TNI Harus Evaluasi Standart Safety

TNI Harus Evaluasi Standart Safety

SahabatKharis.com – TNI harus mengevaluasi terkait standard safety dan perawatan alutsista yang selama ini kerap terabaikan. Kejadian yang menimpa anggota pasukan PPRC di Natuna Rabu (17/6) siang tadi, merupakan dampak dari minimnya evaluasi alutsista oleh TNI.

Sumber : Republika
Alutsista TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Masih Perlu Bantuan Pemerintah Pusat

Alutsista TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Masih Perlu Bantuan Pemerintah Pusat

SahabatKharis.com – Kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI AU yang ada di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, masih perlu banyak perhatian dari pemerintah pusat. Untuk mencapai kata maksimal maka secara nasional diperlukan anggaran yang tidak sedikit mencapai Rp 108 Triliyun di Tahun 2017.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan usai pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Henri Alfiandi, Pekanbaru, Kamis (30/3’2017) lalu.

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, untuk kondisi Alutsista yang ada di Lanud Roesmin Nurjadin dalam kondisi bagus.

“Ya kondisinya lumayan baik, tapi belum maksimal, tidak buruk. Untuk mencapai maksimal perlu perjuangan anggaran yang lebih besar lagi,” kata Kharis.

Apalagi sekarang ini untuk pertahanan udara, Indonesia sedang menuju ke taraf Minimum Essential Force (MEF).

“Sebagai MEF memang belum terpenuhi. Untuk mencapai ke angka maksimal ini akan dilihat dari segi penganggarannya. Tahun 2017 baseline untuk mememuhi MEF itu sekitar Rp 209 Triliyun, akan tetapi baru terpenuhi Rp 108 Triliyun, dan ini harus diperjuangkan,” jelasnya dengan berharap, mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan agar bisa direalisasikan.

Mengenai runway yang belum bisa maksimal juga menjadi pembahasan. Ini akan dibahas dengan tegas lagi supaya bisa diperpanjang sekaligus juga untuk taxi way parallel agar tidak mengantre.

“Komisi I sudah mendapatkan semua informasi itu. Ini bentuk pengawasan dari DPR RI atau kerja dari mitra Komisi I, dalam hal ini Kemenhan yang tentunya akan jadi bahan ketika kami gelar rapat-rapat di DPR, baik masalah anggaran, pengawasan maupun bidang legislasi di Komisi I,” ujar Kharis.

Yang jelas, lanjutnya, Komisi I sudah mendapatkan informasi yang sangat akurat dari Danlanud Roesmin Nurjadin berkaitan dengan kondisi Alutsista. “Kita berharap bisa ditingkatkan lagi sehingga nanti pertahanan TNI ini bisa disegani negara lain dan berwibawa,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Henri Alfiandi berharap apa yang sudah dibahas bersama Komisi I DPR RI tadi bisa diperjuangkan dan tentunya untuk membuat pertahanan udara semakin kuat. “Mudah-mudahan direalisasikan,” harapnya.

Sumber : DPR RI

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

Modernisasi Alutista Masih Menjadi Permasalahan Besar

SahabatKharis.com – Dalam kurun waktu setahun terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan dari luar negeri.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi, di ruang rapat Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (30/3’2017).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada permasalahan besar yang harus direfleksikan oleh institusi TNI dalam melakukan modernisasi alutsista. Masalah tersebut, kata Kharis (panggilan akrabnya) adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan alutsista dari luar negeri.

“Ketergantungan ini sangatlah membahayakan,” ungkapnya.

Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnasi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia. Embargo tersebut berdampak sangat luas dalam kinerja TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI, karena sebagian besar alutsista yang dipergunakan merupakan produk dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Ketergantungan terhadap pasar luar negeri ini, sambung Kharis, ibarat sebuah lingkaran setan bagi alutsista Indonesia. Bisa dibayangkan rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 30 tahun sehingga mau tidak mau harus bergantung pada komponen luar negeri.

Oleh karena, lanjut Kharis, pada Tahun Anggaran 2017 Kemenhan/TNI perlu memastikan kelayakan alutsista yang akan dibeli dan jaminan akan kelengkapan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang utuh.

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Komisi I DPR RI saat Meninjau Pesawat F-16 A/B TS-1603 yg tergelincir beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (30-03-2017). #KunkerDPR

Menurutnya, UU No 16 Tahun 2012 memang memberikan peluang untuk pengadaan alutsista dari luar negeri apabila industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, kata Kharis, UU tersebut juga mengamanatkan agar dalam melaksanakan peremajaan, hendaknya melibatkan industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sehingga peremajaan tersebut dijamin kelayakan operasinya oleh PT. DI.

Ia menambahkan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga memiliki peran untuk memberikan semacam jaminan atas kelayakan sebuah alutsista.

“Peran KKIP dalam mengawasi kelayakan kontrak setiap alutsista TNI menjadi tanggungjawab yang melekat apakah alutsista yang akan dibeli telah sesuai secara spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional TNI,” jelasnya dengan menambahkan, Komisi I perlu melakukan evaluasi/pendalaman terkait tergelincirnya pesawat F-16.

Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi merespon, bahwa pesawat tempur F-16 tipe B tergelincir dari landasan pacu sekitar 150-200 meter. Pesawat yang tergelincir merupakan pesawat yang baru dibeli pada tahun 1991 hingga 1992. Dijelaskan, sebelumnya pesawat F-16 ini beroperasi di Lanud Iswahyudi, dan operasi di Lanud Roesmin Nurjadin pada April 2016.

Saat itu, kata Henri, pesawat melakukan pendaratan dengan sempurna. Setelah dilakukan pemberhentian sesuai prosedur, upaya ini tidak berhasil yang mengakibatkan pesawat terbalik dan bagian ekor pesawat patah.”Pesawat ini dalam latihan rutin. Latihan yang dimaksud adalah latihan konversi, yakni adanya siswa penerbang dari pesawat jenis Hawk untuk pindah ke pesawat F-16,” pungkasnya.

Sumber : DPR RI