Ketua Komisi I Dukung Pembelian 500 Senjata BIN

Ketua Komisi I Dukung Pembelian 500 Senjata BIN

SahabatKharis.com – Kabar bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT. Pindad (Persero) tidak perlu dipersoalkan lagi.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan bahwa dirinya telah mendapat informasi soal pembelian senjata oleh BIN tersebut.

Menurutnya, pembelian itu dilakukan untuk menunjang fasilitas para taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), agar mengenal senjata yang nyata dan bukan replika. BIN juga telah mengantongi izin pembelian dari Mabes Polri.

“Justru kita mendorong (pembelian) itu agar mahasiswa atau taruna di STIN tidak belajar dengan replika. Masa intel belajar dengan replika kayu, itu kan tidak lucu,” ujar Kharis di Gedung DPR, Senayan, Senin (25/9).

Politisi PKS ini menjelaskan, siswa STIN belum memiliki tempat latihan menembak sendiri. Sehingga untuk praktik menembak, para taruna masih harus ke lapangan tembak.

Diharapkan dengan pembelian senjata ini dapat lebih mengefektifkan latihan para taruna.

“Menuju tempat lapangan tembak polisi yang itu memakan waktu. Mahasiswa STIN setiap angkatan itu sekitar 400 lebih. Itu kalo berangkat bersama sama mau latihan tembak kan jadi boros waktu dan boros segalanya,” jelasnya.

Sumber : RMol

Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

Komisi I DPR: Deteksi Dini Intelijen Harus Ditingkatkan

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan setelah peristiwa bom di Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam.

“Secara khusus Komisi I berharap kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen ditingkatkan sekaligus kapasitas cegah tangkal dini aparat keamanan terutama di pusat keramaian warga,” katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menilai aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena hal itu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia menegaskan apapun motif pelaku melakukan aksi tersebut merupakan aksi penistaan terhadap kemanusiaan.

“Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur dan terluka serta seluruh korban, kami bersama korban dan keluarga” ujarnya.

Politikus PKS itu menambahkan masyarakat Indonesia tidak boleh ada sedikitpun ketakutan lagi dan termakan teror pelaku, sehingga harus bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh bersama.

“Oleh karena itu diharapkan hadirnya sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebab serta mengasup rekomendasi kebijakan secara utuh,” katanya.

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

Pegawai BIN Dilarang Berjenggot, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan tidak bisa berkomentar atau menegur Badan Intelijen Negara (BIN) terkait surat edaran yang berisi larangan memelihara jenggot, berambut panjang dan bercelana cingkrang bagi pegawai BIN. Menurutnya, hal tersebut ada di wilayah internal BIN.

“Lah kalau itu untuk internal ya kita susah komentar atau menegur,” kata Kharis, Kamis (18/5).

Dia mengatakan, jika misalnya yang edaran tersebut berisikan larangan pegawai BIN dilarang memakai jilbab, dia memastikan, komisi I akan melakukan peneguran pada BIN. “Lain halnya misalnya pegawai BIN gak boleh pakai jilbab nah ini harus ditegur gak cuma dikomentari,” tegasnya.

Sebelumnya, di media sosial beredar foto surat edaran Badan Intelijen Negara (BIN) yang berisi tentang larangan pegawai BIN memelihara jenggot dan rambut panjang, serta memakai celana cingkrang.

Sumber : Republika

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

Tak Akan Panggil BIN, Komisi I DPR Ingin Penjelasan Ahok Terkait Penyadapan SBY

SahabatKharis.comKomisi I DPR tidak akan memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan penyadapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, BIN telah melakukan klarifikasi mengenai kasus tersebut.

“Orang bukan BIN yang lakukan penyadapan,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari ketika dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).

Kharis mengatakan BIN tidak perlu membuat pernyataan kembali. Pasalnya, lembaga intelijen tersebut sudah melakukan klarifikasi.

Menurut Kharis, pihak yang harus memberi penjelasan mengenai dugaan penyadapan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Satu-satunya yang harus beri penjelasan adalah Ahok. Saya juga enggak tahu darimana Ahok dapat rekaman pembicaraan itu,” kata Politikus PKS itu.

Selain itu, Kharis juga mengaku belum mengetahui rencana hak angket terkait penyadapan SBY. Tetapi, ia menegaskan kembali pihaknya tidak memiliki rencana memanggil Kepala BIN.

“Kalau benar ada penyadapan, illegal, itu berarti pelanggaran dan yang paling tahu Ahok dan pengacaranya,” kata Kharis.

Sumber : Tribunnews