Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Cyber Security

SahabatKharis.com – Komisi I DPR dipimpin Ketuanya Abdul Kharis Almasyhari di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/5) menerima kunjungan Delegasi Parlemen China membahas ciber security (pengamanan siber). Masalah ini juga sedang menjadi isu proritas di Komisi I DPR.

Menurut Abdul Kharis, DPR melihat dua hal terkait keamanan siber ini. Pertama bagaimana membuat UU untuk bisa ditindaklanjuti sebab eksekutif tidak mungkin berjalan atau melakukan eksekusi apapun kecuali ada UUnya.

Ada beberapa UU yang sudah eksis, seperti UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Keterbukaan Publik. Juga sedang disiapakan UU Perlindungan Data Pribadi dan juga UU untuk merespon begitu cepatnya kejahatan cyber. Sedangkan terkait kelembagaannya seperti Badan Siber Nasional, baru persiapan pembentukannya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Haris dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota

Ketua Delegasi Parlemen Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industry informasi kemajuannya sangat pesat dan terintergasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industry informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan cyber cukup sering terjadi termasuk serangan hecker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebarkan lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mnegetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan cyber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambah Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamaman siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2106 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncananakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Kemanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Kharis dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan anggota Komisi I Asril Tanjung, Supiadin Aris Saputra, Sukamta dan Nurdin Tampubolon.

DPR