Komisi I Akan Bahas Anggaran BSSN Dengan Kementerian Terkait

Komisi I Akan Bahas Anggaran BSSN Dengan Kementerian Terkait

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdulkharis Almasyhari menjelasakan, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bedasarkan Peraturan Presiden (Pelpres) nomor 53/2017 saat ini berada pada tahap pembentukan struktur sumber daya manusian (SDM), namun dalam pagu anggaran 2018 yang sedang dibahas Komisi I belum ada mengenai BSSN.

“Di Komisi I, pembahasan pagu aggaran 2018 belum ada penganggaran untuk BSSN, adanya untuk Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Memang pada dasarnya BSSN merupakan peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat keamannan Kominfo,” kata Kharis sapaan akrabnya disela-sela rapat kerja dengan Kominfo di Gedung Nusantra I, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (08/06).

Oleh karenanya, lanjut politisi F-PKS itu, untuk menggabungkan mata anggaran dengan nomenklatur baru tersebut, pihaknya akan memanggil Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kominfo, Lemsaneg, agar BSSN bisa segera efektif menjalankan tugasnya.

“Saya berharap BSSN menjadi badan yang handal dan mampu mengkoordinir semua lembaga yang memiliki security siber agar kemampuan badan ini nantinya lebih efektif dalam menangkal kejahatan siber dan melindungi masyarkat Indoneisa dari siber crime,”ungkapnya seraya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan aware (kesadaran) dalam bermedia sosial.

Pasalnya, Kharis masih melihat bahwa masyarakat hanya sekedar happy dalam menikmati fasilitas internet maupun media sosial tanpa memikirkan dampaknya.

“Kesadaran untuk menggukan internet ke hal yang positif masih belum banyak, mungkin  tanpa sadar hanya sekedar happy namun malah melanggar UU ITE. Karena itu kita berharap sosialisasi dari  pemerintah tentang UU ITE ini harus semakin masif dan gencar agar masyarakat tumbuh kesadaran tidak melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

TIDAK TEPAT MASALAH HOAX DIBEBANKAN KE BSSN

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 53/2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Menurut Kharis, Perpres BSSN tersebut perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan.

“Perlu dicarikan kebijakan yang hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi pengelolaan isu siber secara tepat. Apalagi tema cyber war harus dilihat dari aspek keamanan nasional secara holistik. Maka selain menimbang Kemkominfo dan Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan BIN yang telah berproses,” kata politisi PKS ini, Senin (5/6).

Terkait pernah disebutnya bahwa badan ini juga akan diberikan kewenangan menangani masalah hoax, Kharis menjelaskan tugas tersebut tidak tepat jika menjadi urusan BSSN.

“Masalah hoax seharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemkominfo, apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber,” imbuh Kharis.

Oleh karena itu, pihaknya memandang untuk segera duduk bersama dan perlu segera dilakukan sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, BIN dan institusi terkait lainnya.

Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan dampak lain dari berdirinya BSSN, yang dinilai akan berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Persandian. Terutama terkait dengan penguatan peran dan fungsi apakah terhadap BSSN atau Lemsaneg atau Kemkominfo atau justru terhadap BIN, ketika dalam NA dan Draf RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN.

“Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber,” pungkas Kharis.

Sumber : RMol