Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat

SahabatKharis.comKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia karena materi pelatihan militer negeri tetangga itu menghina Indonesia.

“Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis mengatakan DPR akan mendalami keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut.

“Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum tahu secara rinci dan teknis penyebab keputusan itu tapi yang pasti sebagai negara bertetangga, Indonesia-Australia harus saling menghormati.

Menurut dia, langkah menghentikan sementara kerja sama itu sudah tepat karena bagian dari mendinginkan suasana, dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sumber : Tempo

 

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force, ADF) tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.

“Saya kira kita cooling down dulu untuk kasus ini. Dan berharap dengan penghentian sementara tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral,” kata Abdul Kharis dalam pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Hingga saat ini belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

Anggota Fraksi PKS itu mengaku belum mengetahui secara detail alasan penundaan kerja sama itu.

Namun, ia menegaskan, sebagai negara tetangga, sudah seharusnya menciptakan hubungan saling menghormati.

“Nah makanya kita harus saling menghormati, jika tidak ya begini (terjadi penundaan kerja sama),” ujarnya.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

“Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak,” ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Dari informasi yang ditelusuri KompasTNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

“Ada kertas tulisan yang di-laminating,” demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Sumber : Kompas

 

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

DPR Puji Ketegasan TNI Putus Hubungan dengan Australia

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memuji ketegasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memutuskan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF).

Keputusan kerja sama militer itu berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2016.

Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apa alasan menghentikan sementara kerja sama itu. Meski ada informasi keputusan diambil karena ada dugaan penghinaan terhadap lambang negara.

“Saya belum tahu sebabnya. Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI,” kata Kharis, di Jakarta, Rabu (4/1).

Namun, politikus PKS ini berharap penghentian kerja sama itu tidak sampai mengganggu hubungan TNI dengan militer Australia. Termasuk, jangan sampai hubungan bilateral kedua negara diciderai unsur penghinaan terhadap lambang negara.

“Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia, dicederai dengan penghinaan, kalau memang ada penghinaan. Kita juga pasti tak mau dihina,” tegasnya.

Secara kelembagaan, tambah Kharis, Komisi I akan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai masa reses mendatang.

Sumber : Indopos