI kepada masyarakat menurutnya sudah terjadi sejak lama.
“Kami berencana ke sana lakukan kunjungan. Komisi ada rencana, Kamis ke sana. Atau waktunya kita bahas lagi. Kita ingin dengar dari mereka seperti apa,” ujar Abdul.”Terkait acara ini mungkin tujuannya mendekatkan tentara dengan anak TK. Saya yakin tujuannya baik. Hanya mungkin perlu dipersiapkan peralatan dan keamanannnya. Karena ini untuk masyarakat,” sambung politikus PKS ini.

Dia mengatakan Komisi I dalam waktu dekat akan mendatangi lokasi kecelakaan tank yang terperosok ke aliran Sungai Bogowonto, Sabtu (10/3) siang. Komisi I berencana mendengar penjelasan dari Yonif Mekanis Raider 412/6/2 terkait peristiwa tersebut.
Dalam insiden ini mengakibatkan satu personel TNI AD, Pratu Randi Suryadi, dan Ketua Yayasan TK Ananda, Iswandari, meninggal dunia. Pihak Kostrad sedang menginvestigasi insiden ini. Pihak Kostrad juga menyatakan siap bertanggung jawab dan menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban dan masyarakat terkait insiden ini.

Sumber : detik.com

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

SahabatKharis.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini ke Kabul, Afghanistan, meski sebelumnya terjadi ledakan bom, mendapat tanggapan positif dari Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah Jokowi sebagai upaya Indonesia untuk terus aktif dalam perdamaian dunia.

“Ya baguslah. Saya kira hubungan bilateral ini terjalin dengan baik. Karena kita ingin aktif dalam perdamaian dunia,” ucap Abdul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Abdul sangat setuju dengan langkah Jokowi mengunjungi Afghanistan. Sebab, kata dia, tiap negara memang tidak bisa hidup sendiri-sendiri.

“Kepada semua negara yang punya hubungan bilateral, saya kira presiden harus menjalin hubungan baik. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia ini,” ujar politikus PKS ini.

Sebelumnya, Jokowi mengungkap alasan tetap pergi. Seperti yang dia sampaikan di depan Parlemen Pakistan, Jumat (26/1) lalu, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang, dan terorisme.

“Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara muslim. Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara muslim,” kata Jokowi lewat akun Facebook resminya seperti dilihat detikcom, Senin (29/1).

Namun, terkait hal tersebut, Abdul memandang kehadiran Jokowi ke Afghanistan tidak semata-mata untuk merepresentasikan umat Islam Indonesia. “Saya kira yang dibawa Pak Jokowi adalah citra Indonesia. Tidak hanya Islam saja,” pungkasnya.

Sumber : detik

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

SahabatKharis.com – RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (DPR)

Djoko Setiadi Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

Djoko Setiadi Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

SahabatKharis.com – Pemerintah akhirnya resmi menunjuk Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah beberapa bulan badan tersebut tidak memiliki pimpinan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengakui pelantikan Kepala BSSN tersebut akan berlangsung hari ini pukul 10.00 WIB di Istana Negara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melantik langsung Kepala BSSN tersebut di Istana Negara.

“Jadi rencana pelantikan (Kepala BSSN) itu pagi ini jam 10.00 WIB di Istana Negara,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (3/1).

Sebelumnya, DPR mendesak agar pemerintah segera menandatangani pembentukan BSSN agar memiliki struktural dan anggaran yang jelas. Selain itu, pembentukan BSSN tersebut juga dinilai dapat menangkal serangan siber negara lain ke Indonesia.

Sehingga negara ini aman dari ancaman malware dan serangan siber negara asing. Menurut Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, kini lembaga baru itu belum dapat bekerja efektif lantaran masih menunggu persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo.

L‎embaga baru tersebut akan diisi oleh pegawai dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang dilebur menjadi satu di lembaga BSSN. 

Sumber : Bisnis.com

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

SahabatKharis.com – Tahun 2017 sudah memasuki penghujung waktu. Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan khusus terkait kinerjanya sepanjang 2017. 

Pertama di bidang legislasi. Di antaranya soal RUU Penyiaran yang belum rampung.

“Sampai putusan Komisi I kemarin mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR perihal masih ditahannya di Baleg (Badan Legislasi) draft RUU Penyiaran yang sudah hampir satu tahun,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Senin, 11 Desember 2017.

Kharis mengatakan dampak dari RUU Penyiaran yang belum rampung, pihaknya harus menunda pembahasan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Pasalnya RUU tersebut merupakan turunan dari RUU Penyiaran.

“RTRI tidak mungkin jalan tanpa penyiaran dulu,” ujar dia.

Masih soal penyiaran, lanjut Kharis, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk aktif menjalankan tugasnya. Diharapkan siaran yang ada di Indonesia memang bermanfaat, bermutu dan tidak menyimpang.

Catatan lain soal kinerja di bidang anggaran. Ia mencontohkan soal anggaran dalam proses penamaan pulau.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 4 ribu pulau yang belum ada namanya. Karena memberi nama pulau itu tidak sembarangan. Tapi harus tahu titik kordinat dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke PBB,” kata dia.

Kharis menuturkan pihaknya juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat soal sengketa perumahan militer. Jumlah pengaduannya sangat banyak dan nyaris tidak terhitung.

“Ini yang kemarin saat fit and proper test calon Panglima TNI baru kemarin, ditekankan hampir semua fraksi, tolong beresin perumahan TNI. Prajurit kita sekian 500 ribu. Tapi perumahan yang tersedia bagi mereka hanya sekitar 200 ribu,” ungkap dia.

Menurut Kharis, seharusnya semua prajurit aktif dapat menempati perumahan militer. Hal itu sangat penting, jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tertentu.

Politikus PKS itu tidak sepakat bila penyediaan rumah bagi prajurit aktif dengan mengusir secara paksa mereka yang sudah pensiun. Kharis mendorong agar ada solusi yang saling menguntungkan bukan merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kemudian PR yang agak terasa bagi kami adalah persepsi sebagian masyarakat kita, termasuk sebagian awak media, itu menganggap bahwa alutsista itu enggak perlu banyak. Toh, kita enggak perang,” ujar dia.

Kharis mengakui saat ini tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI.

“Ada perang atau tidak ada perang, pengadaan itu tetap harus dilakukan,” ucap dia.

Terkait luar negeri, Kharis mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama ini. Banyak pencapaian luar biasa dan respons Kemlu yang begitu cepat dalam menghadapi sejumlah tantangan.

“Mulai dari tantangan adanya penyerobotan di kedutaan kita di Australia, kepedulian kita terhadap Rohingya, Palestina dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar dia.

Kharis juga menyoroti soal intelijen. Ia mendorong agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kecolongan terhadap aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Terutama aksi terorisme.

“BIN harus mampu menangkal. Jangan sampai terjadi aksi teror dalam bentuk apa pun. Karena teror pada dasarnya tidak ada satu pun yang membenarkan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,” kata dia.

Kharis menambahkan soal pernyataan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel Indonesia harus bergerak. Salah satunya mendorong pencabutan pernyataan itu. 

“Walaupun kita melihat, pasti kira-kira akan nekat. Kalau nekat, berarti ketagangan di kawasan teluk pasti akan meningkat lagi dan akan jadi permasalahan bersama masyarakat dunia yang menginginkan perdamaian,” beber dia.

Kharis menyatakan upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melancarkan berbagai bentuk model tekanan kepada Amerika untuk membatalkan pengakuan itu. Termasuk dengan berunjuk rasa di depan kedutaan Amerika.

“Tapi kalau kita menarik kedutaan kita, saya kurang setuju. Karena perdamaian itu selalu dapat dimulai dengan komunikasi. Kemudian bernegosiasi dan tercapai suatu kesepakatan. Kalau kita menarik itu sama saja dengan memutus komunikasi,” terang dia.

Kharis sangat berharap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara OKI mendatang, dapat besuara lantang. Presiden diharapkan dapat menggalang bersama sejumlah negara tersebut untuk mengambil langkah yang tegas.

“Itu lebih efektif,” tandas dia. 

Sumber : Metro TV News
 

Abdul Somad Diusir Hong Kong, DPR: Pemerintah Harus Lindungi WNI

Abdul Somad Diusir Hong Kong, DPR: Pemerintah Harus Lindungi WNI

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan penolakan Ustaz Abdul Somad oleh petugas Bandara Internasional Hong Kong, Sabtu 23 Desember 2017.  Kedatangan Somad untuk memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di sana.

“Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga.” tutur Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (24/12/2017). 

Dia menjelaskan, sebagaimana amanat konstitusi seperti dalam  pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara dan merupakan amanat konstitusi.

“Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia” antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kharis mengatakan, meskipun melindungi WNI adalah kewajiban negara, namun masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri (self protectio).

Dia menambahkan, WNI yang akan bepergian ke luar negeri  harus memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan, hak dan kewajiban. Kharis menegaskan hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman tersebut.

“Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut” ujarnya.

Sumber : Sindo

Komisi I DPR: Keputusan Panglima TNI Batalkan Keputusan Gatot Sah-Sah Saja

Komisi I DPR: Keputusan Panglima TNI Batalkan Keputusan Gatot Sah-Sah Saja

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai tidak ada yang salah dari keputusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang membatalkan mutasi 14 Perwira tinggi dan dua perwira menengah di lingkungan TNI.

Menurut Abdul, langkah tersebut merupakan kebijakan panglima meski komando TNI sebelumnya mengeluarkan keputusan untuk merotasi Pati dan Pamen TNI.

“Kalau pandangan saya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja,” katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/12).

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan Marsekal Hadi dalam mengambil keputusan itu yakni berdasarkan merit system, yang merupakan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Abdul Kharis menilai dibatalkannya mutasi 16 perwira TNI ini bukan berarti tidak mereka tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang baik. Politisi PKS itu menyakini Hadi mengeluarkan keputusan secara profesional.

“Jadi begini, ini masuk dalam ranah panglima yang sekarang dengan mempertimbangkan profesionalitas. Bukan berarti kemudian yang sekarang dianulir tidak profesional, bukan. Profesionalitas itu kan dengan pertimbangan arah dari kebijakan panglima baru,” jelasnya.

Sumber : RMol

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

SahabatKharis.com – Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Komisi I DPR RI menyelenggarakan Pentas Pertunjukan Rakyat Wayang Kulit semalam suntuk. Kegiatan yang digelar di Lapangan desa Trasan, Juwiring, Klaten pada hari Sabtu (16/2) menghadirkan dalang Ki Sigit Isrutianto,S.Sn dengan lakon Sasaji Rojo Suyo.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia tidak menjadi alasan masyarakat untuk terpecah belah, sebaliknya harus menjadi kekuatan dan kekayaan khasanah budaya bangsa.

“Bukan hanya sekedar seni, namun kebudayaan yang sangat banyak di Indonesia termasuk pagelaran wayang kulit ini memiliki satu nilai yang sama dengan budaya yang lain yaitu sarana pemersatu bangsa,” ujarnya.

Kharis menambahkan, masyarakat seharusnya bisa lebih mencintai budaya tradisional seperti wayang daripada budaya-budaya asing yang menyerbu bangsa Indonesia.

“Kemarin di Solo, kami juga hadirkan sinden dari Hungaria namanya Dora Gyorfy, betapa dia sangat cinta dengan budaya jawa yaitu karawitan. Eh, malah anak Indonesia lebih suka dengan budaya asing seperti K-pop daripada budaya lokal. Maka saya sangat apresiasi kepada masyarakat yang hadir di wayang kulit ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Masyarakat diminta lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi.

Henry mengakui fenomena hoax sudah mewabah di berbagai daerah. Wabah ini melibatkan berbagai kegiatan, baik dari produksi maupun penyebaran konten berita. Celakanya, banyak masyarakat yang mudah percaya informasi tersebut.

“Akibatnya, korban hoax hidup penuh kecemasan, berpikir tidak rasional, penuh kebencian, dan mudah berkonflik dengan siapa pun yang berbeda pandangan,” tambahnya.

 

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

SahabatKharis.com – Stigma negatif memang tak hentinya terlontar untuk kehidupan anggota DPR RI yang dinilai mewah dan tak mau berkeringat, terlebih lagi harus merasakan transportasi rakyat yang berdesak-desakan.

Namun hal itu tidak berlaku untuk Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Diketahui, Kharis ternyata tiap akhir pekan lebih suka naik kereta listrik untuk menemui putranya, Faris, yang nge-kos di Depok.

“Saya tiap akhir pekan menemui anak ke-4 yang kuliah di FK UI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia),” kata Abdul Kharis.

“Dan Jumat besok ini saya Insya Alloh ke sana (Depok) lagi. Mau ikut naik KRL?” ajak Kharis sambil tersenyum.

Kenapa tidak naik mobil dinas? Kharis pun mengaku lebih suka naik KRL, selain untuk menghindari macet, juga lebih merakyat. Maklum, dirinya juga terlahir dari keluarga yang menanamkan hidup sederhana.

Dimana sang orang tua, KH Syaibani merupakan seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah.

“Ayah saya mengajarkan hidup sederhana kepada kami anak-anaknya,” tukasnya.

Meski tak mempermasalahkan harus berdesakan dengan penumpang lainnya? Kharis punya cara jitu agar tetap nyaman dan aman saat berada di dalam gerbong. Yakni menggunakan masker dan tas ditaruh di depan badan.

“Tas harus ditaruh depan dada biar gak dicopet. Dan pastinya pakai masker karena berjubel biar gak ketularan sakit, terutama kalo ada yang batuk dan flu,” ucapnya yang juga mengaku menunjukkan satu foto yang menunjukkan kebiasannya saat naik KRL menuju Statisiun Depok.

“Ini foto saat dipotret anak saya saat di dalam kereta,” selorohnya sambil tertawa kecil.

Untuk menuju Stasiun Depok, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku selalu berjalan kaki dari kediamanya untuk menuju Stasiun Kalibata.

“Dari rumah saya pasti berjalan kaki sejauh 500 meter untuk ke Stasiun Kalibata buat naik KRL ke Depok. Ya hitung-hitung olahraga,” kata Kharis yang juga hobi bersepeda.

Tak hanya itu, Abdul Kharis juga menunjukkan kesederhanaan nya saat menjamu tamu di rumah dinasnya. Maklum, istri nya tinggal bersama orangtuanya di Solo, sementara sebagian anak yang lainnya mondok di pesantren.

“Istri saya tinggal sama orang tuanya yang sudah sepuh. Dan selain ada yg kuliah, ada pula yang mondok. Jadi saya tinggal di rumah dinas DPR ini sendiri,” ucap Kharis yang sambil menyediakan secangkir teh dan gorengan.

Tak hanya ke Depok, Kharis juga mengaku kerap menggunakan kereta api saat akan mengunjungi istrinya.

“Saya ke Solo juga selalu menggunakan kereta. Ya lebih seru aja,” tutup suami dari Retno Sintowati ini.

Sumber : Indopos