PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

PPDB Online Kisruh, Ini Tanggapan Anggota DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memandang persoalan banyaknya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online di Jawa Tengah adalah karena batasan kuota siswa Gakin tidak didasarkan pada kuota anggaran. Hal itu dikatakan Abdul Kharis saat menemui sejumlah wartawan di Solo, beberapa waktu lalu.

“Seharusnya kita memberikan afirmasi kepada Gakin, tidak berdasarkan pada jumlahnya. Melainkan pada besaran anggaran (yang dimiliki pemerintah) untuk Gakin. Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, maka tidak salah jika sekolah menerima 100 persen Gakin,” kata Abdul Kharis Almasyhari.

Pemerintah seharusnya melihat bahwa kuota Gakin yang bisa masuk ke sekolah harus disesuaikan dengan jumlah anggarannya. Sebab jika tidak, maka akan banyak orang yang mengaku Gakin, hanya untuk bisa lolos pada seleksi PPDB.

“Seharusnya bisa dilihat, anggarannya berapa, yang mau diafirmasi berapa. Sebab jika tidak, orang akan berbondong-bondong mencari surat keterangan miskin agar bisa diterima. Padahal permasalahan Gakin ini bukan permasalahan diterima atau tidak, melainkan ketidakmampuan bayar dari Gakin.” imbuhnya.

Dirinya juga memandang bahwa kuota ini menjadi persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan tempat duduk di sekokah. Sebab, hanya dengan selembar surat Gakin, sudah bisa menganulir prestasi-prestasi yang dimiliki siswa lain.

Dikatakan, seharusnya pihak penyelenggara PPDB juga mempertimbangkan dua faktor lainnya, yakni kemampuan bayar siswa, dan prestasi akademik.

“Dan jika seperti itu justru malah terbalik dengan tujuan bangsa, anak-anak yang sudah dicerdaskan malah tergusur dengan orang-orang yang mengaku miskin,” katanya.

Abdul Kharis mengapresiasi siswa dari keluarga miskin (Gakin) untuk bisa bersekolah. Namun ada sistem yang harus dibenahi dalam penerimaan siswa (PPDB) kali ini.

“Saya sangat membela dan mendorong siswa Gakin untuk bisa sekolah, tetapi sistemnya yang harus dibenahi. Sekali lagi pemerintah seharusnya mengafirmasi kemampuan bayar Gakin dengan jumah anggaran yang disediakan.” tegasnya. [ Timlo.net]

Dirugikan PPDB, Abdul Kharis : Silahkan Gugat

Dirugikan PPDB, Abdul Kharis : Silahkan Gugat

SahabatKharis.com – Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 Jawa Tengah untuk melakukan gugatan. Hal itu dikatakannya saat menemui sejumlah wartawan di Kota Bengawan, beberapa waktu lalu.

“Kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyelenggara negara bisa melakukan gugatan,” singkatnya.

Ditambahkan juga peraturan gubernur yang mengatur tentang PPDB online bisa dikritisi. Namun jika memang peraturan tersebut masih berlaku dan ternyata merugikan banyak orang, Abdul Kharis mendorong masyarakat untuk mengguggat.

“Sekolah ini kan hanya institusi pendidikan yang menyelenggarakan berdasarkan peraturan dari gubernur kan, dan jika banyak yang dirugikan, ya silakan (digugat),” katanya.

Dia juga menyoroti adanya permasalahan manipulasi surat keterangan miskin. Dirinya mengapresiasi siswa dari gakin untuk bisa bersekolah. Namun ada sistem yang harus dibenahi dalam penerimaan siswa kali ini.

Dia berpendapat bahwa persoalan banyaknya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online di Jawa Tengah adalah karena batasan kuota gakin tidak didasarkan pada kuota anggaran.

“Seharusnya kita memberikan afirmasi kepada gakin, tidak berdasarkan pada jumlahnya. Melainkan pada besaran anggaran (yang dimiliki pemerintah) untuk Gakin. Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, maka tidak salah jika sekolah menerima 100 persen gakin. Tetapi seharusnya penekanannya lebih pada kemampuan bayar, bukan pada kuota siswa.” kata dia. [ timlo.net]

Kenangan Ramadhan : Lari Saat Dengar Adzan Magrib, Dapat Hadiah Jika Khatam Qur’an

Kenangan Ramadhan : Lari Saat Dengar Adzan Magrib, Dapat Hadiah Jika Khatam Qur’an

SahabatKharis.com – Tiap Ramadhan datang, Abdul Kharis Almasyhari kembali terkenang masa kecilnya di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Ada yang selalu dinantinya kala itu, jaburan setelah tadarusan dan hadiah sarung ketika bisa khatam lebih dari satu kali selama Ramadhan.

Bagi Abdul Kharis. Lingkungan ponpes adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dilepaskan. Ya, sang ayah K.H. Syaibani merupakan pemilik Ponpes Muftahul Jannah Pituruh, Purworejo yang belakangan telah berganti nama menjadi Ponpes Mahir Arriyadh.

Jika Ramadhan seperti ini, ia terkenang akan masa kecilnya yang melakukan puasa di lingkungan pondok. Mulai dari sahur, Sholat lima waktu, hingga ngaji dilakukan bersama-sama. Selama Ramadhan, ponpes milik ayahnya memang diliburkan. Namun ada sejumlah santri yang memilih untuk tidak puang dan berpuasa di pondok.

Dengar adzan magrib langsung lomba lari

Bersama para santri itulah, Abdul Kharis kecil mengisi bulan puasa dengan kegiatan agama.

“Biasanya kalau ngaji setelah shalat ashar ada waktu istirahat sekitar setengah jam. Saya dan kawan-kawan sering berjalan-jalan ke sawah. Memasuki adzan maghrib, kami berlari-lari kembali ke pesantren. Kenangan lari-lari ini yang masih terkesan sampai sekarang,” ujar Abdul Kharis.

Kenangan lain adalah saat tadarusan usai sholat tarawih. Saat tadarusan ini biasanya juga disajikan snack atau makanan ringan sebagai pelepas lelah setelah mengaji.

Snack ini namanya jaburan. Kalau ngaji, yang oaling saya nantikan ya jaburan-nya ini,” tutur pria 49 tahun ini sambil terkekeh.

bersambung ke halaman 2

Diberi Kewenangan Lebih, KPI Bakal Lebih ‘Bergigi’

Diberi Kewenangan Lebih, KPI Bakal Lebih ‘Bergigi’

SahabatKharis.com – Dalam Rancangan Undang Undang Penyiaran yang baru, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencabutan izin siaran bagi media televisi yang melakukan pelanggaran.

“Keputusan pencabutan tetap ditangan eksekutif dan lembaga hukum, KPI memberikan rekomendasi,” jelas Ketua Komisi I DPR RI, Dr Abdul Kharis Almasyhari di Univeritas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (6/6).

Kewenangan KPI itu perlu diberikan. Sementara saat ini hanya ‘ditugasi’ mencatat berapa kali pelanggaran dilakukan. Menurut Abdul Kharis hal penting yang harus dijaga dan diawasi adalah menyangkut kontens siaran. Kontens itulah yang menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia.

“Jadi harus diawasi dan KPI harus mempertanggungjawankan,” tandasnya.

Abdul Kharis menyampaikan hal di atas dalam Seminar Nasional Bersama dalam Kebhinekaan yang digelar dalam rangkaian Pekan Tilawatil Quran (PTQ) tingkat nasional yang diprakarsai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Kegiatan digelar bersama UMS dengan menampilan sejumlah narasumber.

Selain Abdul Kharis, Henry Subiakto, staf ahli Menteri Keminfo, kemudian Sutrimo (Dirjen Potensi Pertahanan Kementerjan Pertahanan RI), Rektor UMS Dr Sofyan Anif dan Rektor IAIN Surakarta Dr Mudhofir Abdullah. Kontens siaran menjadi kunci penentu untuk membangun kebhinekaan bangsa Indonesia.

Dalam forum itu banyak didiskusikan terkait pentingnya penguatan rasa kebhinekaan, sementara tidak sedikit pihak yang merongrong dengan menyebarkan informasi melalui media sosial. Penyebaran informasi menjadi salah satu strategi dalam perang baru untuk menghancurkan bangsa ini.

Sumber : Kedaulatan Rakyat

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Menurut Kharis, Perpres BSSN tersebut perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema cyber war harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses,” kata politisi PKS ini, Senin (5/6).

Terkait pernah disebutnya bahwa badan ini juga akan diberikan kewenangan menangani masalah hoax, Kharis menjelaskan tugas tersebut tidak tepat jika menjadi urusan BSSN.

“Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber,” imbuh Kharis.

Oleh karena itu, pihaknya memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN dan institusi terkait lainnya.

Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan dampak lain dari berdirinya BSSN, yang dinilai akan berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN.

“Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber,” pungkas Kharis.

Sumber : RMol

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

Ketua Komisi 1 Apresiasi Langkah Penerbitan Perpres Badan Siber dan Sandi Negara

SahabatKharis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ketua Komisi 1 DPR RI sangat mengapresiasi dan memberikan beberapa catatan dan masukan akan lahirnya badan yang memang sangat dibutuhkan ini. “Dilihat dari nomenklatur kelembagaan, ini merupakan lembaga baru berbentuk Badan. Apalagi menurut Perpres ini, BSSN adalah peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)” Terang Kharis .

Dilihat dari realitas dan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada, Komisi I melihat Perpres BSSN ini perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan. Dalam perspektif Komisi I yang bermitra dengan Kemkominfo, Lemsaneg, dan juga BIN yang semuanya berbasis pengalaman terhadap kinerja dan kapabilitas masing-masing lembaga mitra Komisi I tersebut.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema _cyber war_ harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses.” Ujar Kharis yang juga merupakan Anggota Fraksi PKS ini.

Sepertinya BSSN akan mengambil seluruh fungsi dan tugas Lemsaneg, apakah dengan Perpres ini akan diambil alih semua dan untuk apa ada Lemsaneg? ” Tanya Kharis.
Seperti disebutkan dalam Pasal 56 Perpres BSSN, untuk selanjutnya: a. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN .

Kharis menambahkan “Dampak lain, berdirinya BSSN ini juga berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN. Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber” kharis menambahkan.

Terkait dengan pernah disebutnya bahwa badan siber akan diberikan mengurusi masalah hoax, tugas ini tidak tepat jika menjadi urusan BSSN. “Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber.” Jelas Kharis

Oleh karena itu Komisi I memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN, dll. ” Tutup Kharis menegaskan.

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

SahabatKharis.com – Komisi I DPR dipimpin Ketuanya Abdul Kharis Almasyhari di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/5) menerima kunjungan Delegasi Parlemen China membahas ciber security (pengamanan siber). Masalah ini juga sedang menjadi isu proritas di Komisi I DPR.

Menurut Abdul Kharis, DPR melihat dua hal terkait keamanan siber ini. Pertama bagaimana membuat UU untuk bisa ditindaklanjuti sebab eksekutif tidak mungkin berjalan atau melakukan eksekusi apapun kecuali ada UUnya.

Ada beberapa UU yang sudah eksis, seperti UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Keterbukaan Publik. Juga sedang disiapakan UU Perlindungan Data Pribadi dan juga UU untuk merespon begitu cepatnya kejahatan cyber. Sedangkan terkait kelembagaannya seperti Badan Siber Nasional, baru persiapan pembentukannya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Haris dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota

Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Kharis dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota Komisi I Asril Tanjung, Supiadin Aris Saputra, Sukamta dan Nurdin Tampubolon.

DPR

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan tidak bisa berkomentar atau menegur Badan Intelijen Negara (BIN) terkait surat edaran yang berisi larangan memelihara jenggot, berambut panjang dan bercelana cingkrang bagi pegawai BIN. Menurutnya, hal tersebut ada di wilayah internal BIN.

“Lah kalau itu untuk internal ya kita susah komentar atau menegur,” kata Kharis, Kamis (18/5).

Dia mengatakan, jika misalnya yang edaran tersebut berisikan larangan pegawai BIN dilarang memakai jilbab, dia memastikan, komisi I akan melakukan peneguran pada BIN. “Lain halnya misalnya pegawai BIN gak boleh pakai jilbab nah ini harus ditegur gak cuma dikomentari,” tegasnya.

Sebelumnya, di media sosial beredar foto surat edaran Badan Intelijen Negara (BIN) yang berisi tentang larangan pegawai BIN memelihara jenggot dan rambut panjang, serta memakai celana cingkrang.

Sumber : Republika

Pemerintah Diminta Usut Dalang Separatis Minahasa Merdeka

Pemerintah Diminta Usut Dalang Separatis Minahasa Merdeka

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, setiap gerakan maupun benih benih separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan wilayah NKRI perku disikapi  pemerintah secara jelas dan tegas.

“Hal ini agar isu itu tidak menular ke wilayah lain, dan menjadi gerakan yang massif,” katanya dalam rilis kepada Parlementaria, Rabu (17/5/2017), saat menanggapi isu Minahasa Merdeka yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini.

Politisi F-PKS itu pun mendoorong aparat keamanan, dalam hal ini TNI, Polri, dan BIN cepat mengungkap secara jelas siapa pihak dibelakang munculnya isu yang menuntut referendum untuk lepasnya wilayah Minahasa, Sulawesi Utara dari NKRI itu.

“Saya menduga isu ini memang sengaja dihembuskan oleh pihak separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan vonis pengadilan terhadap kasus Ahok,” analisa Politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya Negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya. Deklarasi itu terjadi di tengah-tengah aksi bebaskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Gerakan Minahasa Merdeka itu diduga muncul usai vonis hukuman kepada Ahok terkait kasus penodaan agama. Kelompok yang menyuarakan ini menyampaikan kekecewaannya kepada proses hukum di Indonesia yang memvonis Ahok dua tahun penjara.

DPR

Malware WannaCRY Ancam Keamanan Indonesia

Malware WannaCRY Ancam Keamanan Indonesia

SahabatKharis.com – Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat, yang terjadi saat ini adalah bukan lagi perang fisik, namun perang informasi dan data. Hal itu berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan cyber di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (15/5). Menurutnya, era TIK membuat sebagian data telah dikemas dalam format digital.

Untuk itu, kata Kharis, permasalahan cyber nasional menjadi salah satu isu strategis yang berpotensi mengancam keamanan cyber di Indonesia bahkan NKRI.

“Mengingat Indonesia memiliki data Negara termasuk data rahasia yang bersifat strategis maupun data warga negara yang sudah sepatutnya dilindungi,” kata Kharis.

Hal itu menanggapi maraknya pembajakan web dan munculnya virus berupa malware Ransomware WannaCRY di tanah air.

Menurutnya, sejauh ini penanganan dan pengawasan terhadap permasalahan cyber nasional masih bersifat sektoral di lingkup Kementerian atau Kelembagaan dan belum bersifat koordinatif.

“Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah sangat luas berikut jumlah pengguna internet sepertiga lebih dari jumlah penduduk, sangat disayangkan belum memiliki Badan Cyber Nasional,” tegasnya.

Sumber : jurnas