DPR Desak Pemerintah Cabut Bebas Visa Bagi Negara Penyalah Guna Izin

DPR Desak Pemerintah Cabut Bebas Visa Bagi Negara Penyalah Guna Izin

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap negara-negara yang memiliki bebas visa kunjungan ke Tanah Air. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menetapkan negara-negara yang harus dicabut bebas visanya. Sehingga tidak tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa. Dengan harapan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tetap banyak.

“Biar dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalah gunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (5/1).

Dia memberikan kriteria negara-negara yang wajib dicabut bebas visanya. Menurut dia, warga negara asing (WNA) yang paling banyak menyalagunakan izin bebas visa, baik sebagai Pekerja Tenaga Asing (TKA) ilegal, pengedar narkoba dan juga kejahatan siber. Selanjutnya, pemerintah juga tidak perlu khawatir kehilangan kunjungan Wisman, karena dicabutnya izin bebas visa. Sebab bagi Abdul Kharis, kunjungan wisman tidak hanya dipengaruhi oleh menggunakan visa atau bebas visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus, dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” tambahnya.

Sumber : Republika

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memuji ketegasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memutuskan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF).

Keputusan kerja sama militer itu berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2016.

Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apa alasan menghentikan sementara kerja sama itu. Meski ada informasi keputusan diambil karena ada dugaan penghinaan terhadap lambang negara.

“Saya belum tahu sebabnya. Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI,” kata Kharis, di Jakarta, Rabu (4/1).

Namun, politikus PKS ini berharap penghentian kerja sama itu tidak sampai mengganggu hubungan TNI dengan militer Australia. Termasuk, jangan sampai hubungan bilateral kedua negara diciderai unsur penghinaan terhadap lambang negara.

“Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia, dicederai dengan penghinaan, kalau memang ada penghinaan. Kita juga pasti tak mau dihina,” tegasnya.

Secara kelembagaan, tambah Kharis, Komisi I akan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai masa reses mendatang.

Sumber : Indopos

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

DPR Desak Pemerintah Tegur Myanmar Terkait Rohingnya

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur Pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Abdul Kharis, Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut. Sebab, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Diketahui, sebelumnya pada tahun 2015, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.

Saat itu, Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.

 

Komisi I Akan Sampaikan Hasil Uji Kepatutan Dubes ke Pimpinan DPR

Komisi I Akan Sampaikan Hasil Uji Kepatutan Dubes ke Pimpinan DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan pihaknya akan segera menyampaikan hasil fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon Duta Besar kepada Pimpinan DPR. Komisi I DPR telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 23 calon Dubes yang diajukan Presiden Jokowi pada Selasa-Rabu (13-14/12/2016).

“Alhamdulillah berjalan dengan lancer. Calon duta besar sudah memaparkan visi dan misinya secara gamblang,” kata Kharis, usai memimpin rapat intern untuk membahas hasil uji kepatutan dan kelayakan, di Gedung  DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016) tengah malam.

Politisi F-PKS itu menambahkan, selama proses uji kepatutan dan kelayakan, seluruh Pimpinan  dan Anggota Komisi I DPR telah menanyakan dan mendalami secara detail paparan para calon.

“Sorotan krusial saya kira banyak. Berkaitan dengan pandalaman dan saran-saran kepada mereka (calon Dubes, RED) juga banyak. Hasilnya akan kami berikan kepada Pimpinan DPR yang akan langsung diberikan kepada Presiden,” imbuh Kharis.

Politisi asal dapil Jawa Tengah V itu juga memastikan, hasil uji kepatutan dan kelayakan bersifat rahasia, dan diharapkan menjadi pertimbangan presiden. Hasil uji kepatutan dan kelayakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR pada Kamis (15/12/2016).

Ke 23 calon Dubes itu yakni Arifin Tasrif untuk Kedubes Tokyo, Ferry Adamhar untuk Kedubes Athena, Priyo Iswanto untuk Kedubes Bogota, Kristiarto Legowo untuk Canberra, dan Sahat Sitorus untuk Dili.

Berikutnya, Hasan Kleib dicalonkan untuk Dubes Jenewa, Mayjen Dr Ir Arief Rachman untuk Kabul, Ngurah Ardiyasa untuk Kolombo, Yuddy Chrisnandi untuk Kiev, dan Nur Syahrir Rahardjo untuk Manama.

Kemudian, Esti Andayani ditempatkan di Kedubes Roma, Umar Hadi di Seoul, Darmansjah Djumala di Wina, Arto Suryodipuro di New Delhi, Rina Soemarno di Dhaka,  Andy Rachmianto di Amman, dan Wieke Adiwoso di Bratislava.

Selanjutnya, Prof Radar Pardede dicalonkan memimpin Kedubes di Dar Es Salam, Tantowi Yahya di Wellington, Komjen Sjahroedin untuk Zagreb, Rachmat Pramono di Astana, Ikrar Nusa Bhakti di Tunis, dan Rusdi Kirana untuk Kuala Lumpur.

Sumber : dpr.go.id

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Reses, Abdul Kharis Silaturahim Ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri melakukan lawatan ke Korem 074 Warastratama Solo

Solo – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan silaturahim ke Korem 074 Warastratama Solo, Rabu (28/12). Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan reses Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Dalam lawatannya tersebut, Kharis, sapaan akrabnya, ditemui langung oleh Danrem Kol Maruli Simandjuntak beserta jajarannya.

Anggota legislatif asal Solo ini mengatakan silaturahim tersebut bermaksud sekedar menjalin pertemanan dan membicarakan beberapa poin diantaranya keutuhan NKRI. (AR)

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

Izin Siaran 10 Stasiun TV akan habis, Komisi I DPR Dorong Kominfo Ambil Keputusan yang Tepat

14568208_1304679579556169_1005654825441923566_nKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (10/10/2016).

Agenda rapat membahas terkait hasil penilaian KPI terhadap 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dalam waktu dekat akan habis masa izin penyiarannya.

“Pemberian perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Kominfo yang mengacu pada rekomendasi penilaian dari KPI, Oleh karena itu kami selaku wakil rakyat mengharapkan KPI menghasilkan penilaian secara objektif & berani” tegas Ketua Komisi I DPR RI.

Sebelumnya Ketua KPI Menyatakan bahwa 10 LPS stasiun TV tersebut layak diberi perpanjangan izin siaran.
“Berdasarkan 4 Aspek penilaian yakni Aspek Program siaran, Sumber daya manusia (SDM), Sistem jaringan konten lokal & Administrasi, kami menilai 10 LPS tersebut masih layak izin siarannya diperpanjang” Ujar Yuliandre disela RDP di DPR RI.

Komisi I DPR RI menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS yang izin siarannya akan berakhir pada tahun 2016 tidak didukung oleh data yang kuat & konsisten serta parameter penilaian yang kurang objektif.

“Kemenkominfo harus bijak dalam mengambil keputusan apakah rekomendasi dari KPI akan digunakan atau tidak. Selain itu kami juga mendorong apabila izin ini diberikan maka harus ada komitmen tertulis dari pihak LPS untuk memperbaiki kualitas isi siaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat” tutup aleg PKS asal jateng V.

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

Komisi I DPR Restui BG Menjadi Kepala BIN

14232567_1273317559359038_2752513181815822733_nKomjen Pol Budi Gunawan merampungkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR. Pria yang akrab disapa BG itu mendapat restu dari Komisi I DPR sebagai Kepala BIN, namun dengan beberapa catatan.

“Pendalaman kurang lebih 4 jam. 10 fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Berikut hasil pertimbangan kepada calon Kepala BIN, sebagaimana diatur UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara,” Ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

“Pasal 199 ayat 2 tatib. Hasil pembahasan komisi dilaporkan dalam Bamus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Pandangan 10 fraksi. Kami melakukan pertimbangan konsideran berikut,” sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pertimbangan yang dilakukan Komisi I DPR terbagi 3 tahap. Pertama, kata dia, yakni melalui seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan administrasi.

Kedua pemaparan visi dan misi. Komisi I mempertimbangkan latar belakang calon dan pengalaman Budi Gunawan di Polri.
Kharis menegaskan intelijen bukan hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan mereka berfungsi sebagai penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Fungsi Intelijen harus bisa menghasilkan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta, sehingga tidak terulang kembali kecolongan seperti peristiwa teror di thamrin dan bom di solo” Tutur Aleg asal solo.

Ketiga adalah memperhatikan sejumlah isu fundamental yang krusial yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi intelijen. Mulai dari perkembangan politik nasional, kebangsaan, dan regional serta Internasional.

“Calon Kepala BIN telah memberikan pemaparan baik dan komprehensif. Komisi I menerima dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebagai calon Kepala BIN. Pertimbangan ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan dibawa ke forum paripurna sebagai pengesahan,” Tutup Kharis.

Wawancara dengan CNN Terkait Persiapan Fit & Properti Test Calon Kepala BIN

Wawancara dengan CNN Terkait Persiapan Fit & Properti Test Calon Kepala BIN

14238285_1272492049441589_3444176815843697095_nWawancara dengan CNN terkait persiapan fit n properti test calon kepala BIN.
Kita menegaskan bahwa fit & proper test kepala BIN yang akan dilaksanakan besok bukanlah sekedar formalitas..
Anggota komisi akan mempelajari visi & misi serta meminta komitmen calon kepala BIN agar bisa menjalankan peran & fungsinya dalam penangkalan & penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional