Surat Pemecatan Bocor, Apa Dampaknya bagi Dokter Terawan?

Surat Pemecatan Bocor, Apa Dampaknya bagi Dokter Terawan?

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyayangkan bocornya surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) terkait pemecatan sementara dokter Terawan Agus Putranto ke masyarakat. Hal tersebut membuat nama Terawan tercemar.

Dalam surat keputusan tertanggal 12 Februari 2018, MKEK menetapkan dokter Terawan terbukti melakukan pelanggaran etik. Bobot pelanggaran etik kedokterannya berat. Diikuti dengan sanksi pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan.

Bocornya surat tersebut tak hanya berpengaruh pada nama dokter Terawan, menurut Abdul institusi yang dipimpin dokter spesialis radiologi konsultan tersebut yakni RSPAD Gatot Soebroto pun ikut tercemar atas kejadian ini.

“Sebagai mitra kami, jelas RSPAD dalam hal ini tercemar, dicemarkan nama baiknya dengan beredarnya keputusan MKEK,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu dalam konferensi pers bersama Terawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, ditulis Kamis (5/4/2018).

Seharusnya, surat putusan sanksi tersebut merupakan hal internal antara MKEK dengan PB IDI. “Saya kira ini yang jadi masalah. Siapa yang mengedarkan ini,” katanya lagi.

Hingga kunjungan Komisi I DPR tersebut, dokter Terawan belum menerima surat yang viral beredar di masyarakat. Dalam surat tersebut, pria kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1964 dianggap melanggar kode etik kedokteran.

“Saya ndak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya,” kata dokter Terawan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Oleh karena belum menerima surat apa pun terkait pemecatan dari keanggotaan IDI, dokter Terawan masih menjabat sebagai kepala RSPAD Gatot Soebroto dan tetap berpraktik. Hal itu sampaikan Abdul di kesempatan yang sama.

“Dokter Terawan tetap sebagai Kepala RSPAD, tetap berjalan seperti biasa,” kata Abdul.

Sumber : Liputan 6

Abdul Kharis: Obsession Awards Lahirkan Banyak Tokoh Berprestasi

Abdul Kharis: Obsession Awards Lahirkan Banyak Tokoh Berprestasi

SahabatKharis.com – Penghargaan Obsession Awards 2018 dari Obsession Media Group (OMG) untuk kategori Best Achiever in Legislators kepada Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari diserahkan di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pemimpin  Redaksi Situs Berita Obsessionnews.com Arief Sofiyanto.

Kepada redaksi Obsessionnews.com, Kharis menyampaikan banyak terima kasih atas penghargaan ini. Baginya penghargaan ini memberikan pesan tanggung jawab yang besar kepada dirinya sebagai anggota dewan untuk lebih giat lagi dalam bekerja menjalankan tugasnya.

“Ssya ucapkan terima kasih atas pemberian awards ini kepada saya katagori Best Achiever in Legislators oleh Obsession Media Group (OMG). Mudah-mudahan dengan penghargaan ini saya bisa meningkatkan pekerjaan saya. Saya bisa mempertahankan amanah ini dengan baik, dan bisa memberikan manfaat banyak kepada masyarakat bangsa dan negara,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga berharap ajang Obsession Awards selalu bisa melahirkan para tokoh berprestasi. Sebagai media di hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun, OMG, kata dia, sudah banyak memberikan peran kepada bangsa ini, dengan terus memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu berkarya sesuai dengan bidang masing-masing.

“Diharapkan ke depan OMG semakin maju, tidak lelah untuk terus mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja dan berkarya membangun bangsa ini. Tentunya selalu menebarkan inspirasi,” jelasnya.

Sebelumnya penganugerahan “Obsession Awards 2018” dan “Women’ Obsession Awards 2018” diselenggarakan oleh OMG di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018). Penghargaan ini diberikan kepada para tokoh yang berprestasi dan inspiratif.

Juga diberikan kepada sejumlah perusahaan dan lembaga negara  yang berkinerja cemerlang sepanjang 2017. Dalam acara tersebut Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berhalangan hadir.

Selain Abdul Kharis, untuk katagori Best Achiever in Legislators juga diberikan kepada anggota DPR lain, yakni Ahmad Riza Patria, Reni Marlinawati, Ahmad Basarah, Jhonny G Plate, Risa Mariska, dan juga Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Obsession Awards merupakan agenda tahunan OMG, penerbit Majalah Men’s Obsession , Majalah Women’s Obsession, Situs Berita Obsession News, dan Situs Berita  Muslim Obsession.

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

SahabatKharis.com – RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (DPR)

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

Inilah Catatan Komisi I DPR di Penghujung 2017

SahabatKharis.com – Tahun 2017 sudah memasuki penghujung waktu. Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan khusus terkait kinerjanya sepanjang 2017. 

Pertama di bidang legislasi. Di antaranya soal RUU Penyiaran yang belum rampung.

“Sampai putusan Komisi I kemarin mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR perihal masih ditahannya di Baleg (Badan Legislasi) draft RUU Penyiaran yang sudah hampir satu tahun,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Senin, 11 Desember 2017.

Kharis mengatakan dampak dari RUU Penyiaran yang belum rampung, pihaknya harus menunda pembahasan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Pasalnya RUU tersebut merupakan turunan dari RUU Penyiaran.

“RTRI tidak mungkin jalan tanpa penyiaran dulu,” ujar dia.

Masih soal penyiaran, lanjut Kharis, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk aktif menjalankan tugasnya. Diharapkan siaran yang ada di Indonesia memang bermanfaat, bermutu dan tidak menyimpang.

Catatan lain soal kinerja di bidang anggaran. Ia mencontohkan soal anggaran dalam proses penamaan pulau.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 4 ribu pulau yang belum ada namanya. Karena memberi nama pulau itu tidak sembarangan. Tapi harus tahu titik kordinat dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke PBB,” kata dia.

Kharis menuturkan pihaknya juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat soal sengketa perumahan militer. Jumlah pengaduannya sangat banyak dan nyaris tidak terhitung.

“Ini yang kemarin saat fit and proper test calon Panglima TNI baru kemarin, ditekankan hampir semua fraksi, tolong beresin perumahan TNI. Prajurit kita sekian 500 ribu. Tapi perumahan yang tersedia bagi mereka hanya sekitar 200 ribu,” ungkap dia.

Menurut Kharis, seharusnya semua prajurit aktif dapat menempati perumahan militer. Hal itu sangat penting, jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tertentu.

Politikus PKS itu tidak sepakat bila penyediaan rumah bagi prajurit aktif dengan mengusir secara paksa mereka yang sudah pensiun. Kharis mendorong agar ada solusi yang saling menguntungkan bukan merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kemudian PR yang agak terasa bagi kami adalah persepsi sebagian masyarakat kita, termasuk sebagian awak media, itu menganggap bahwa alutsista itu enggak perlu banyak. Toh, kita enggak perang,” ujar dia.

Kharis mengakui saat ini tidak dalam kondisi perang. Tapi, tegas Kharis, penyediaan alutsista yang canggih dan banyak itu penting untuk mewaspadai ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan NKRI.

“Ada perang atau tidak ada perang, pengadaan itu tetap harus dilakukan,” ucap dia.

Terkait luar negeri, Kharis mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama ini. Banyak pencapaian luar biasa dan respons Kemlu yang begitu cepat dalam menghadapi sejumlah tantangan.

“Mulai dari tantangan adanya penyerobotan di kedutaan kita di Australia, kepedulian kita terhadap Rohingya, Palestina dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar dia.

Kharis juga menyoroti soal intelijen. Ia mendorong agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kecolongan terhadap aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Terutama aksi terorisme.

“BIN harus mampu menangkal. Jangan sampai terjadi aksi teror dalam bentuk apa pun. Karena teror pada dasarnya tidak ada satu pun yang membenarkan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,” kata dia.

Kharis menambahkan soal pernyataan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel Indonesia harus bergerak. Salah satunya mendorong pencabutan pernyataan itu. 

“Walaupun kita melihat, pasti kira-kira akan nekat. Kalau nekat, berarti ketagangan di kawasan teluk pasti akan meningkat lagi dan akan jadi permasalahan bersama masyarakat dunia yang menginginkan perdamaian,” beber dia.

Kharis menyatakan upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melancarkan berbagai bentuk model tekanan kepada Amerika untuk membatalkan pengakuan itu. Termasuk dengan berunjuk rasa di depan kedutaan Amerika.

“Tapi kalau kita menarik kedutaan kita, saya kurang setuju. Karena perdamaian itu selalu dapat dimulai dengan komunikasi. Kemudian bernegosiasi dan tercapai suatu kesepakatan. Kalau kita menarik itu sama saja dengan memutus komunikasi,” terang dia.

Kharis sangat berharap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara OKI mendatang, dapat besuara lantang. Presiden diharapkan dapat menggalang bersama sejumlah negara tersebut untuk mengambil langkah yang tegas.

“Itu lebih efektif,” tandas dia. 

Sumber : Metro TV News
 

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

Gunakan Tas Gemblok dan Masker, Kharis Rutin Gunakan KRL

SahabatKharis.com – Stigma negatif memang tak hentinya terlontar untuk kehidupan anggota DPR RI yang dinilai mewah dan tak mau berkeringat, terlebih lagi harus merasakan transportasi rakyat yang berdesak-desakan.

Namun hal itu tidak berlaku untuk Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Diketahui, Kharis ternyata tiap akhir pekan lebih suka naik kereta listrik untuk menemui putranya, Faris, yang nge-kos di Depok.

“Saya tiap akhir pekan menemui anak ke-4 yang kuliah di FK UI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia),” kata Abdul Kharis.

“Dan Jumat besok ini saya Insya Alloh ke sana (Depok) lagi. Mau ikut naik KRL?” ajak Kharis sambil tersenyum.

Kenapa tidak naik mobil dinas? Kharis pun mengaku lebih suka naik KRL, selain untuk menghindari macet, juga lebih merakyat. Maklum, dirinya juga terlahir dari keluarga yang menanamkan hidup sederhana.

Dimana sang orang tua, KH Syaibani merupakan seorang Kyai pemilik pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah.

“Ayah saya mengajarkan hidup sederhana kepada kami anak-anaknya,” tukasnya.

Meski tak mempermasalahkan harus berdesakan dengan penumpang lainnya? Kharis punya cara jitu agar tetap nyaman dan aman saat berada di dalam gerbong. Yakni menggunakan masker dan tas ditaruh di depan badan.

“Tas harus ditaruh depan dada biar gak dicopet. Dan pastinya pakai masker karena berjubel biar gak ketularan sakit, terutama kalo ada yang batuk dan flu,” ucapnya yang juga mengaku menunjukkan satu foto yang menunjukkan kebiasannya saat naik KRL menuju Statisiun Depok.

“Ini foto saat dipotret anak saya saat di dalam kereta,” selorohnya sambil tertawa kecil.

Untuk menuju Stasiun Depok, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku selalu berjalan kaki dari kediamanya untuk menuju Stasiun Kalibata.

“Dari rumah saya pasti berjalan kaki sejauh 500 meter untuk ke Stasiun Kalibata buat naik KRL ke Depok. Ya hitung-hitung olahraga,” kata Kharis yang juga hobi bersepeda.

Tak hanya itu, Abdul Kharis juga menunjukkan kesederhanaan nya saat menjamu tamu di rumah dinasnya. Maklum, istri nya tinggal bersama orangtuanya di Solo, sementara sebagian anak yang lainnya mondok di pesantren.

“Istri saya tinggal sama orang tuanya yang sudah sepuh. Dan selain ada yg kuliah, ada pula yang mondok. Jadi saya tinggal di rumah dinas DPR ini sendiri,” ucap Kharis yang sambil menyediakan secangkir teh dan gorengan.

Tak hanya ke Depok, Kharis juga mengaku kerap menggunakan kereta api saat akan mengunjungi istrinya.

“Saya ke Solo juga selalu menggunakan kereta. Ya lebih seru aja,” tutup suami dari Retno Sintowati ini.

Sumber : Indopos

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

Berikut Foto Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI di DPR

SahabatKharis.com – Komisi I DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017.

Diketuai Abdul Kharis Almasyhari, berikut foto suasana Uji Kelayakan Dan Kepatutan tersebut.

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

 

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatutan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI, Rabu, 6 Desember 2017. #PanglimaTNI

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

Kunjungi CAC, Politikus PKS Puji Kebijakan Siber Cina Tangkal Hoaks

SahabatKharis.com – Komisi I DPR-RI mempelajari undang-undang tentang siber di Cina yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Tujuannya guna menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Tadi kami banyak belajar bagaimana membuat undang-undang untuk mengamankan negara kita dari ancaman kedaulatan melalui siber. Dan bisa diterapkan di Indonesia,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari sesuai bertemu dengan para pejabat Badan Siber Cina (CAC) di Beijing, Selasa (31/10).

Kharis menganggap fungsi dan peran CAC sangat bagus dalam menjaga kedaulatan Cina dari pengaruh atau kemungkinan serangan siber dari negara lain atau dalam negeri.

“Mereka tetap menjaga prinsip internet sebagai suatu yang terbuka, tapi harus tunduk terhadap hukum. Jadi, mereka buat peraturan perundang-undangan yang betul-betul melindungi dan menjaga kedaulatan negara Cina, termasuk salah satunya menangkal hoaks,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengaku sependapat dengan kebijakan yang diterapkan di Cina dengan memblokir platform media sosial global, seperti WhatsappGoogle, dan lain sebagainya guna memastikan warga negara dan kedaulatan negaranya benar-benar aman dari pengaruh negatif siber.

“Bukan WA-nya dan Google-nya, tapi pengguna-penggunanya yang mungkin saja membahayakan negara sehingga mudah dikontrol oleh undang-undang,” kata ketua komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi itu.

Dia pun menegaskan bahwa sistem kontrol penuh seperti yang dilakukan oleh CAC itu sangat mungkin bisa diterapkan di Indonesia.

“Sepanjang undang-undang ada, nggak ada masalah diterapkan di Indonesia. Masalahnya undang-undang kita mesti diperbaiki dan kita buat undang-undang yang memang akan menjadi payung hukum agar bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan dari ancaman siber ini,” ujar Kharis.

Turut mendampingi Kharis dalam kunjungannya ke Beijing dan Xi’an, Provinsi Shaanxi, pada 30 Oktober-3 November 2017 itu adalah Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I/Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I/PAN), Nico Siahaan (anggota/PDIP), Bambang Atmanto Wiyogo (anggota/Golkar), dan Budi Youyastri (anggota/PAN). Selain CAC di Beijing, Komisi I juga mengunjungi industri elektronik Huawei, Kongres Nasional Rakyat China (NPC), Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Masjid Niujie.

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

DPR apresiasi pernyataan tegas Presiden soal Rohingya

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tegas dan penyesalan atas tindakan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap
etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman, tetapi juga dengan aksi nyata,” kata Abdul Kharis Almasyhari melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Abdul Kharis, pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya, sudah lama ditunggu dan dirinya mendukung penuh, agar tidak muncul lagi kekerasan berikutnya.

Kharis mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa perlu aksi nyata menyikapi krisis kemanusiaan terhadap penduduk muslim dari etnis Rohingya.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa semua yang bersalah harus diadili di
Mahkamah Internasional,” tegas Kharis.

Anggota Fraksi PKS DPR RI menambahkan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia di Myanmar telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif
dengan berbagai pihak untuk meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, sekaligus melindungi semua warga negaranya, termasuk warga muslim.

“Saya apresiasi langkah Menlu dan Dubes, tapi Pemerintah Indonesia harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN mengembargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” kata Kharis.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjelaskan, untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan, menurut Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan
obat-obatan, pada Januari dan Februari 2017, sebanyak 10 kontainer.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit mulai Oktober mendatang.

“Bantuan untuk etnis Rohingya ini harus diberikan langsung, jangan diserahkan ke Pemerintah Myanmar, baik bantuan dari LSM maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan
terhadap rakyat muslim,” katanya.

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

DPR Minta Pemerintah Terus Berdiplomasi Selesaikan Konflik Israel-Palestina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah tepat dalam menyikapi adanya konflik antara Palestina dan Israel. Terutama peristiwa akhir-akhir ini yakni pemasangan metal detector oleh pihak keamanan negara zionis itu di pintu masuk Masjid Al Aqsa yang menyebabkan sulitnya umat Muslim untuk beribadah di sana.

Menurut Abdul Kharis, tak hanya mengecam, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga aktif berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid AlAqsa, Menlu Turki dan Menlu Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras kepada Israel.

Kepada Menlu Palestina dan Sekjen OKI juga bahwa Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Palestina dan AlAqsa” ungkap Abdul Kharis , Jumat (28/7/2017).

Sikap aktif Indonesia, menurut Kharis tak hanya sekedar kecaman namun selalu membawa persoalan Kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik dan selalu mendorong negara sahabat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

“Karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” jelas Kharis.

Sebelumnya, selama hampir dua pekan terakhir umat Islam Palestina diimbau untuk tidak memasuki kompleks Masjid Al Aqsa karena langkah Israel menempatkan detektor logam. Muslim Palestina akhirnya melakukan protes dengan menunaikan salat di depan pintu masuk yang dijaga ketat.

Namun, Israel akhirnya sudah mencabut pagar serta kamera pengawas dari kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem. Langkah tersebut disambut dengan imbauan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar umat Islam kembali memenuhi Haram al Sharif untuk menunaikan ibadah salat.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin sampai kehabisan kata-kata dalam mengecam tindakan tentara Israeal yang melarang muslim Palestina untuk menjalakan ibadah di masjid Al Aqsa.

“Sudah habis kata-kata untuk mengecam, mengutuk atau yang lainnya atas tindakan tentara zionis Israel karena sudah menyentuh lambang suci umat Islam,” katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 27 Juli 2017 kemarin.

Sumber : Okezone

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid.

Kharis menegaskan, UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB, telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al Aqsa (kompleks Haram Asy-Syarif) adalah situs suci milik umat Islam. Sehingga, upaya penutupan masjid atau segala tindakan kekerasan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali.

“Termasuk yang baru-baru ini menutup akses ke masjid, menggeledah jamaah sholat dan  memasang metal detector dan bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan sholat,” tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah Israel tersebut. Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, dengan meminta PBB agar melindungi Masjid Al Aqsa dari penjajahan dan kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al Aqsa bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan  sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

“Persoalan Masjid Al Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut. (dpr.go.id)