Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

Jokowi ke Afghanistan, Komisi I: RI Ingin Aktif di Perdamaian Dunia

SahabatKharis.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini ke Kabul, Afghanistan, meski sebelumnya terjadi ledakan bom, mendapat tanggapan positif dari Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah Jokowi sebagai upaya Indonesia untuk terus aktif dalam perdamaian dunia.

“Ya baguslah. Saya kira hubungan bilateral ini terjalin dengan baik. Karena kita ingin aktif dalam perdamaian dunia,” ucap Abdul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Abdul sangat setuju dengan langkah Jokowi mengunjungi Afghanistan. Sebab, kata dia, tiap negara memang tidak bisa hidup sendiri-sendiri.

“Kepada semua negara yang punya hubungan bilateral, saya kira presiden harus menjalin hubungan baik. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia ini,” ujar politikus PKS ini.

Sebelumnya, Jokowi mengungkap alasan tetap pergi. Seperti yang dia sampaikan di depan Parlemen Pakistan, Jumat (26/1) lalu, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang, dan terorisme.

“Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara muslim. Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara muslim,” kata Jokowi lewat akun Facebook resminya seperti dilihat detikcom, Senin (29/1).

Namun, terkait hal tersebut, Abdul memandang kehadiran Jokowi ke Afghanistan tidak semata-mata untuk merepresentasikan umat Islam Indonesia. “Saya kira yang dibawa Pak Jokowi adalah citra Indonesia. Tidak hanya Islam saja,” pungkasnya.

Sumber : detik

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

SahabatKharis.com – RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (DPR)

Djoko Setiadi Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

Djoko Setiadi Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

SahabatKharis.com – Pemerintah akhirnya resmi menunjuk Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah beberapa bulan badan tersebut tidak memiliki pimpinan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengakui pelantikan Kepala BSSN tersebut akan berlangsung hari ini pukul 10.00 WIB di Istana Negara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melantik langsung Kepala BSSN tersebut di Istana Negara.

“Jadi rencana pelantikan (Kepala BSSN) itu pagi ini jam 10.00 WIB di Istana Negara,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (3/1).

Sebelumnya, DPR mendesak agar pemerintah segera menandatangani pembentukan BSSN agar memiliki struktural dan anggaran yang jelas. Selain itu, pembentukan BSSN tersebut juga dinilai dapat menangkal serangan siber negara lain ke Indonesia.

Sehingga negara ini aman dari ancaman malware dan serangan siber negara asing. Menurut Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, kini lembaga baru itu belum dapat bekerja efektif lantaran masih menunggu persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo.

L‎embaga baru tersebut akan diisi oleh pegawai dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang dilebur menjadi satu di lembaga BSSN. 

Sumber : Bisnis.com

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

SahabatKharis.com – Tahun 2017 sudah memasuki penghujung waktu. Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan khusus terkait kinerjanya sepanjang 2017. 

Pertama di bidang legislasi. Di antaranya soal RUU Penyiaran yang belum rampung.

“Sampai putusan Komisi I kemarin mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR perihal masih ditahannya di Baleg (Badan Legislasi) draft RUU Penyiaran yang sudah hampir satu tahun,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Senin, 11 Desember 2017.

Kharis mengatakan dampak dari RUU Penyiaran yang belum rampung, pihaknya harus menunda pembahasan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Pasalnya RUU tersebut merupakan turunan dari RUU Penyiaran.

“RTRI tidak mungkin jalan tanpa penyiaran dulu,” ujar dia.

Masih soal penyiaran, lanjut Kharis, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk aktif menjalankan tugasnya. Diharapkan siaran yang ada di Indonesia memang bermanfaat, bermutu dan tidak menyimpang.

Catatan lain soal kinerja di bidang anggaran. Ia mencontohkan soal anggaran dalam proses penamaan pulau.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 4 ribu pulau yang belum ada namanya. Karena memberi nama pulau itu tidak sembarangan. Tapi harus tahu titik kordinat dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke PBB,” kata dia.

Kharis menuturkan pihaknya juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat soal sengketa perumahan militer. Jumlah pengaduannya sangat banyak dan nyaris tidak terhitung.

“Ini yang kemarin saat fit and proper test calon Panglima TNI baru kemarin, ditekankan hampir semua fraksi, tolong beresin perumahan TNI. Prajurit kita sekian 500 ribu. Tapi perumahan yang tersedia bagi mereka hanya sekitar 200 ribu,” ungkap dia.

Menurut Kharis, seharusnya semua prajurit aktif dapat menempati perumahan militer. Hal itu sangat penting, jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tertentu.

Politikus PKS itu tidak sepakat bila penyediaan rumah bagi prajurit aktif dengan mengusir secara paksa mereka yang sudah pensiun. Kharis mendorong agar ada solusi yang saling menguntungkan bukan merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kemudian PR yang agak terasa bagi kami adalah persepsi sebagian masyarakat kita, termasuk sebagian awak media, itu menganggap bahwa alutsista itu enggak perlu banyak. Toh, kita enggak perang,” ujar dia.

Kharis mengakui saat ini tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI.

“Ada perang atau tidak ada perang, pengadaan itu tetap harus dilakukan,” ucap dia.

Terkait luar negeri, Kharis mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama ini. Banyak pencapaian luar biasa dan respons Kemlu yang begitu cepat dalam menghadapi sejumlah tantangan.

“Mulai dari tantangan adanya penyerobotan di kedutaan kita di Australia, kepedulian kita terhadap Rohingya, Palestina dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar dia.

Kharis juga menyoroti soal intelijen. Ia mendorong agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kecolongan terhadap aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Terutama aksi terorisme.

“BIN harus mampu menangkal. Jangan sampai terjadi aksi teror dalam bentuk apa pun. Karena teror pada dasarnya tidak ada satu pun yang membenarkan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,” kata dia.

Kharis menambahkan soal pernyataan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel Indonesia harus bergerak. Salah satunya mendorong pencabutan pernyataan itu. 

“Walaupun kita melihat, pasti kira-kira akan nekat. Kalau nekat, berarti ketagangan di kawasan teluk pasti akan meningkat lagi dan akan jadi permasalahan bersama masyarakat dunia yang menginginkan perdamaian,” beber dia.

Kharis menyatakan upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melancarkan berbagai bentuk model tekanan kepada Amerika untuk membatalkan pengakuan itu. Termasuk dengan berunjuk rasa di depan kedutaan Amerika.

“Tapi kalau kita menarik kedutaan kita, saya kurang setuju. Karena perdamaian itu selalu dapat dimulai dengan komunikasi. Kemudian bernegosiasi dan tercapai suatu kesepakatan. Kalau kita menarik itu sama saja dengan memutus komunikasi,” terang dia.

Kharis sangat berharap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara OKI mendatang, dapat besuara lantang. Presiden diharapkan dapat menggalang bersama sejumlah negara tersebut untuk mengambil langkah yang tegas.

“Itu lebih efektif,” tandas dia. 

Sumber : Metro TV News
 

Abdul Somad Diusir Hong Kong, DPR: Pemerintah Harus Lindungi WNI

Abdul Somad Diusir Hong Kong, DPR: Pemerintah Harus Lindungi WNI

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan penolakan Ustaz Abdul Somad oleh petugas Bandara Internasional Hong Kong, Sabtu 23 Desember 2017.  Kedatangan Somad untuk memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di sana.

“Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga.” tutur Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (24/12/2017). 

Dia menjelaskan, sebagaimana amanat konstitusi seperti dalam  pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara dan merupakan amanat konstitusi.

“Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia” antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kharis mengatakan, meskipun melindungi WNI adalah kewajiban negara, namun masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri (self protectio).

Dia menambahkan, WNI yang akan bepergian ke luar negeri  harus memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan, hak dan kewajiban. Kharis menegaskan hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman tersebut.

“Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut” ujarnya.

Sumber : Sindo

Komisi I DPR: Keputusan Panglima TNI Batalkan Keputusan Gatot Sah-Sah Saja

Komisi I DPR: Keputusan Panglima TNI Batalkan Keputusan Gatot Sah-Sah Saja

SahabatKharis.comKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai tidak ada yang salah dari keputusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang membatalkan mutasi 14 Perwira tinggi dan dua perwira menengah di lingkungan TNI.

Menurut Abdul, langkah tersebut merupakan kebijakan panglima meski komando TNI sebelumnya mengeluarkan keputusan untuk merotasi Pati dan Pamen TNI.

“Kalau pandangan saya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja,” katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/12).

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan Marsekal Hadi dalam mengambil keputusan itu yakni berdasarkan merit system, yang merupakan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Abdul Kharis menilai dibatalkannya mutasi 16 perwira TNI ini bukan berarti tidak mereka tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang baik. Politisi PKS itu menyakini Hadi mengeluarkan keputusan secara profesional.

“Jadi begini, ini masuk dalam ranah panglima yang sekarang dengan mempertimbangkan profesionalitas. Bukan berarti kemudian yang sekarang dianulir tidak profesional, bukan. Profesionalitas itu kan dengan pertimbangan arah dari kebijakan panglima baru,” jelasnya.

Sumber : RMol

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

Gelar Wayang Kulit Bersama Kominfo, Kharis Inginkan Seni Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa

SahabatKharis.com – Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Komisi I DPR RI menyelenggarakan Pentas Pertunjukan Rakyat Wayang Kulit semalam suntuk. Kegiatan yang digelar di Lapangan desa Trasan, Juwiring, Klaten pada hari Sabtu (16/2) menghadirkan dalang Ki Sigit Isrutianto,S.Sn dengan lakon Sasaji Rojo Suyo.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia tidak menjadi alasan masyarakat untuk terpecah belah, sebaliknya harus menjadi kekuatan dan kekayaan khasanah budaya bangsa.

“Bukan hanya sekedar seni, namun kebudayaan yang sangat banyak di Indonesia termasuk pagelaran wayang kulit ini memiliki satu nilai yang sama dengan budaya yang lain yaitu sarana pemersatu bangsa,” ujarnya.

Kharis menambahkan, masyarakat seharusnya bisa lebih mencintai budaya tradisional seperti wayang daripada budaya-budaya asing yang menyerbu bangsa Indonesia.

“Kemarin di Solo, kami juga hadirkan sinden dari Hungaria namanya Dora Gyorfy, betapa dia sangat cinta dengan budaya jawa yaitu karawitan. Eh, malah anak Indonesia lebih suka dengan budaya asing seperti K-pop daripada budaya lokal. Maka saya sangat apresiasi kepada masyarakat yang hadir di wayang kulit ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Masyarakat diminta lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi.

Henry mengakui fenomena hoax sudah mewabah di berbagai daerah. Wabah ini melibatkan berbagai kegiatan, baik dari produksi maupun penyebaran konten berita. Celakanya, banyak masyarakat yang mudah percaya informasi tersebut.

“Akibatnya, korban hoax hidup penuh kecemasan, berpikir tidak rasional, penuh kebencian, dan mudah berkonflik dengan siapa pun yang berbeda pandangan,” tambahnya.

 

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

Abdul Kharis: Pertahankan Status Quo Yerusalem

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Menurut Kharis, pada prinsipnya, Indonesia sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, menurut Kharis, sikap AS jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tegas politisi F-PKS itu.

Kharis pun meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada AS agar  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama. Dimana secara internasional sangat penting bagi semua pihak, dan keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa. Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia.

“Segera lakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya, dengan menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat berbahaya.

“Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri.

Menurutnya, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

Retno memastikan, ia terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat. (DPR)

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

Ketua Komisi I : Langkah Donald Trump Soal Ibu Kota Israel Tak Bisa Diterima

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dengan tegas Indonesia menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya sikap Trump tersebut bukan menyelesaikan masalah namun memicu konflik yang lebih besar bagi dunia Islam.

“Ini jelas tidak bisa diterima! saya menolak keras,” ujar Kharis melalui siaran pers kepada Republika.co.id. Kamis (7/12).

Menurut Kharis, langkah yang diambil AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu ketegangan dan krisis yang lebih besar di Palestina. Bahkan jika ini benar-benar dilakukan maka dapatdianggap sebagai bentuk provokasi nyata dari AS. “Ini provokasi nyata bila terjadi,” tegas Kharis.

Kharis bahkan memastikan jika langkah Trump ini akan menyulitkan AS dalam menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina. Karena bagi Palestina dan juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim jelas sama saja sudah melampaui batas.

“Apa yang telah dilakukan selama ini dengan membawa Palestina dan Israel kemeja perundingan sebagai upaya AS menengahi konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel, akan semakin sulit terwujud,” ungkapnya.

Langkah Trump mengesahkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kata ia, juga tidak mengindahkan resolusi PBB nomor 2334 tahun 2016. Yang menyatakan bahwa pembentukan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional dan merupakan kendala utama bagi pencapaian solusi Dua-Negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif.

“Dalam resolusi itu sudah jelas pemukiman saja kita tolak, ini kok malah memindahkan kedutaan, yang jelas ini melanggar resolusi dan menciderai nilai- nilai yang kita sepakati dalam forum internasional yang sah, saya minta Menlu untuk kirimkan nota protes kita ke Amerika Serikat dan PBB segera menggelar sidang darurat,” ujarnya.

Sumber: Republika

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

SahabatKharis.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto akhirnya lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI yang digelar oleh Komisi I DPR RI di ruang rapat Komisi I, komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Adalah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari yang mengumumkan persetujuan Komisi I DPR atas pencalonan Hadi Tjahjanto, dalam konfrensi pers di ruang rapat Komisi I, tak lama setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai digelar.

Saat Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan hal tersebut, teriakan “delapan enam” menggema di ruang rapat.

Teriakan tersebut berasal dari tribun atas.

Mereka yang meneriakkan adalah Perwira Tinggi (Pati) dari TNI AU, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan dari Polri.

Mereka adalah lulusan Akmil tahun 1986, sama seperti Hadi Tjahjanto.

Setelah keluar dari ruang rapat komisi I, Hadi Tjahjanto langsung disambangi oleh sejumlah anggota TNI dan Polri yang ikut menemaninya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan hari ini.

Mereka langsung menyalami jenderal bintang empat tersebut dan sebagian besarnya bahkan langsung menyebut Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dengan mengatakan “Selamat Panglima TNI.”

Dalam perjalanannya dari ruang rapat Komisi I DPR RI menuju pelataran parkir di mana mobil dinasnya terparkir, ia terus disambangi orang yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Setelah berjalan sekitar 20 meter dari ruang rapat, tiba-tiba ia diangkat oleh sejumlah anggota TNI.

Peristiwa Hadi Tjahjanto diarak itu tidak berlangsung lama, ia hanya diarak sejauh sekitar 10 meter.

Pasalnya untuk menuju pelataran parkir, ia harus melewati ekskalator yang hanya cukup untuk satu orang.

Sesampainya di bagian depan gedung Nusantara II di mana ruang rapat Komisi I DPR RI berada, ia kembali ditahan oleh puluhan anggota TNI – Polri, yang hendak menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Sebagian besar dari yang mengucapkan selamat itu, memanggil Hadi Tjahjanto dengan sebutan Panglima.

Sumber : Tribunnews