DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

DPR Nilai TNI AD Belum Siap Berubah ke Doktrin Mekanik Infanteri

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, TNI AD belum mumpuni untuk mengubah eranya ke doktrin mekanik infanteri dari yang sebelumnya tradisional infanteri. Menurutnya, alutsista TNI belum mencukupi untuk mengarah ke sana.

“Enggak mas, tidak ada perubahan doktrin, itu (TNI -red) hanya menambah peralatan (Panser -red) saja, jumlah peralatan dengan jumlah pasukan kita masih terlalu jauh, bukannya berubah ke arah doktrin mekanik infanteri,” ujarnya saat dihubungiSINDOnews, Sabtu 16 September 2017.

Keadaaan TNI hari ini, sambungnya, masih kekurangan alutsista dalam jumlah banyak. Sebagai salah satu negara kepulauan, dia menilai, Indonesia masih kurang banyak jumlah alutsista pendukungnya.

“Kita masih jauh untuk mencapai minimum essential force (MEF), jadi jauh untuk merubah doktrin ke arah mekanik, memang sudah pernah dibicarakan sejak dulu bagaiman doktrin mekanik bagaimana konvensional juga,” jelasnya.

Dia juga menegaskan upaya pembelian alutsista tentunya harus disertai tranfer of knowledge yang merupakan perintah dari UU Pertahanan. “TOT itu amanat UU, ada dan tertera dalam UU Pertahanan, jadi setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus disertai TOT mereka di Indoensia,” jelasnya.

Sumber : Sindonews

DPR Ingin Ada Hubungan People To People Dengan Ukraina

DPR Ingin Ada Hubungan People To People Dengan Ukraina

SahabatKharis.com – Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan Ukraina, sebanyak 24 rombongan Komisi I DPR RI berkunjung ke Kyiv pada Kamis (10/8) lalu. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Wamenlu Sergiy Kyslytsya yang menyambut para rombongan menyatakan bahwa Ukraina menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia atas kedaulatan Ukraina di forum internasional. Wakil Menlu yang pernah menjadi penasihat Politik Perwakilan Ukraina di Amerika Serikat ini, juga menghargai posisi Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan Negara anggota G-20 dalam menyikapi keutuhan integritas Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan terima-kasih atas sambutan pemerintah Ukraina yang baik atas kunjungan Delegasi DPR RI. Diharapkan ke depan hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina dapat lebih meningkat. Selain kunjungan pejabat tinggi, diperlukan people to people contact agar terjalin pemahaman sosial budaya antar kedua bangsa.

“Kami memberikan apresiasi kepada Duta Besar RI dan jajaran KBRI Kyiv dalam upaya memantapkan dan mensosialisasikan posisi Indonesia kepada pemerintah dan masyarakat Ukraina,” tutup Abdul Kharis Almasyhari  dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (13/8).

Dijelaskan Abdul bahwa posisi Indonesia dalam menghadapi konflik dunia termasuk konflik yang terjadi di Ukraina Timur adalah sejalan dengan konstitusi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian konflik bersenjata di Ukraina Timur dengan cara damai dan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ukraina, Georgia dan Armenia, Yuddy Chrisnandi menilai bahwa kunjungan ini mempunyai potensi pasar yang menjanjikan.

“Negara ini adalah Negara dengan wilayah terbesar kedua di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta jiwa. Walaupun demikian perlu upaya yang serius untuk mewujudkan hubungan mutual benefit,” ujar Yuddy.

Sumber : RMol

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

DPR Desak PBB Susun Resolusi Selamatkan Al-Aqsa

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al-Aqsa, Palestina. Apalagi, masjid ini merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Ia meminta Pemerintah RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) aklamasi menyusun resolusi untuk menyelamatkan Al-Aqsa termasuk melindunginya.

“Kali ini dibutuhkan resolusi yang dapat dieksekusi, bukan resolusi yang lemah dan seperti sebelum-sebelumnya yang dapat begitu saja tidak dihormati Israel,” tegas Kharis, disela-sela menerima elemen Aliansi Pemuda Islam (API) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan itu, Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung.

Selain itu, politisi F-PKS itu meminta Pemerintah RI dapat mendesak OKI untuk menggelar sidang istimewa, untuk bersatu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari aksi teroris Israel. Serta menghapus sepenuhnya praktik penjagaan berlebihan di komplek Al-Aqsa, seperti detektor logam, cctv dan penjagaan tentara Israel yang disertai perilaku represif.

“Adakalanya harus diplomasi. Namun memasuki musim dingin mendatang sekiranya kita juga harus terus mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” himbau Kharis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kharis menjelaskan praktek Israel sejak 14 Juli 2017 sebagai kebiadaban kesekian kalinya. Apalagi dengan Israel yang melarang sholat Jum’at di masjid Al-Aqsa untuk pertama kalinya sejak setengah abad tentara Yahudi menguasai masjid Al Aqsa tahun1967. Masjid Al -Aqsa sebagai masjid suci Umat Islam dan warisan budaya internasional berdasarkan resolusi UNESCO, seharusnya dilindungi dari teror radikal zionis Israel.

“Status sebagai warisan budaya internasional maka Al-Aqsa dan Al-Baldah Al Qodimah (kota lama) tidak layak ditetapkan sebagai kawasan militer. Apalagi tempat penganiayaan penjaga masjid, perampasan telpon, dan pengusiran jama’ah sholat dari Al-Aqsha. Kawasan ini berhak untuk selalu terbuka, tidak ditutup pintu-pintu masjidnya,” pesan politisi asal dapil Jateng itu. (dpr.go.id)

Prajurit TNI Gugur Saat Latihan PPRC, DPR Sampaikan Duka

Prajurit TNI Gugur Saat Latihan PPRC, DPR Sampaikan Duka

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI dalam insiden ledakan meriam saat latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Tentara Nasional Indonesia di Kepulauan Riau. Kharis berharap Markas Besar TNI dapat segera menangani para prajurit yang terluka.

“Saya turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI dalam insiden ledakan tersebut dan insiden meledaknya meriam buatan Tiongkok ini tentu tidak diharapkan kita semua,” kata Kharis dalam keterangan persnya, Rabu (17/5).

Namun demikian, Kharis melanjutkan, upaya Mabes TNI dalam memastikan tingkat safety peralatan tempur yang akan digunakan harus dievaluasi. Sebab, kata dia, ini mengingat pemeliharaan dan perawatan (harwat) terhadap alat utama sistem persenjataan selama ini memang agak terabaikan.

Dalam kasus meledaknya meriam buatan Tiongkok, TNI perlu menjelaskan dan mengusut faktor penyebabnya. “Apakah karena faktor harwat atau kondisi meriam saat dibeli memang sebenarnya tidak layak,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Apalagi, kata dia, wilayah Natuna memang menjadi prioritas dan strategis dalam perpektif pertahanan negara. “Tentu alutsista dan peralatan tempur yang disiagakan harus dalam kondisi prima dan siaga tempur saat krisis terus meningkat di Laut Tiongkok Selatan,” kata Kharis.

Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari Mabes TNI terkait insiden ini. Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi JPNN.com, Rabu (17/5) malam.

Sumber : JPNN

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

DPR: Kepercayaan Masyarakat pada Media Mainstream Menurun

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masyarakat harus mendapat informasi yang benar. Bukan berita bohong atau hoax.

“Masyarakat Indonesia harus mendapat berita yang benar, tanpa ada unsur kebohongan,” kata Abdul Kharis dalam diskusi “News or Hoax” di Media Center Gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017.

Politisi PKS ini mengatakan, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan dan membolehkan  kebohongan. “Agama mana pun melarang kebohongan,” tegasnya.

Kharis mengatakan, awalnya masyarakat Indonesia mempercayai media mainstraim. Namun dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. Kepercayaan masyarakat mulai turun. “Kenapa? Karena masing-masing masyarakat menerima berita hoax sesuai seleranya,” ucapnya.

Kharis menambahkan, jangan sampai masyarakat justru menikmati berita bohong. Sebetulnya kata dia, media dengan wartawan profesional, memiliki kompetensi disambut gembira oleh masyarakat. Perlu diketahui mana media dengan wartawan yang profesional mana yang tidak. “Jadi tidak perlu dikuatirkan,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat

 

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

DPR Masih Tunggu Pemerintah Terkait Badan Cyber

SahabatKharis.com – Pemerintah berencana membuat badan cyber untuk mengatasi kasus cyber crime dan menyaring berita bohong atau hoax, yang saat ini meresahkan masyarakat. Nantinya Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, wacana pembentukan Badan Cyber sudah lama diusulkan tapi sampai saat ini belum terealisasikan.

“Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I,” kata Kharis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendukung rencana pemerintah tersebut jika tujuannya untuk menekan atau meniadakan hoax.

“Saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh hoax karena dapat mengarah pada fitnah. Karena sebuah berita mestinya harus benar dan valid tidak boleh hoax,” ucap dia.

Kendati demikian, Komisi I DPR akan mendengarkan terlebih dahulu alasan pemerintah yang akan membentuk Badan Cyber.

“Kita lihat nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” Kharis menandaskan.