Hari Pers Nasional, Pers Diharapkan Mampu Jaga Keutuhan NKRI

Hari Pers Nasional, Pers Diharapkan Mampu Jaga Keutuhan NKRI

SahabatKharis.com – Keberadaan pers di era reformasi saat ini memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat tidak akan bisa beredar secara cepat tanpa adanya pers.

Terkait dengan Hari Pers Nasional yang diperingati tiap 9 Februari, Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pers memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga keutuhan NKRI. Demikian disampaikan saat dihubungi Parlementaria pada Rabu, (08/01/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia pun berharap, dengan diperingatinya Hari Pers Nasional itu dapat menjadi momentum bagi insan media untuk mampu menyajikan berita yang benar dan objektif dengan sumber yang akurat. Sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2017. Semoga Pers Indonesia senantiasa menyajikan berita yang benar dan obyektif dengan rujukan sumber yang akurat,” ujar Abdul Kharis.

Politisi PKS ini pun meyakini bahwa keberadaan pers yang akurat mampu menjadi benteng dalam menjaga keutuhan NKRI. Terlebih saat ini dengan hiruk pikuk pilkada sangat banyak informasi hoax yang beredar di masyarakat, sehingga keberadaan pers yang objektif menjadi penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Berita yang benar dan obyektif dengan rujukan sumber yang akurat  mampu turut menjaga keutuhan NKRI,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V ini.

Sebagaimana diketahui, penetapan Hari Pers Naisonal pada tanggal 9 Februari diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985.  Pada tahun 2017 ini, peringatan Hari Pers Nasional dipusatkan di Kota Ambon.

Sumber : dpr.go.id

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

Soal Kunjungan MUI Ke Israel, Ini Kata Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.

Sumber : Antara

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

Pengelolaan Pulau Jangan Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengelolaan pulau-pulau perlu melibatkan stakeholder bidang pertahanan dan intelijen, khususnya dengan Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya. Kemudian pulau-pulau kecil terluar dan juga pesisir tidak boleh hanya mempertimbangkan pada aspek ekonominya saja. Namun harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat ditinggalkan.

“Undang-undang nomor 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007. Berdasar pada PP No. 62/2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan, jika ada pertimbangan berbagai aspek itu,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1).

Abdul Kharis mengatakan Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal meski telah terbit Undang-undang nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Terbitnya Undang-undang nomor 27/2007 justru menimbulkan masalah baru, yaitu tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),” tambahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 27/2007. MK berpendapat bahwa pemanfaatan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dia, ada empat tolak ukur yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Keempat tolak ukur tersebut adalah, pertama kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Terakhir, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut MK, pemberian HP-3 oleh pemerintah kepada pihak swasta adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ‘perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

“MK juga menyatakan, pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar,” tutur Abdul Kharis.

Sumber : Republika

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

Redaksi Situs Islam Yang Di Blokir Pemerintah Sampaikan Aspirasi Ke FPKS

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menerima kunjungan dari pengelola situs situsberitaislam24h.net di Kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Selasa (17/1). Hal tersebut dalam rangka Hari aspirasi Fraksi PKS DPR-RI yg dilaksanakan tiap hari Selasa.

Dalam kunjungannya, pengelola web menyampaikan aspirasi terkait maraknya pemblokiran terhadap situs dan media Islam. Pemblokiran tersebut dinilai kurang adil dan tidak memiliki standard yang jelas karena terdapat situs dan media lain yang dinilai dirasa lebih pantas untuk diblokir. Web situsberitaislam24h.net merupakan salah satu web yang diblokir oleh pemerintah akhir-akhir ini.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis Mengatakan saat ini ada puluhan ribu situs yang memproduksi berita, sehingga pemerintah mengalami kesulitan. Aspirasi tersebut Juga akan disampaikan ke Menteri Kominfo pada saat rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2017 mendatang.

“Oleh karena itu dalam waktu dekat ini Kominfo dan Komisi I akan ada rapat kerja bersama yang didalamnya juga membahas pemblokiran situs-situs,” ujar Politisi asal Solo itu.

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

Ketua Komisi I : Masyarakat Indonesia Harus Dapat Berita dan Informasi Yang Benar

SahabatKharis.com – Sulitnya membedakan berita yang benar dan hoax menjadi perbincangan yang ramai saat ini. Selain dengan menutup atau memblokir media yang ditengarai memberitakan hoax, pemerintah dituntut juga mendorong Insan Media Pers untuk berkompetisi secara Independen dan Profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat menjadi narasumber diskusi bertemakan “News or Hoax” di Press Room DPR RI, Senayan, Selasa (10/1)

“Salah satu penyebab ramainya berita hoax yang terjadi saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media mainstream yang kini berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu,” ujar Kharis.

Selain Abdul Kharis, diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Kominfo, Rudiantara dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley.

Sementara itu, Dewan Pers juga segera membuat label untuk mempermudah masyarakat mengenali media massa yang terpercaya. Label tersebut berbentuk QR Code yang akan ditempelkan baik dalam media cetak maupun online.

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

SahabatKharis.comKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis mengatakan DPR akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu tapi yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus saling menghormati.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sumber : Tempo

 

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Sejumlah Negara

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara.

Menurut Kharis, evaluasi harus meliputi keseluruhan untuk menetapkan negara yang kerap menyalahgunakan izin sehingga bebas visa bagi negara tersebut perlu dicabut.

Selain itu, agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan kebijakan bebas visa. “Bisa dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” kata Abdul Kharis melalui keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).

Adapun negara-negara yang menurutnya wajib dicabut bebas visanya adalah negara-negara yang banyak menyalahgunakan izin bebas visa, baik sebagai pekerja asing ilegal, pengedar narkoba, atau untuk kejahatan siber.

Ia meminta pemerintah tak khawatir akan kehilangan kunjungan wisatawan mancanegara karena mencabut izin bebas visa.

Menurut dia, kunjungan wisatawan mancanegara juga dipengaruhi hal-hal lain, tak hanya penggunaan visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” kata Politisi PKS itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah mengantongi daftar negara-negara yang akan dievaluasi terkait kebijakan bebas visa.

“Tapi tentu terlalu early kalo saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait lakukan evaluasi itu,” kata Luhut, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2016).

Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi apabila visa tersebut disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia.

Sumber : Kompas

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

SahabatKharis.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

Sumber : PKS

 

Ketua Komisi I Dukung Pembentukan Badan Siber

Ketua Komisi I Dukung Pembentukan Badan Siber

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merespons positif rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) oleh pemerintah.

Apalagi, kata dia, jika badan tersebut dibentuk dengan tujuan menekan atau mengurangi peredaran berita hoax.

“Saya kira (pembentukan BSN) baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah,” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

Ia berpendapat, berita bohong tidak dibenarkan karena dapat menyesatkan masyarakat.

Namun, Abdul Kharis mengaku belum mendapatkan informasi rinci soal BSN. Dia mengaku akan bertanya soal badan tersebut kepada kementerian terkait dalam rapat kerja bersama.

“Kita lihat saja nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” kata Politisi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto  menjelaskan, pemerintah membutuhkan satu lembaga yang akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

“Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk, harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional,” Wiranto

Sumber : Kompas

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force, ADF) tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.

“Saya kira kita cooling down dulu untuk kasus ini. Dan berharap dengan penghentian sementara tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral,” kata Abdul Kharis dalam pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Hingga saat ini belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

Anggota Fraksi PKS itu mengaku belum mengetahui secara detail alasan penundaan kerja sama itu.

Namun, ia menegaskan, sebagai negara tetangga, sudah seharusnya menciptakan hubungan saling menghormati.

“Nah makanya kita harus saling menghormati, jika tidak ya begini (terjadi penundaan kerja sama),” ujarnya.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

“Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak,” ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Dari informasi yang ditelusuri KompasTNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

“Ada kertas tulisan yang di-laminating,” demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Sumber : Kompas