Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

Ketua Komisi I Minta Pemerintah Penuh Perhitungan Sebelum Kirim TNI ke Filipina

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah berhati-hati ketika nantinya memutuskan untuk mengirim TNI ke Marawi, Filipina, untuk memberantas ISIS.

Ia menyatakan, Komisi I memang mengimbau pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk terlibat aktif dalam berbagai upaya mengamankan wilayah NKRI dan salah satu caranya bisa dengan mengirim pasukan ke Filipina.

Namun, ia mengingatkan agar pengiriman pasukan tidak menghadirkan dampak negatif.

Sebab bisa saja nantinya ISIS menaruh dendam kepada TNI dan memindahkan operasi militernya ke Indonesia.

“Tujuan kita kan mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur di sana. Oleh karena itu, fokusnya mengamankan negara kita. Bukan kemudian ikut campur dengan negara orang,” ujar Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Hingga saat ini, Kharis mengaku Komisi I belum menerima surat terkait konsultasi pengiriman pasukan ke Filipina.

“Intinya kita minta agar Kemhan ikut aktif dalam mengamankan wilayah NKRI. termasuk apabila diminta bantuan oleh Filipina untuk kita terlibat. Tentu dengan penuh perhitungan,” papar Kharis.

“Sehingga kekhawatiran mereka (ISIS) dendam ke kita bisa kita hindari. Jadi kita amankan negara kita tanpa kita harus memperpanas situasi,” lanjut politisi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

“Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya,” ujar Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

“Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu,” kata Ryamizard.

Sumber : Kompas

 

Duterte Minta Bantuan TNI, Abdul Kharis: Masih Dibahas Kemenlu

Duterte Minta Bantuan TNI, Abdul Kharis: Masih Dibahas Kemenlu

SahabatKharis.comPermintaan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte meminta bantuan kepada TNI untuk menyelesaikan konflik di Kota Merawi, Filipina saat ini sedang dibahas. Kementerian luar negeri Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan pihak negara Filipina untuk menerjunkan TNI di kawasan konflik yang telah terjadi beberapa pekan terakhir.

“Saat ini sedang dibahas oleh Menteri Luar Negeri. Tidak menutup kemungkinan, tentara kita dapat diterjunkan ke Merawi,” terang Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyahari, Minggu (18/6).

Menurutnya, permintaan Duterte meminta bantuan terhadap TNI ketimbang mendatangkan tentara Amerika Serikat (AS) sebuah kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Kekuatan dan kemampuan TNI telah diakui di berbagai dunia dengan memenangkan sejumlah kejuaraan militer tingkat dunia atau sederet misi perdamaian yang telah diemban. Maka dari itu, ini merupakan kesempatan emas untuk menerjunkan TNI di wilayah tersebut.

“Apalagi Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memberantas teroris yang mendekati negara dan mengancam kedaulatan bangsa. Maka menumpas kelompok radikal yang telah berbaiat terhadap ISIS di Filipina perlu melibatkan TNI,” terang Politisi PKS tersebut.

Disisi lain, pria asal Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan ini mengaku, dengan diperbantukannya TNI menumpas kelompok radikal juga memberi kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan di lapangan. Terlebih, kesempatan nyata untuk melakukan perang sesungguhnya jarang didapatkan.

“Tentu saja, ini kesempatan langka. Dapat untuk mengasah kemampuan tentara kita agar memiliki skill di atas rata-rata,” katanya. [Timlo.net]

 

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

20 Tahun Proses Perundingan, RUU ZEE Indonesia – Filipina Akhirnya Disahkan

SahabatKharis.com – Setelah menempuh proses perundingan selama hampir 20 tahun yakni dari Tahun 1994-2014, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2014 telah disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Kamis, (27/4).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa proses perundingan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia (RI) dengan Filipina saat ini telah menemukan kesepakatan bersama, sehingga bilamana terjadi persoalan di perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional, bukan dengan cara konfrontasi, militer, apalagi perang.

Tentunya menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif kepada dunia, karena menemukan kesepakatan tanpa melalui tekanan kepentingan salah satu negara melainkan dengan cara duduk bersama demi majunya antar negara.

“Ini merupakan pesan positif ke dunia internasional bahwa proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina telah berlansung lama sejak periode 1994- 2014 sekitar 20 tahun.

Maka, persetujuan ini yang nantinya akan diratifikasi oleh Komisi I kemudian DPR RI merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan itikad baik kedua negara untuk menarik garis batas dari garis pangkal kepulauan,” pungkas Kharis di ruang Pimpinan Komisi I, Gedung Nusantara II, Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kemarin.

Efek Positif

Putra daerah asal Purworejo, Jawa Tengah ini memaparkan dengan adanya kesepakatan ini, tentunya memiliki efek positif bagi kedua negara khususnya dalam bidang perekonomian sektor perikanan karena memberi kepastian dalam pengelolaan sumber daya Kelautan yang ada.

“Akhirnya kami punya garis batas ZEE yang jelas. Ini memberi kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat RI, mendukung hak nelayan Indonesia, mencegah, mengurangi dan menghalangi tindak kejahatan pemancingan ilegal, dan menjamin pembangunan perekonomian di wilayah laut Sulawesi,” papar politisi yang hobi bersepeda ini.

Dirinya menilai dengan political will dan trust kedua negara maka pihaknya melihat instrumen pemerintahan di level teknis juga akan semakin baik menjalankan tupoksinya.

“Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan. Kekayaan alam di perairan juga lebih terlindungi,” tuturnya.

Pengakuan Hukum

Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia dengan Filipina. Selain itu politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memaparkan dengan adanya kesepakatan tersebut kiranya dapat menjadi perlindungan hukum lingkungan, konservasi SDA hayati dan non hayati.

Sumber :Koran Jakarta

Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

Ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina, Ketua Komisi I DPR: Ini Pesan Positif ke Dunia

SahabatKharis.com – MoU (memorandum of understanding) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai penetapan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina dilaporkan sudah disetujui oleh Komisi I DPR. Ketua Komisi I DPR RI, Dr Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, ratifikasi ZEE Indonesia-Filipina dapat menjadi pesan positif ke dunia.

Proses perundingan penetapan garis batas ZEE RI-Filipina sebenarnya berjalan alot. Pasalnya perundingan ini sudah berjalan sekira 20 tahun (1994-2014). Walau sudah disepakati pada 2014, sayangnya hingga kini kesepakatan ZEE tersebut masih belum diratifikasi.

Abdul Kharis Al Masyhari menyatakan ratifikasi ZEE Filipina-Indonesia dapat mendukung hak nelayan Indonesia. Sebab, kepastian garis batas kedaulatan dapat mencegah, mengurangi, serta menghalangi tindak kejahatan illegal fishing.

“Ini pesan positif ke dunia internasional bahwa persoalan perbatasan dapat diselesaikan dengan damai berbasis hukum internasional bukan dengan cara konfrontasi militer apalagi perang,” ucap Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

Selain masalah pencurian ikan, penetapan garis batas negara juga dapat membantu meningkatkan keamanan perairan RI. “Kemenkopolhukam dari sisi pertahanan negara akan menjadi jelas dalam menjalankan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan dan penangkapan dalam posisi yang tidak diperdebatkan,” tambah politikus dari Partai PKS itu.