DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, TNI AD belum mumpuni untuk mengubah eranya ke doktrin mekanik infanteri dari yang sebelumnya tradisional infanteri. Menurutnya, alutsista TNI belum mencukupi untuk mengarah ke sana.

“Enggak mas, tidak ada perubahan doktrin, itu (TNI -red) hanya menambah peralatan (Panser -red) saja, jumlah peralatan dengan jumlah pasukan kita masih terlalu jauh, bukannya berubah ke arah doktrin mekanik infanteri,” ujarnya saat dihubungiSINDOnews, Sabtu 16 September 2017.

Keadaaan TNI hari ini, sambungnya, masih kekurangan alutsista dalam jumlah banyak. Sebagai salah satu negara kepulauan, dia menilai, Indonesia masih kurang banyak jumlah alutsista pendukungnya.

“Kita masih jauh untuk mencapai minimum essential force (MEF), jadi jauh untuk merubah doktrin ke arah mekanik, memang sudah pernah dibicarakan sejak dulu bagaiman doktrin mekanik bagaimana konvensional juga,” jelasnya.

Dia juga menegaskan upaya pembelian alutsista tentunya harus disertai tranfer of knowledge yang merupakan perintah dari UU Pertahanan. “TOT itu amanat UU, ada dan tertera dalam UU Pertahanan, jadi setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus disertai TOT mereka di Indoensia,” jelasnya.

Sumber : Sindonews

Ketua Komisi I DPR Sangat Setuju Film G30S/PKI Diputar Lagi

Ketua Komisi I DPR Sangat Setuju Film G30S/PKI Diputar Lagi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR-RI, Abdul Kharis menyatakan kesetujuannya bila film G30S/PKI yang diproduksi oleh Perusahaan Film Negara (PFN) diputar lagi di televisi nasional untuk menyongsong peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober.
Ditemui di RM Sederhana Solo Jumat(15/9), Abdul Kharis tanpa ragu ragu menyatakan kesetujuannya. Menurut Kharis, dirinya sebagai kader PKS yang menjadi Ketua Komisi 1 DPR-RI, berharap pemutaran lagi Film G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran akan peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Sangat setuju, saya sangat setuju film itu diputar lagi. Eggak ada masalah, kalo memang masyarakat menghendaki film itu diputar lagi. Soal pro dan kontra itu hal biasa, yang penting diambil sisi positifnya,” ujar Abdul Kharis didampingi Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar usai jumpa pers rencana aksi peduli Rohingya di Solo.
Sementara itu, di hari yang sama Mendagri Tjahyo Kumolo juga telah menyatakan, tidak melarang bila film G30S/PKI diputar lagi.
Film Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C Noer adalah film yang mengisahkan peristiwa penculikan yang disertai pembunuhan terhadap tujuh jenderal serta satu perwira muda, yang dilakukan oleh G30S/PKI pada 30 September 1965. Peristiwa tersebut, pada setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Pada tahun 80 dan 90 an hingga munculnya Reformasi tahun 1998 , film G30S/PKI selalu diputar di TVRI pada malam tanggal 30 September. Namun setelah reformasi, film tersebut tak lagi diputar. Baru pada tahun 2017 ini, melalui media sosial banyak disuarakan tentang perlunya lagi memutar film G30S/PKI.
Sumber : solotrust.com
Komisi I DPR Sahkan 7 Komisioner KIP

Komisi I DPR Sahkan 7 Komisioner KIP

SahabatKharis.com – Komisi I DPR mengesahkan tujuh komisioner baru Komisi Informasi Pusat (KIP) seusai menggelar uji kelayakan dan kepatutan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dari total 21 orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Tujuh komisioner yang terpilih itu adalah Arif Adi Kuswardono, Hendra J Kede, Cecep Suryadi, Gede Narayana, Wafa Patria Umma, Romanus Ndau, dan Tulus Subardjono.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari berharap, ketujuh komisioner baru yang terpilih diharapkan mampu membawa KIP menjadi lebih profesional.

“Karena KIP yang lalu ada sedikit ketidakstabilan dan ketidakharmonisan, dengan terpilihnya anggota KIP yang baru ini kami harapkan menjadi lebih baik,” ujar Kharis, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ia mengatakan, KIP punya setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Sebab, banyak pengaduan masyarakat yang masuk terkait sengketa informasi publik.

Terkait kualitas dan integritas, Kharis meyakini ketujuh komisioner tersebut mampu bekerja dengan baik.

“Kelayakan ya terpilihlah. Ini dari jawabannya cukup baik. Rata-rata cukup menguasai ya kemudian kita pilih menjadi tujuh orang,” lanjut politisi PKS itu.

Sumber : Kompas

Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

Aung San Suu Kyi Mesti Belajar Toleransi Indonesia

SahabatKharis.com – Dugaan kekerasan etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar jelas melanggar HAM. Hal itu dikatakan Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Menurut Kharis, Aung San Suu Kyi sebagai tokoh Myanmar yang juga pemimpin partai penguasa, seharusnya dapat memperjuangkan nilai kemanusiaan etnis Rohingya.

“Saya berharap San Suu Kyi dapat mencontoh toleransi yang ada di Indonesia. Kami berbeda agama tapi tetap hidup rukun,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu(2/9).

Kharis mengatakan, sebagai muslim terbesar di Indonesia, kejahatan kemanusiaan yang berlangsung terhadap siapapun tidak bisa dibiarkan. Apalagi terhadap muslim di Rohingya.

Untuk itu, Kharis pun mengecam bahwa San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemengang nobel perdamaian. Karena, sikapnya yang seolah acuh mengarah seperti orang yang anti demokrasi.

“Jadi San Suu Kyi tidak layak dijuluki pemegang nobel perdamaian kerena dengan jelas dia anti demokrasi,” sesal Kharis.

Selain itu, San Suu Kyi juga memperingatkan Indonesia agar tidak ikut campur dalam hal tersebut. Hanya saja, Kharis menilai siapa pun berhak peduli terkait persoalan pelanggaran HAM.

“San Suu Kyi menghimbau Indonesia tak ikut campur dalam hal ini. Tapi, jika yang dilakukan adalah melanggar HAM, maka siapapun berhak untuk mengingatkan termasuk Indonesia,” pungkas politisi PKS itu.

Sumber : RMol

Dari Mekkah, Kharis : Semoga Masyarakat Jawa Tengah Semakin Sejahtera

Dari Mekkah, Kharis : Semoga Masyarakat Jawa Tengah Semakin Sejahtera

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI DR H Abdul Kharis Almasyhari SE MSi, saat ini masih berada di tanah suci Mekkah. Kharis sapaan akrab Abdul Kharis Almasyhari sudah menyelesaikan seluruh prosesi ibadah haji.

Dihubungi kabarjateng.co.id, dari Mekkah politiku dan pengusaha sukses asasl Purworejo Jawa Tengah ini, mendoakan agar masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera.
“Kami mendoakan semoga masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera. Dan juga semoga pilkada Jawa Tengah 2018 mendatang, berjalan dengan lancar dan tertib,” harap Kharis, Senin (4/9/2017) malam.

Kendati sebagai politikus dan pengusaha sukses, Kharis tetap rendah hati, ramah dan hangat dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Sikap ramah dan peduli dengan masyarakat, membuat Kharis juga banyak didukung untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Salah satunya dari pengamat politik dan sosial budaya Jawa Tengah Drs Nur Kholis SH yang juga ketua tim 120 relawan dari 14 kabupaten di Jawa Tengah, dimana Nur Kholis mengharapkan Ganjar Pranowo dapat berpasangan dengan Abdul Kharis.

Kharis yang pengalaman di bidang politik, tak pernah gegabah. Dirinya tetap selalu fokus dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, yang kini diberi amanah sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

Sosok muda cerdas ini, kelahiran Purworejo, 5 Agustus 1968 dari pasangan KH Syaibani-Muslimah. Kharis merupakan anak sulung seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo. Abdul Kharis Almasyari, lulus TK dan SD Tersidi Lor, Purworejo, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kutoarjo dan SMAN 1 Kutoarjo. Abdul Kharis semenjak TK hingga SMA, merupakan siswa terbaik dan juara kelas. Saat SD Abdul Kharis sempat menjadi siswa teladan keempat se-Kabupaten Purworejo.

Pada 1987, Abdul Kharis masuk Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Akutansi di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta. Aktif di kegiatan kemahasiswaan, tidak kurang empat kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya, yakni Mapala, Beladiri Merpati putih, BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam) serta Badan Pers Mahasiswa.

Dan sejak itulah ia mulai berkenalan dengan dunia pers, penerbitan dan percetakan. Ketika ada tawaran dari Badan Pers Mahasiswa untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tepatnya di Majalah Tempo, ia tak menyia-nyiakannya. Dari pelajaran dalam pelatihan jurnalistik di Tempo yang hanya beberapa hari itu begitu membuat Abdul Kharis tertarik. Muncul ide untuk mendirikan usaha percetakan di sekitar kampusnya. Di semester dua itulah ia mulai merintis bisnis percetakan hingga sukses.

Setelah berhasil meraih gelar akuntan, Abdul Kharis kemudian mendirikan CV Citra Islami Press pada tahun 1993 dan menjadi Direktur Utamanya. Empat tahun kemudian ia mendirikan PT Era Adicitra Intra Media yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku Islami dan menjabat sebagai Direktur Utama.

Bersama 559 anggota DPR RI lainnya, kini Abdul Kharis menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Kharis dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Abdul Kharis yang meraih doktor di bidang akuntansi UNS, selalu siap berjuang untuk masyarakat.
Sumber : Kabar Jateng

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tegas dan penyesalan atas tindakan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap
etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman, tetapi juga dengan aksi nyata,” kata Abdul Kharis Almasyhari melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Abdul Kharis, pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya, sudah lama ditunggu dan dirinya mendukung penuh, agar tidak muncul lagi kekerasan berikutnya.

Kharis mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa perlu aksi nyata menyikapi krisis kemanusiaan terhadap penduduk muslim dari etnis Rohingya.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa semua yang bersalah harus diadili di
Mahkamah Internasional,” tegas Kharis.

Anggota Fraksi PKS DPR RI menambahkan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia di Myanmar telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif
dengan berbagai pihak untuk meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, sekaligus melindungi semua warga negaranya, termasuk warga muslim.

“Saya apresiasi langkah Menlu dan Dubes, tapi Pemerintah Indonesia harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN mengembargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” kata Kharis.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjelaskan, untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan, menurut Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan
obat-obatan, pada Januari dan Februari 2017, sebanyak 10 kontainer.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit mulai Oktober mendatang.

“Bantuan untuk etnis Rohingya ini harus diberikan langsung, jangan diserahkan ke Pemerintah Myanmar, baik bantuan dari LSM maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan
terhadap rakyat muslim,” katanya.

Seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional

Seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional

SahabatKharis.com – Beberapa hari ini tensi meningkat, ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pertempuran terbaru militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa. Kita harus menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sebagaimana diduga oleh PBB, termasuk ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil. Serta pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut.

“Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN, saya minta seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional!!!, hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu” tegas Kharis yang juga Ketua Komisi 1 DPR RI.

Yang memprihatinkan, Kharis melihat respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim, jangan sampai seperti sedang melakukan “pingpong maritim” dengan tujuan mencegah para pengungsi mendarat dan didorong ke negara lain.

” Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitupula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini” terang Kharis.

Para “manusia perahu” Rohingya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gelombang eksodus yang terbaru dimulai sejak Mei 2012, sejak meletusnya konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok minoritas Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut laporan dari Human Rights Watch, aparat pemerintah Myanmar yang seharusnya memulihkan keadaan justru ikut terlibat dalam konflik tersebut (Human Rights Watch, 2012).

Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah dimulai sejak lama. Tahun 1950-an sampai 1960-an, etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Pada tahun 1970-an pemerintah melakukan berbagai operasi militer dan berbagai mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan orang-orang Rohingya. Akan tetapi, pada tahun 1982 rezim militer mengeluarkan orang-orang Rohingya dari kategori warga negara. Sejak saat itu, represi yang dilakukan oleh negara semakin keras.
Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar. Gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya yang terakhir ini telah memperlihatkan keterlibatan komunitas Buddha di Rakhine. Konflik yang sebelum ini bersifat ‘vertikal’ antara negara/rezim militer versus masyarakat berubah menjadi konflik ‘horizontal’ antara masyarakat Muslim Rohingya versus masyarakat Buddha Rakhine yang lebih kompleks.

Kharis mempertanyakan kenapa Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian, diam? Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam Pemilihan Umum atau sesungguhnya kelompok “pro-demokrasi” Myanmar pun punya kecenderungan rasis?

“Kita harus mengetuk hati Negara-negara dunia, karena telah terbuka krisis memperlihatkan rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu. Rombongan pengungsi Rohingya tidak boleh diidentifikasi sebagai beban dan ancaman” jelas Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

“Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar, himbau Kharis.
Karena itu, dalam jangka menengah dan panjang, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia, harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh pemerintahnya jika terus melanjutkannya. Tentu saja, hal ini merupakan ujian bagi ASEAN yang terkenal dengan norma “non-interference”-nya. Stop segera kejahatan kemanusiaan, apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?” Tanya Kharis menutup keterangan tertulisnya kepada media

DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

DPR: Etnis Rohingya Dipersekusi, Kenapa Aung San Suu Kyi Diam?

SahabatKharis.com – Ketegangan antara militer dan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar semakin meningkat. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 80 etnis Rohingya dan 12 anggota pasukan keamanan. Ribuan warga Rohingya bahkan kini terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.

“Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar,” jelas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Senin (28/8).

Dijelaskan Kharis bahwa gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya kali ini telah memperlihatkan keterlibatan komunitas agama tertentu di Rakhine. Sebelum ini, konflik bersifat vertikal antara militer melawan  masyarakat berubah menjadi konflik horizontal antara masyarakat muslim Rohingya versus masyarakat agama tertentu di Rakhine yang lebih kompleks.

Ia pun mempertanyakan peran peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi yang membisu menghadapi masalah rasial ini.

“Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam pemilihan umum? Atau sesungguhnya kelompok pro demokrasi Myanmar memang punya kecenderungan rasis?” tanyanya.

Menurutnya, Indonesia juga harus berperan dalam mengetuk hati negara-negara lain untuk peduli dengan nasib warga Rohingya. Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya.

“Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar,” imbau politisi PKS itu.

Dalam jangka menengah dan panjang, negara-negara ASEAN juga harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung jika terus melanjutkan hal tersebut.

“Apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?” tutup Kharis.

Sumber : RMol

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

‘Berantas Saracen Hingga Aktor Intelektual’

SahabatKharis.com – Fakta kehadiran Jaringan pembuat dan penyebar konten hoaks dan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), Saracen, dinilai sebagai salah satu ancaman siber yang serius. Pasalnya, kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja, tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan kegiatan kelompok Saracen yang menyebarkan konten SARA dan hoaks merupakan tindakan penggunaan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar-golongan.

“Tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bineka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya,” ujar Kharis  Senin (28/8).

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian, pornografi dan hoaksmenempati urutan tertinggi pengaduan konten negatif,” kata dia lagi.

Kemenkominfo selama periode 1 Januari hingga akhir Juli 2017 telah menerima surat elektronik (surel) yang berisi pengaduan konten negatif. Kategori SARA, kebencian, pornografi, dan hoaks menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan. Sementara itu, media sosial yang berbau pornografi berjumlah 9.000 lebih dan konten hoaks sekitar 6.632.

Kharis melihat, fenomena yang terjadi harus dipahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat justru lebih mengerikan lagi. Bahkan dia yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Kharis mengatakan perkembangan TIK memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, namun di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.

Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo.

Komisi I DPR RI meminta pemerintah menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Dia menyebut adalah tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Dewan Pers.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji, kata Kharis, harus difilter sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. “Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik umat Islam,” ujar politikus asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu.

Sumber : Republika

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

Terbongkanya Kelompok SARACEN Harus Diwaspadai Sebagai Ancaman Siber Yang Serius

SahabatKharis.com – Terbongkarnya jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti membuat kita jadi bersuka cita, justru sebaliknya membuat kita semakin waspada. Kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis. Ini harus dianggap sebagai salah satu ancaman saiber yang serius. Demikian tanggapan Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi 1 DPR RI atas peristiwa tersebut.

“Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199). Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo. Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017.”

“Fenomena yang terjadi harus difahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi. Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019”, terang Abdul Kharis .

“Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya”, Aleg PKS dari Dapil Jateng V itu menjelaskan.

“Apa yang dilakukan Kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Tindakan kelompok SARACEN berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya.” Tegas Kharis.

Kharis menambahkan “Tindakan Kelompok Saracen bertentangan dengan UU ITE, pasal 45A ayat dua: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut Ketua Komisi 1 yang juga Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI memiliki komitmen agar masyarakat terlindungi dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, dalam berbagai kesempatan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Komisi I DPR RI meminta agar Pemerintah untuk menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif. Adalah tugas Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh KPI, KIP dan Dewan Pers.

“Komisi I DPR RI menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Berita yang tersaji harus difilter dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik ummat Islam”, tutup Abdul Kharis.