Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Menurut Kharis, pada prinsipnya, Indonesia sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, menurut Kharis, sikap AS jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tegas politisi F-PKS itu.

Kharis pun meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada AS agar  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama. Dimana secara internasional sangat penting bagi semua pihak, dan keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa. Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia.

“Segera lakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya, dengan menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat berbahaya.

“Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri.

Menurutnya, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

Retno memastikan, ia terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat. (DPR)

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dengan tegas Indonesia menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya sikap Trump tersebut bukan menyelesaikan masalah namun memicu konflik yang lebih besar bagi dunia Islam.

“Ini jelas tidak bisa diterima! saya menolak keras,” ujar Kharis melalui siaran pers kepada Republika.co.id. Kamis (7/12).

Menurut Kharis, langkah yang diambil AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu ketegangan dan krisis yang lebih besar di Palestina. Bahkan jika ini benar-benar dilakukan maka dapatdianggap sebagai bentuk provokasi nyata dari AS. “Ini provokasi nyata bila terjadi,” tegas Kharis.

Kharis bahkan memastikan jika langkah Trump ini akan menyulitkan AS dalam menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina. Karena bagi Palestina dan juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim jelas sama saja sudah melampaui batas.

“Apa yang telah dilakukan selama ini dengan membawa Palestina dan Israel kemeja perundingan sebagai upaya AS menengahi konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel, akan semakin sulit terwujud,” ungkapnya.

Langkah Trump mengesahkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kata ia, juga tidak mengindahkan resolusi PBB nomor 2334 tahun 2016. Yang menyatakan bahwa pembentukan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional dan merupakan kendala utama bagi pencapaian solusi Dua-Negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif.

“Dalam resolusi itu sudah jelas pemukiman saja kita tolak, ini kok malah memindahkan kedutaan, yang jelas ini melanggar resolusi dan menciderai nilai- nilai yang kita sepakati dalam forum internasional yang sah, saya minta Menlu untuk kirimkan nota protes kita ke Amerika Serikat dan PBB segera menggelar sidang darurat,” ujarnya.

Sumber: Republika

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

SahabatKharis.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto akhirnya lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI yang digelar oleh Komisi I DPR RI di ruang rapat Komisi I, komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Adalah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari yang mengumumkan persetujuan Komisi I DPR atas pencalonan Hadi Tjahjanto, dalam konfrensi pers di ruang rapat Komisi I, tak lama setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai digelar.

Saat Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan hal tersebut, teriakan “delapan enam” menggema di ruang rapat.

Teriakan tersebut berasal dari tribun atas.

Mereka yang meneriakkan adalah Perwira Tinggi (Pati) dari TNI AU, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan dari Polri.

Mereka adalah lulusan Akmil tahun 1986, sama seperti Hadi Tjahjanto.

Setelah keluar dari ruang rapat komisi I, Hadi Tjahjanto langsung disambangi oleh sejumlah anggota TNI dan Polri yang ikut menemaninya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan hari ini.

Mereka langsung menyalami jenderal bintang empat tersebut dan sebagian besarnya bahkan langsung menyebut Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dengan mengatakan “Selamat Panglima TNI.”

Dalam perjalanannya dari ruang rapat Komisi I DPR RI menuju pelataran parkir di mana mobil dinasnya terparkir, ia terus disambangi orang yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Setelah berjalan sekitar 20 meter dari ruang rapat, tiba-tiba ia diangkat oleh sejumlah anggota TNI.

Peristiwa Hadi Tjahjanto diarak itu tidak berlangsung lama, ia hanya diarak sejauh sekitar 10 meter.

Pasalnya untuk menuju pelataran parkir, ia harus melewati ekskalator yang hanya cukup untuk satu orang.

Sesampainya di bagian depan gedung Nusantara II di mana ruang rapat Komisi I DPR RI berada, ia kembali ditahan oleh puluhan anggota TNI – Polri, yang hendak menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Sebagian besar dari yang mengucapkan selamat itu, memanggil Hadi Tjahjanto dengan sebutan Panglima.

Sumber : Tribunnews

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017.

Diketuai Abdul Kharis Almasyhari, berikut foto suasana Uji Kelayakan Dan Kepatutan tersebut.

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

 

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Komisi I DPR Siap Menguji Calon Panglima TNI Yang Disodorkan Jokowi

Komisi I DPR Siap Menguji Calon Panglima TNI Yang Disodorkan Jokowi

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang sudah menyerahkan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Angkatan Udara (AU) Hadi Tjahjanto diusulkan sebagai calon Panglima TNI.

“Komisi I DPR menunggu proses di Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah (Bamus) apakah surat segera diproses sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test,” ujar Kharis melalui keterangan tertulis, Senin (4/12).
 
Presiden Joko Widodo telah mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI kata Kharis sifatnya menunggu surat dari Presiden Jokowi itu.

“Semua anggota DPR RI khususnya Anggota Komisi I punya hak dan kewajiban yang sama untuk menelaah, memberikan penilaian apakah menerima atau mengembalikan surat Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI ini,” tegasnya.

Politisi PKS ini mengatakan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memiliki rekam jejak yang baik. Salah satu yang cukup menonjol adalah keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai zamannya. Kharis pun menyampaikan apresiasi terhadap prestasi yang sudah dicapai Gatot Nurmantyo.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak,” demikian Kharis.

Sumber : Rmol

Ketua Komisi I: Marsekal Hadi Sukses Merevitalisasi Alutsista TNI AU

Ketua Komisi I: Marsekal Hadi Sukses Merevitalisasi Alutsista TNI AU

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai sosok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto berada di balik kesuksesan revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya di Angkatan Udara.

Hal itu disampaikan Kharis menanggapi masuknya nama Hadi ke DPR sebagai calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Jokowi.

“Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU (Angkatan Udara) lebih modern dan tangguh sesuai zamannya,” kata Kharis melalui keterangan tertulis, Senin (4/12/2017).

Ia menilai Hadi memiliki pengalaman yang matang sebagai Panglima TNI karena cukup lama menjabat sebagai KSAU yakni sejak Januari 2017.

Ia pun berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah memimpin TNI. Ia berharap kepemimpinan di TNI dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerusnya.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru,” tutur politisi PKS itu.

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50.

Sumber : Kompas

 
 
Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

Ketua Komisi I Minta TNI Harus Segera Bebaskan Sandera Kelompok Kriminal Bersenjata

SahabatKharis.com – Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.

Ketua Komisi I DPR TNI Abdul Kharis Almasyhari menilai TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tersebut.

” Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).

Menurut Politikus PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Sehingga ia yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan.

Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” terang Kharis.

“Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tutup Kharis.

Sumber : Tribunnews

Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

Isu Menhan Mundur, Ketua Komisi I: Tak Mungkin

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget dengan isu bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengundurkan diri dari jabatannya. Abdul meyakini isu itu tidak benar.

“Kalau ada isu, biasanya saya dengar duluan. Biasanya juga saya jawab (jika benar, belum tahu). Saya belum bisa komentar. Tapi kalau ini (dipastikan) tidak ada,” kata Abdul kepada Metrotvnews.com, Kamis 9 November 2017

Politikus PKS ini menuturkan dirinya pada Rabu 8 November 2017 bertemu dengan Menhan. Namun, dalam pertemuan itu tidak ada pernyataan apapun soal isu mengundurkan diri tersebut.

Apalagi Ryamizard juga dikabarkan telah pamitan dengan jajarannya di Kementerian Pertahanan. Politikus asal Solo, Jawa Tengah ini pun, tambah tidak yakin.

“Menteri Pertahanan? Pak Ryamizard? Masak iya? Kalau lihat konstalasi politiknya itu kayaknya tidak mungkin,” ucap dia.

Abdul enggan membeberkan alasan ketidakmungkinan Ryamizard tiba-tiba mundur tersebut dari sisi politik. Abdul pun menilai kesehatan Ryamizard selama menjadi mitra kerja komisi I DPR tetap stabil. “Menurut saya, (kesehatannya) tidak ada menurun. Biasa saja,” ujar dia.

Abdul memuji sosok Ryamizard sebagai sosok yang disiplin hadir dalam rapat-rapat. Termasuk rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Dia rapat malah rajin banget dia. Datang duluan malah. Kita malah enggak enak belum datang, dia sudah datang. Kadang beliau sudah menunggu hampir satu jam. Itu objektif ya. Kalau ada isu seperti itu, saya malah enggak tahu,” tandas dia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Menhan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Beredar pula kabar bahwa Menhan telah pamitan kepada jajarannya di kementerian.

Sumber : Metro Tv

KETUA KOMISI 1 DPR RI : Kominfo segera TINDAK Konten Pornografi di WA

KETUA KOMISI 1 DPR RI : Kominfo segera TINDAK Konten Pornografi di WA

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan GIF atau format animasi sederhana yang memuat konten asusila atau pornografi yang bisa diakses oleh para pengguna WhatsApp di Android maupun IOS.

“Menkominfo harus segera memblokir konten WA yang terkait konten porno yang terdapat dalam aplikasi GIFnya” tegas Kharis.

“GIF yang berisi konten asusila itu tersembunyi di balik ‘search’, alias pengguna perlu mencari jika menginginkan GIF tertentu. Berbahayanya tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut, ini sangatlah memprihatinkan” jelas Kharis.

Munculnya berbagai keprihatinan pengguna WA, terkait hal diatas, maka Kharis yang merupakan legislator asal Solo ini meminta agar Kemenkominfo menggunakan kewenangannya yang dimana diatur dalam pada pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

“Memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, yang ada pada pasal 40. UU ITE maka pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang” tegas Kharis yang merupakan anggota DPR dari fraksi PKS ini.

” Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, karena itu Kemenkominfo bisa segera bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan konten porno dalam aplikasi WA tersebut , jika tidak mau blokir WhatsApp secara keseluruhan ,” tegas Kharis dalam penjelasan tertulisnya kepada media.

Yang terakhir, Kharis juga tetap meminta kepada orang tua dan masyarakat agar tetap mengawasi penggunaan internet baik pesan singkat, sosial media dan berbagai aplikasi dunia maya sehingga upaya bersama Pemerintah dan masyarakat membuat internet sehat termasuk aplikasi yang bisa dipakai oleh anak Indonesia secara baik dan benar,” tutup Kharis.

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

SahabatKharis.com – Komisi I DPR-RI mempelajari undang-undang tentang siber di Cina yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Tujuannya guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Tadi kami banyak belajar bagaimana membuat undang-undang untuk mengamankan negara kita dari ancaman kedaulatan melalui siber. Dan bisa diterapkan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari sesuai bertemu dengan para pejabat Badan Siber Cina (CAC) di Beijing, Selasa (31/10).

Kharis menganggap fungsi dan peran CAC sangat bagus dalam menjaga kedaulatan Cina dari pengaruh atau kemungkinan serangan siber dari negara lain atau dalam negeri.

“Mereka tetap menjaga prinsip internet sebagai suatu yang terbuka, tapi harus tunduk terhadap hukum. Jadi, mereka buat peraturan perundang-undangan yang betul-betul melindungi dan menjaga kedaulatan negara Cina, termasuk salah satunya menangkal hoaks,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengaku sependapat dengan kebijakan yang diterapkan di Cina dengan memblokir platform media sosial global, seperti WhatsappGoogle, dan lain sebagainya guna memastikan warga negara dan kedaulatan negaranya benar-benar aman dari pengaruh negatif siber.

“Bukan WA-nya dan Google-nya, tapi pengguna-penggunanya yang mungkin saja membahayakan negara sehingga mudah dikontrol oleh undang-undang,” kata ketua komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu.

Dia pun menegaskan bahwa sistem kontrol penuh seperti yang dilakukan oleh CAC itu sangat mungkin bisa diterapkan di Indonesia.

“Sepanjang undang-undang ada, nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Masalahnya undang-undang kita mesti diperbaiki dan kita buat undang-undang yang memang akan menjadi payung hukum agar bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dari ancaman siber ini,” ujar Kharis.

Turut mendampingi Kharis dalam kunjungannya ke Beijing dan Xi’an, Provinsi Shaanxi, pada 30 Oktober-3 November 2017 itu adalah Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I/Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), dan Budi Youyastri (anggota/PAN). Selain CAC di Beijing, Komisi I juga mengunjungi industri elektronik Huawei, Kongres Nasional Rakyat China (NPC), Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Masjid Niujie.