DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

SahabatKharis.com – Pemerintah berencana membuat badan cyber untuk mengatasi kasus cyber crime dan menyaring berita bohong atau hoax, yang saat ini meresahkan masyarakat. Nantinya Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, wacana pembentukan Badan Cyber sudah lama diusulkan tapi sampai saat ini belum terealisasikan.

“Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I,” kata Kharis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendukung rencana pemerintah tersebut jika tujuannya untuk menekan atau meniadakan hoax.

“Saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh hoax karena dapat mengarah pada fitnah. Karena sebuah berita mestinya harus benar dan valid tidak boleh hoax,” ucap dia.

Kendati demikian, Komisi I DPR akan mendengarkan terlebih dahulu alasan pemerintah yang akan membentuk Badan Cyber.

“Kita lihat nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” Kharis menandaskan.

 

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara.

Menurut Kharis, evaluasi harus meliputi keseluruhan untuk menetapkan negara yang kerap menyalahgunakan izin sehingga bebas visa bagi negara tersebut perlu dicabut.

Selain itu, agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa. “Bisa dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” kata Abdul Kharis melalui keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).

Adapun negara-negara yang menurutnya wajib dicabut bebas visanya adalah negara-negara yang banyak menyalahgunakan izin bebas visa, baik sebagai pekerja asing ilegal, pengedar narkoba, atau untuk kejahatan siber.

Ia meminta pemerintah tak khawatir akan kehilangan kunjungan wisatawan mancanegara karena mencabut izin bebas visa.

Menurut dia, kunjungan wisatawan mancanegara juga dipengaruhi hal-hal lain, tak hanya penggunaan visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Politisi PKS itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah mengantongi daftar negara-negara yang akan dievaluasi terkait kebijakan bebas visa.

“Tapi tentu terlalu early kalo saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait lakukan evaluasi itu,” kata Luhut, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2016).

Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi apabila visa tersebut disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia.

Sumber : Kompas

Badan Siber Jangan Sampai Kurangi Kebebasan Berpendapat

Badan Siber Jangan Sampai Kurangi Kebebasan Berpendapat

SahabatKharis.com – Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memproteksi dunia siber di Indonesia. Komisi I DPR mendukung wacana pemerintah tersebut.

“Kalau itu (wacana pembentukan Basinas) saya sepakat, hoax itu kan berita yang tidak boleh diberitakan. Karena bisa fitnah, bisa negatif,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat berbincang, Kamis (5/1/2017).

Namun Kharis meminta agar pembentukan Basinas tidak mengurangi kebebasan berpendapat. Menurutnya, pemberitaan yang benar tidak boleh ditutupi.

“Tapi jangan sampai kita beresin hoax mengurangi kebebasan berpendapat. Berita yang benar tidak boleh ditutupi,” urai Kharis.

Rencananya, pembentukan Basinas sekaligus memperkuat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang merupakan mitra Komisi I DPR. Oleh sebab itu, Komisi I DPR akan membicarakan hal tersebut kepada Lemsaneg seusai masa reses.

“Tanggal 10 Januari kami sudah masuk masa sidang, dan tanggal-tanggal berikutnya ada rapat dengan mitra kami, termasuk Lemsaneg. Ya nanti akan kami bicarakan juga,” tuturnya.

Sumber : detik

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

Sumber : PKS

 

Ketua Komisi I Dukung Pembentukan Badan Siber

Ketua Komisi I Dukung Pembentukan Badan Siber

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merespons positif rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) oleh pemerintah.

Apalagi, kata dia, jika badan tersebut dibentuk dengan tujuan menekan atau mengurangi peredaran berita hoax.

“Saya kira (pembentukan BSN) baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah,” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

Ia berpendapat, berita bohong tidak dibenarkan karena dapat menyesatkan masyarakat.

Namun, Abdul Kharis mengaku belum mendapatkan informasi rinci soal BSN. Dia mengaku akan bertanya soal badan tersebut kepada kementerian terkait dalam rapat kerja bersama.

“Kita lihat saja nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” kata Politisi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto  menjelaskan, pemerintah membutuhkan satu lembaga yang akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

“Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk, harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional,” Wiranto

Sumber : Kompas

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force, ADF) tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.

“Saya kira kita cooling down dulu untuk kasus ini. Dan berharap dengan penghentian sementara tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral,” kata Abdul Kharis dalam pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Hingga saat ini belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

Anggota Fraksi PKS itu mengaku belum mengetahui secara detail alasan penundaan kerja sama itu.

Namun, ia menegaskan, sebagai negara tetangga, sudah seharusnya menciptakan hubungan saling menghormati.

“Nah makanya kita harus saling menghormati, jika tidak ya begini (terjadi penundaan kerja sama),” ujarnya.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

“Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak,” ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Dari informasi yang ditelusuri KompasTNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

“Ada kertas tulisan yang di-laminating,” demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Sumber : Kompas

 

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

PKS: Hoax Dilawan, Tapi Kebebasan Berpendapat tak Boleh Dikekang

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan berita bohong atau hoax memang seharusnya tidak ada. Menurutnya pemerintah memang berkewajiban menanggulangi berita hoax, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun Abdul Kharis juga mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menanggulangi berita hoax tidak mengekang kebebasan berpendapat.

“Berita hoax memang seharusnya tidak boleh ada. Kalau mengawasi yang hoax saja tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menjurus pada mengekang kebebasan berpendapat yang benar dan bertanggung jawab,” ujar politisiPKS itu, Rabu (4/1).

Menurut Abdul, tidak menutup kemungkinan dalam menanggulangi berita hoax dan juga media sosial yang menyebarkannya bakal bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Sementara setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk mengkritisi Presiden Republik Indonesia. Apalagi Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi.

Terkait rencana pemerintah membentuk program Badan Siber Nasional (BSN). Dia berharap BSN bisa sesuai tujuan pembentukannya yakni menekan atau mengurangi informasi atau berita yang sifatnya bohong tersebut. Namun agar pembentukan badan ini jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat karena telah dilindungi oleh konstitusi.

Sumber : Republika

DPR Desak Pemerintah Cabut Bebas Visa Bagi Negara Penyalah Guna Izin

DPR Desak Pemerintah Cabut Bebas Visa Bagi Negara Penyalah Guna Izin

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap negara-negara yang memiliki bebas visa kunjungan ke Tanah Air. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menetapkan negara-negara yang harus dicabut bebas visanya. Sehingga tidak tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa. Dengan harapan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tetap banyak.

“Biar dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalah gunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (5/1).

Dia memberikan kriteria negara-negara yang wajib dicabut bebas visanya. Menurut dia, warga negara asing (WNA) yang paling banyak menyalagunakan izin bebas visa, baik sebagai Pekerja Tenaga Asing (TKA) ilegal, pengedar narkoba dan juga kejahatan siber. Selanjutnya, pemerintah juga tidak perlu khawatir kehilangan kunjungan Wisman, karena dicabutnya izin bebas visa. Sebab bagi Abdul Kharis, kunjungan wisman tidak hanya dipengaruhi oleh menggunakan visa atau bebas visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus, dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” tambahnya.

Sumber : Republika

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memuji ketegasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memutuskan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF).

Keputusan kerja sama militer itu berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2016.

Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apa alasan menghentikan sementara kerja sama itu. Meski ada informasi keputusan diambil karena ada dugaan penghinaan terhadap lambang negara.

“Saya belum tahu sebabnya. Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI,” kata Kharis, di Jakarta, Rabu (4/1).

Namun, politikus PKS ini berharap penghentian kerja sama itu tidak sampai mengganggu hubungan TNI dengan militer Australia. Termasuk, jangan sampai hubungan bilateral kedua negara diciderai unsur penghinaan terhadap lambang negara.

“Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia, dicederai dengan penghinaan, kalau memang ada penghinaan. Kita juga pasti tak mau dihina,” tegasnya.

Secara kelembagaan, tambah Kharis, Komisi I akan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai masa reses mendatang.

Sumber : Indopos

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur Pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Abdul Kharis, Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut. Sebab, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Diketahui, sebelumnya pada tahun 2015, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.

Saat itu, Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.